Jurang Lebar Ucapan Dan Tindakan

JIKA kita bertanya kepada para penyelenggara negara, “apakah mereka berkomitmen terhadap kepentingan nasional?” Mereka akan menjawab secara serentak: iya, kami sangat berkomitmen terhadap kepentingan nasional.

Tetapi, jawaban semacam ini hanya sebatas jawaban dimulut, hanya untuk menyelamatkan muka saja. Jika ditinjau dari segi perbuatan dan tindakan, maka belum tentu jawaban itu benar. Inilah masalahnya sekarang: sangat sedikit dari para penyelenggara negara saat ini yang konsisten antara ucapan dan tindakan.

Ambillah contoh, bagaimana sikap partai-partai politik terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR. Hampir semua partai politik di parlemen mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, tetapi hanya dua partai yang melakukan “walk-out” saat menolak rencana keblinger itu. Bagaimana bisa sebuah partai dikatakan membela kepentingan nasional dan rakyat, jika mereka menyetujui pembangunan sebuah proyek raksasa dengan mengorbankan begitu banyak uang rakyat dan hal itu dilakukan di tengah-tengah banyaknya persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Sekarang, marilah kita mengambil contoh lain, yaitu sikap Presiden SBY yang tegas menolak pembangunan gedung mewah itu. Kita patut mengapresiasi sikap tegas presiden itu, tetapi kita patut pula mempertanyakan apa maksud presiden itu. Pasalnya, jika presiden memang menolak pembangunan gedung itu, kenapa beliau tidak memerintahkan partai Demokrat 100% menolak rencana gedung baru itu.

Kalau memang presiden SBY menolak proyek gedung baru itu karena dalih menghamburkan uang rakyat, kenapa pula Presiden SBY tidak menyetop pembayaran utang luar negeri Indonesia kepada negeri-negeri imperialis. Bukankah pembayaran utang luar negeri telah menggerus hampir separuh dana APBN setiap tahunnya.

Dan, satu hal penting lagi, kalau memang Presiden prihatin dengan kondisi rakyat, kenapa pula dia tidak segera menyetop kebijakan neoliberalnya. Bukankah sumber dari segala kemiskinan dan kesengsaraan rakyat itu asal-muasalnya dari sistim neoliberalisme atau imperialisme.

Oleh karena itu, untuk melihat serius dan tidaknya ucapan sang pemimpin, ada baiknya kita melihat dari keseluruhan sepak-terjang kebijakan dan tindakan politiknya. Jika ada partai yang mengaku membela rakyat, maka periksalah kebenaran kata-katanya itu dalam tindakan politiknya. Dengan cara itu, kita bisa membedakan mana ucapan yang serius dan mana yang palsu, mana emas dan mana pasir.

Kekuasaan politik macam apapun pasti membutuhkan konsensus dari berbagai sektor sosial. Kalau kaum progressif mendapatkan konsensus sosial itu dengan proses penyadaran rakyat dan partisipasi politik, maka kaum kanan akan menggunakan manipulasi dan tipuan untuk meraih konsensus. Dengan demikian, manipulasi dan kebohongan bukan saja melekat pada kaum kanan, tetapi juga bahwa hal itu merupakan gaya politik mereka untuk bisa berkuasa.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut