“Kami Tidak Mau Direlokasi ke Rusun”

Sabtu (12/5/2018) malam, sedikitnya 700-an orang berkumpul di antara puing-puing bekas kebakaran Taman Kota, Kembangan Utara, Jakarta barat.

Malam itu, warga korban kebakaran Taman Kota tengah menggelar Rapat Akbar bertema “Tanah untuk Rakyat”. Kegiatan ini melibatkan Posko Menangkan Pancasila DKI Jakarta.

“Saya sudah tinggal di sini sejak 1974. Saat itu di sini masih hutan-hutan, cuma ada 4 rumah,” kata Sunardi, salah seorang sesepuh warga Taman Kota.

Menurutnya, seiring dengan perkembangan Jakarta, Taman Kota mulai dihuni banyak orang dan dijepit banyak bangunan tinggi. Hingga terbentuk struktur pemerintahan, seperti Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

“Kehidupan kami sudah di sini, di atas tanah ini, jadi tidak mungkin dicabut lagi. Makanya kami menolak direlokasi ke Rumah Susun,” tegasnya.

Sebelumnya, pada 28 April 2018, Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat mengeluarkan Surat Perintah (SP) pertama yang berisi perintah pengosongan pemukiman yang sebelumnya dihuni oleh warga. Sebagai solusinya, Pemda DKI akan merelokasi warga ke Rusun.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa menggaris-bawahi hak rakyat atas tanah dan tempat tinggal sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 menjamin hak rakyat atas tanah,” tegasnya.

Menurut Wahida, karena tanah merupakan hak dasar rakyat, seharusnya Pemda DKI Jakarta tidak mengambil pilihan merelokasi warga ke Rusun, tetapi memfasilitasi warga untuk membangun kembali pemukimannya.

Sementara itu, Koordinator Posko Menangkan Pancasila Ahmad Rifai menyinggung soal perlunya reforma agraria di wilayah perkotaan, agar penguasaan dan pemanfaatan tanahnya bisa berkeadilan sosial.

“Pak Jokowi bicara reforma agraria, harusnya di kota juga ada reforma agraria. Agar tanah tak hanya dikuasai oleh segelintir orang,” tegasnya.

Di penghujung Rapat Akbar, anggota DPRD DKI Jakarta dari partai Demokrat, Taufiqurrahman, berbicara tentang tentang esensi tanah negara.

“Tanah negara itu bukan berarti negara memiliki tanah, tetapi hanya menguasai. Jadi, Negara bukan tuan tanah, seperti Gubernur sebelumnya, yang seenaknya mengusir rakyat dari tanah negara,” tuturnya.

Menurut dia, prinsip pemanfaatan tanah negara seharusnya mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi, prinsip tanah itu seharusnya untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang,” tandasnya.

Dalam pidatonya yang berapi-api, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini menyatakan siap berada di barisan depan untuk memperjuangkan hak-hak warga Taman Kota.

“Sebagai wakil rakyat, orang yang digaji oleh kalian, saya siap berjuang membela hak-hak rakyat Taman Kota,” katanya.

Taufik berjanji akan menjembatani aspirasi warga Taman kota dengan Pemda DKI Jakarta. Dia akan mendesak Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta untuk turun ke lapangan melihat keadaan warga Taman Kota.

Untuk diketahui, pada 29 Maret 218, kebakaran hebat membumihanguskan ratusan rumah warga Taman Kota di RT 16 RW 04, Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Sekitar 240 kepala keluarga (KK) lebih kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Ironisnya, ketika warga mulai membangun kembali rumahnya dengan menyusun puing-puing, pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat mengeluarkan perintah pembongkaran.

Saat ini, warga masih tinggal dalam kondisi darurat dan memprihatinkan. Mereka tinggal dan tidur di tengah-tengah puing dan hanya dinaungi terpal.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut