Isu Perkosaan Dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Dalam pemahaman umum, perkosaan didefenisikan sebagai hubungan seksual yang tidak diinginkan. Artinya, bila perempuan mengatakan “Tidak”, berarti itu perkosaan.

Kita bisa mengacu pada kasus Julian Assange. Pendiri Wikileaks itu dituduh memperkosa dua perempuan Swedia. Tetapi Assange sendiri menyangkal tuduhan itu dan menganggapnya sebagai “intrik”. Menurutnya, hubungan seksual yang dilakukannya dengan kedua perempuan itu disetujui kedua-belah pihak. Sebaliknya, perempuan yang menjadi korban menyatakan “Tidak”. Dalam hukum Swedia, kasus tersebut disebut pemerkosaan.

Namun, ada masalah ketika pendekatan itu diterapkan di negara yang dikungkung oleh “kebudayaan kebisuan”. Termasuk Indonesia. Di sini, para korban–entah perempuan maupun laki-laki yang masih sangat muda–sangat sulit untuk mengatakan “Tidak”. Penyebabnya, ada faktor kebudayaan yang merintangi para korban untuk menyuarakan kebenaran.

Ahli Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Amsterdam, Prof. Dr. Saskia E. Wieringa, mengkaji hal tersebut sangat mendalam dalam kuliah umum bertajuk Perkosaan, Kekuasaan, dan Patriarki di Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Kamis (21/3/2014).

Dalam melihat persoalan itu, Saskia merujuk pada dua pendekatan, yakni sejarah dan kebudayaan. Dalam sejarah Indonesia, Saskia merujuk pada sosok Jago, yakni orang yang punya kekuasaan spritual, politik dan seksual. Para jago ini biasanya punya kekuasaan luar biasa untuk memiliki atau memaksakan hasrat seksualnya kepada perempuan.

Contoh lainnya adalah selir, yakni perempuan yang diambil paksa oleh raja atau bangsawan untuk dijadikan istri. “Biasanya karena tekanan dari orang tua, perempuan menjadi selir. Ada juga perempuan yang diberikan sebagai jaminan utang. Tetapi selir baru punya kekuatan/pengakuan kalau mereka bisa hamil dan memberi anak kepada suaminya.,” ungkap Saskia.

Masalahnya, kata Saskia, rata-rata perempuan itu diambil secara paksa atau tanpa persetujuan. Jika menggunakan defenisi sekarang, jelas itu masuk kategori pemerkosaan. Namun, pada konteks jaman itu, perempuan yang diambil oleh raja atau bangsawan itu terkadang dianggap kehormatan. “Makanya, batasan antara paksaan dan persetujuan dalam isu perkosaan jaman itu sangat tidak jelas,” terangnya.

Di jaman kolonial, kata Saskia, kita menemukan jejak perempuan yang dijadikan “Nyai” oleh laki-laki Belanda. Saat itu, ada larangan orang Belanda menikah dengan orang pribumi. Terutama terhadap pribumi yang beragama islam. “Hubungan perkawinan mereka sangat tidak setara. Juga ada paksaan dan penggunaan kekuasaan,” jelasnya.

Lebih jauh, Saskia menjelaskan, faktor agama juga berkontribusi besar dalam budaya pembisuan terkait isu seksual di Indonesia. Dia mencontohkan, adanya legitimasi agama terhadap perkawinan paksa dan perkawinan di bawah umur (statutory rape). Juga ada praktek poligini yang masih berlangsung hingga sekarang. Serta relasi seksual antara guru dan murid yang terkadang dilegitimasi dengan dalil-dalil spiritualitas. Juga ada hubungan mairil, yakni relasi seksual sesama-jenis di dalam pesantren.

Di aspek kebudayaan, Saskia mengambil contoh pada budaya reog, yang mengenal relasi seksual antara warok dan gemblak. Biasanya, bagi seorang warok, memelihara gemblak ada kaitannya dengan kesaktian. Di mata masyarakat kala itu, relasi warok-gemblak ini diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Menganalisis semua kasus sejarah dan kebudayaan di atas, Saskia berpendapat, hampir semua gadis atau laki-laki yang diambil untuk dijadikan objek seksual dilakukan tanpa persetujuan (setuju atau tidak). “Berarti, di situ ada hubungan kuasa,” ujarnya.

Namun, dalam banyak kasus, masyarakat menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang ‘normal’. Atau malah sebagai ‘kehormatan’. Biasanya, kehormatan itu dinikmati oleh orang tua si gadis/selir. “Orang tua bangga karena anak gadisnya menjadi ibu dari anak-anak raja/keturunan darah biru,” jelasnya.

Yang menarik, Saskia menjelaskan pula soal kekerasan simbolik, yakni kekerasan seksual yang dianggap bukan kekerasan oleh korban, keluarga atau masyarakatnya. “Gerakan perempuan sudah lama berjuang, mungkin ratusan tahun, untuk menunjukkan bahwa kekerasan simbolik itu adalah kekerasan seksual,” katanya.

Isu Kekerasan Seksual Dalam Gerakan Perempuan

Saskia mengungkapkan, dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia, isu kekerasan seksual sudah menjadi isu penting jauh sebelum penjajahan Jepang. Terutama sejak Kongres Perempuan Indonesia ke-II tahun 1935.

Masalahnya, seusai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, muncul apa yang disebut oleh Saskia sebagai “post-colonial amnesia”, yakni para pemimpin nasional Indonesia menuntut prerogatif seksual laki kolonial Belanda. “Prerogatif seksual di jaman kolonial di bawa ke alam pasca kolonial,” tegasnya.Pada masa itu, angka perceraian sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah laki-laki tidak menerima istrinya sudah bebas dan menjadi pejuang.

Pada tahun 1950-an, Gerwani dan Perwari berada di garda depan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan melawan Poligini. “Gerwani sangat anti poligami, kecuali dalam kasus Soekarno, tetapi terhadap kasus lain sangat keras,” ungkap Saskia.

Salah satu sukses Gerwani adalah keberhasilannya menuntut Sudjojono, seorang seniman Lekra/anggota PKI yang melakukan poligami, untuk mengundurkan diri dari PKI dan sebagai anggota DPR. “Gerwani melawan tanpa kompromi dan berhasil,” ujarnya.

Namun, begitu Orde Baru berkuasa, gerakan perempuan dihancurkan. Nanti, pada tahun 1990an, muncul kembali gerakan perempuan yang mengusung isu “otonomi tubuh”. Namun demikian, kekuatan perempuan paling dominan kala itu adalah kelompok agama, yang membawa wacana “keluarga sakinah/solehah”.

“Wacana perempuan solehah sama sekali tidak menghargai otonomi tubuh perempuan. Ironisnya, ini sekarang menjadi wacana resmi di Kementerian Perempuan. Dan ini wacana yang sangat kuat juga diusung di masa Orde Baru,” tegasnya.

Alhasil, kendati gerakan perempuan berhasil menggolkan UU KDRT, tetapi efeknya tidak terasa. Sebab, wacana dominan di tingkat negara adalah wacana perempuan solehah, yang mengharuskan perempuan menempatkan suaminya sebagai guru, kepala rumah tangga, dan pemimpin yang harus dihormati.

Saskia juga mencermati soal merebaknya Peraturan Daerah (Perda) yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Menurutnya, Perda tersebut harus dilawan karena membahayakan demokrasi dan masa depan Indonesia.

Ia juga mengeritik cara pandang sempit gerakan perempuan terhadap wacana kekuasaan. “Kekuasaan selalu dianggap negatif. Padahal, untuk mengubah keadaan, kita perlu membangun kekuasaan yang positif, yang menciptakan suatu masyarakat damai, penuh cinta, dan menghargai hak azasi manusia. Itu jenis kekuasaan yang sangat lain dibanding kekuasaan saat ini,” terangnya.

Kasus Perkosaan ‘RW’

Salah satu isu perkosaan yang sedang mencuat dan menjadi tema perdebatan umum adalah kasus perkosaan terhadap RW, seorang mahasiswi UI, oleh seorang seniman terkemuka bernama Sitok Srengenge (SS).

Dalam isu itu, Saskia mencoba menganalisa konteks kultural SS dan RW untuk melihat kasus perkosaan itu. Di sisi SS, ada beberapa faktor kultural yang mendukungnya: posisinya sebagai tokoh kebudayaan terkenal (dia merasa punya hak kuasa terhadap perempuan); ada wacana umum yang menganggap perkosaan terjadi karena digoda perempuan; gerakan feminis kurang dihormati; istri dan anaknya menerima perilaku SS sebagai kekerasan simbolik; dan konteks negara patriarkal dan fundamentalis.

Sementara faktor kultural yang melemahkan RW: sejak kecil diajari untuk tidak berdaya (helplessness), seperti dituntun berlaku solehah, senyum, dan menerima perlakuan laki-laki; perempuan dianggap lemah-lembut, perkosaan dianggap kesalahan perempuan sendiri; sulit untuk melapor ke Polisi (karena sama saja mengumumkan ‘aib’-nya sendiri), dan posisinya lemah (membutuhkan bantuan SS untuk penyelesaian skripsi).

Kemudian, apakah RW punya kemampuan melawan perkosaan itu? Di sini Saskia mengajukan beberapa kriteria/syarat. Pertama, kesadarannya lemah untuk melihat kasus itu sebagai kesalahan; kedua, pilihannya sangat terbatas karena berhadapan dengan tokoh yang dihormati; ketiga, tidak punya sumber daya atau kekuasaan untuk melawan; keempat, tidak bisa bersuara karena ia berada dalam konteks masyarakat yang dikuasai wacana maskulin; dan kelima, harapan dia sangat sedikit  (tidak hamil, kalau hamil pilihannya aborsi atau kawin siri?).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut