KIPP: Inilah Titik Rawan Dalam Pengadaan Logistik Pemilu

Proses pengadaan dan distribusi logistik untuk pemilu, seperti proses pencetakan atau produksi surat suara, tinta sidik jari dan alat bantu untuk bagi pemilih tuna netra, berpotensi menciptakan titik lubang untuk kecurangan dan korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Menurut Girindra, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16/2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, prinsip penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu haruslah tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan hemat anggaran/efisien.

Masalahnya, kata Girindra, jumlah surat suara yang dicetak atau diproduksi belum tentu sesuai dengan jumlah DPT. Apalagi, kata dia, DPT untuk pemilu 2014 masih terus bermasalah.

“Faktanya, dibeberapa daerah DPT masih dalam proses perbaikan. Potensi kecurangan diduga kuat akan terjadi di tahap produksi dan distribusi,” terangnya.

Terkait pengadaan tinta sidik jari, kata Girindra, perusahaan yang ditunjuk harus mengacu pada Peraturan KPU Nomor 16/2013, bahwa tinta harus berwarna ungu dan/atau biru tua, tinta yang digunakan harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta, tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya dan harus halal.

Karena itu, untuk memastikan semua logistik yang diproduksi sesuai dengan standar kelayakan, Girindra mendesak KPU dan Bawaslu untuk menurunkan timnya ke lapangan untuk mengeceknya.

“Patut menjadi perhatian, di sinilah titik rawan yang paling krusial, yakni potensi gratifikasi kepada unit-unit tim KPU dan Bawaslu di lapangan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau pengadaan perlengkapan logistik pemilu 2014, agar semua terlihat baik-baik saja,” tegasnya.

Untuk itu, Girindra juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menurunkan timnya ke lapangan untuk mencegah praktek korupsi terkait penyelenggara pemilu dan perusahaan-perusahan pengadaan logistik pemilu.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut