KAKP: Korupsi Pertanahan Membunuh Rakyat!

Praktek korupsi di bidang pertanahan dan kekayaan alam telah menghilangkan hak rakyat atas tanah dan sumber-sumber penghidupannya.

Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP), yang merupakan gabungan dari organisasi petani, nelayan, mahasiswa, masyarakat adat, NGO, dan advokat, bersuara lantang mengutuk praktek-praktek kotor di bidang pertanahan dan kekayaan alam.

“Selama ini, telah terjadi kolaborasi perilaku korup birokrat, aparat keamanan dan politisi sehingga telah terjadi perampasan sumber kehidupan rakyat, konflik agraria, penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat,” kata Koordinator Umum KAKP, Iwan Nurdin, melalui siaran pers, Selasa (12/2/2013).

Menurut Iwan, dalam struktur ekonomi nasional yang bersandarkan pada pengerukan kekayaan sumber-sumber kekayaan alam, pusat utama praktek korupsi justru di bidang sumber-sumber agraria/SDA.

Misalnya, kata dia, mudahnya kekuasaan mengobral izin pengusaaan dan pengusahaan sumber-sumber kekayaan alam kepada perusahaan ekstraktif lokal dan nasional.

Lebih jauh Iwan membeberkan berbagai bentuk praktek kotor di bidang pertanahan dan pengelolaan SDA itu, seperti manipulasi dalam proses ganti kerugian tanah untuk perusahaan perkebunan; pemerasan dalam proses ganti kerugian pertanahan; HGU perkebunan jauh lebih luas dibandingkan dengan pengusahaan kebun; Penggunaan tanah untuk Kerjasama Operasional (KSO), pembiaran penelantaran tanah, dan pembiaran manipulasi pajak.

“Dan semua hal tersebut telah menyebabkan kerugian negara puluhan triliun,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan wewenang pejabat publik di daerah di bidang kehutanan, perkebunan, pertanahan, dan pertambangan. Menurutnya, praktek suap telah mewarnai terbitnya izin, konsesi dan hak dari pemerintah kepada perusahaan swasta dan negara.

“Hasil dari terbitnya keputusan tersebut adalah perampasan tanah rakyat, konflik agraria dan kehancuran lingkungan,” imbuhnya.

Dalam siaran persnya, KAKP mengutuk dan menggugat terbitnya HGU PTPN VIII Perkebunan Buni Sari Lendra di Garut, Jawa Barat, yang telah mengakibatkan kerugian pada negara sekitar 1,9 triliun sejak berakhirnya HGU perusahaan tersebut sejak 1997.

Selain itu, KAKP juga akan melaporkan dugaan korupsi HGU PTPN VII unit Cinta Manis di Sumatera Selatan. Selain itu, mereka juga akan melaporkan dugaan korupsi dana reboisasi dalam pengelolaan HTI oleh PT. Berkat Hutan Pusaka dan dugaan korupsi akibat aktivitas illegal perkebunan kelapa sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Banggai, Sulteng.

“Masih banyak lagi kasus yang diduga kuat terjadi tindakan korupsi oleh aparatur negara terkait penertiban izin-izin usaha,” tegas Iwan Nurdin.

Dalam pernyataan persnya KAKP juga mengutuk mengutuk keras keterlibatan kepolisian dan tentara dalam konflik agraria yang terjadi.

Rekaman konflik oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2013 menunjukkan telah terjadi 369 konflik dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar dan melibatkan 139.874 kepala keluarga. Tercatat 21 orang tewas di wilayah-wilayah konflik, 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Dalam seruannya, KAKP menyerukan pelaksanaan Reforma Agraria untuk menciptakan keadilan agraria dalam pemilikan, penguasaan dan pengusahaan sumber-sumber agraria menuju keadilan sosial dan kemajuan ekonomi nasional yang mandiri dan berdaulat.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut