Kasus Buol

Kamis, 27 Mei 2010 | 02.55 WIB | Editorial

Pasca bentrokan tanggal 10 Mei 2010 lalu, lima aktivis mahasiswa masih ditahan oleh polres Buol, Sulawesi Tengah. Permohonan penangguhanan penahanan yang setidaknya dijamin oleh 16 anggota DPRD Kabupaten Buol, tak kunjung dijawab oleh polisi. Mereka ditempatkan pada sel terpisah dari tahanan lain dan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Mogok makan mereka selama beberapa hari, sebagai protes atas kesewenangan dan diskriminasi pihak kepolisian, juga tidak digubris. Hingga satu per satu mereka berumbangan dan dilarikan ke rumah sakit dalam pengawalan polisi bersenjata lengkap (BO, 26/05).

Melihat kesewenangan dan diskriminasi yang ditimpakan terhadap kelima tahanan politik tersebut, kita dapat segera membandingkannya dengan keadaan bupati Buol, Amran Batalipu. Bupati ini ditengarai terlibat dalam berbagai kasus KKN, dan terkenal karena ketidakpeduliannya terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Gaji PNS, tunjangan untuk perangkat desa, dan dana sertifikasi guru, yang semuanya berada dalam tanggungjawabnya ternyata tidak jelas keberadaannya. Selama bertahun-tahun aparat penegak hukum membiarkan kasus tersebut.

Keresahan masyarakat Buol pun memuncak dan melahirkan aksi protes. Puluhan elemen masyarakat Buol, termasuk mahasiswa, menggabungkan kekuatan dalam Aliansi Rakyat Buol Bersatu (AKBAR), turun ke jalan, menyuarakan tuntutan mundur kepada sang bupati. Dari pihak bupati, selain menggunakan aparat kepolisian untuk menghadapi demonstran, juga ada ratusan orang yang dilengkapi senjata tajam. Menurut laporan yang diterima redaksi BO, massa bersenjata tersebutlah yang terus melakukan provokasi berupa pelemparan botol air mineral sehingga berujung bentrokan dan kerusuhan. Tuntutan masyarakat agar bupati bertanggungjawab terhadap berbagai masalah KKN yang melibatkan dirinya telah sengaja dijawab dengan represi.

Kasus korupsi pejabat di satu sisi, dan aksi rakyat di sisi lain, terus terjadi selama dua belas tahun reformasi. Dalam kontradiksi tersebut, sering kita temukan penguasa yang terkenal korup dapat leluasa menggunakan aparatus legal maupun ilegal untuk menghadapi protes rakyat. Keadaan ini berkaitan erat dengan desentralisasi kekuasaan ke daerah-daerah (otonomi). Desentralisasi tanpa perombakan terhadap sistem birokrasi peninggalan kolonial dan feodal telah melahirkan raja-raja lokal dengan berbagai “hak istimewa”. Dengan otoritas yang dipegang, mereka dapat mengatur kesepakatan dengan kalangan tertentu untuk bersama-sama melakukan penyelewengan. Termasuk mengatur kesepakatan dengan kalangan pengusaha, jajaran pejabat di bawahnya, aparat penegak hukum, maupun penguasa di atasnya.

Bupati Buol, Amran Batalipu, adalah contoh kekuasaan yang korup dan sewenang-wenang dapat langgeng di negeri ini. Rakyat kabupaten Buol juga merupakan contoh betapa menyatukan kekuatan rakyat (meski dengan segala kekurangan) dapat menjadi alat yang efektif untuk menembus kemacetan penegakkan hukum terhadap pejabat yang korup. Kemacetan tersebut, seperti tergambarkan di atas, terkait dengan suatu masalah yang kompleks dan sistemik.

Perombakan besar dan mengakar mutlak diperlukan. Namun, sebagai bagian dari perombakan tersebut, dibutuhkan pembentukan lembaga judicial ad hoc (sejenis Komisi Pemberantas Korupsi/KPK) sampai ke tingkat kabupaten/kota. Lembaga ini haruslah independen dan demokratis. Terutama harus melibatkan elemen-elemen masyarakat yang telah berpartisipasi memerangi korupsi, baik dalam pembentukan maupun operasionalnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut