Inkonsistensi Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Kata ‘inkonsistensi’ merujuk kepada hal-hal yang bertentangan, tidak sesuai, atau tidak ‘ajek’, sementara politik hukum merujuk pada kebijakan hukum (legal policy) yang mengandung pengertian situasi sosio-politik saat ini (ius constitutum) dan memiliki dimensi keteraturan dimasa depan (ius constituendum).

Dan kekuasaan kehakiman sejauh ini menunjukkan kepada kita bahwa pengertiannya adalah merupakan perwujudan dari mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang bertujuan untuk melindungi kekuasaan. Dengan demikian, inkonsisten politik hukum kekuasaan kehakiman berarti penyimpangan yang mencakup behavior dan knowledge dimana sebagian besar realiteit dunia kehakiman di Indonesia memperlihatkan bahwa aspek legal policy tidak selalu berdasarkan kebutuhan, dan tidak jarang bersifat sementara serta tidak memiliki dimensi ius constituendum (masa depan) menyangkut judicial independence dan impartiality of judges (independensi kehakiman dan ketidakberpihakan para hakim).

Reformasi Yudisial “Masuk Angin”

Diusungnya prinsip independensi kehakiman dalam pasal-pasal yang sebelumnya hanya diatur dalam penjelasan UUD 1945 menandakan harapan baru bagi kita semua dalam persoalan keadilan, yakni ditandai dengan munculnya Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Hal ini sekaligus menandai era baru dunia kehakiman Indonesia, dimana tak selalu berbanding lurus dengan kenyataan, dan tidak berjalan linear akibat spoil system (sistim pilih kasih/patronase) yang tak kunjung lenyap di level birokrasinya. Statistik kasus menunjukkan jumlah penuntut sebagian besar berasal dari kelas menengah, pejabat dan pengusaha yang bermasalah, yang kemudian bertemu secara bersamaan dengan inkompetensi pejabat pengadilan dengan struktur spoils systemnya telah menciptakan suatu kultur pengadilan dimana keadilan telah menjadi ‘komoditas’. Sementara aspirasi kelas bawah tidak lebih dari ‘dagangan politik’, yang sesekali digunakan untuk mendongkrak popularitas.

Konsistensi dapat kita takar dari dua aspek: Pertama, tradisi pengetahuan keadilan, dalam artian keadaan yang menunjukkan tentang suatu tradisi berkeadilan, sehingga setiap pejabat hukum dan masyarakat memastikan dirinya berkeinginan untuk hidup berkeadilan. Kedua, legal policy yang berprinsip kepada gotong royong, asas-asas hidup yang dikonsensuskan bersama-sama, baik dilevel politik maupun sosial termasuk adat. Bagaimana mungkin kita hendak membangun suatu tatanan judicial independency didalam pengetahuan yang bertradisi keilmuan hukum Eropa Kontinental, bagaimana mungkin kita menjamin impartiality of judges (imparsialitas hakim) didalam lunturnya batas-batas fisik tradisi berkeadilan. Pertanyaannya: apakah hal ini tersirat secara normatif dalam UU tentang kekuasaan kehakiman? Jika tidak, berarti harus dipertanyakan kembali tentang apa itu ilmu keadilan dan filsafat keadilan.

Keadilan berbeda dengan aturan untuk menciptakan keadilan, dan ini lebih tepat disebut positivism. Judicial independency hanyalah mencakup pengertian tentang independensi struktur kekuasaan kehakiman, lalu bagaimana dengan kulturnya? Jikalau keadilan dijadikan variabel yang bergantung kepada sistem yang dipositiviskan sebagai rule, maka sesungguhnya keadilan hanyalah objek yang bergantung kepada subjektifitas dimana hukum di Indonesia dibesarkan dalam knowledge Eropa. Struktur tidak pernah bisa menciptakan kultur; struktur berbeda dengan tradisi. Pengetahuan tentang keadilan harus dibentuk dari simbol-simbol terdalam lapisan sosial, yang selama ini telah terhegemoni oleh ideologisasi dan mitologi historis.

Ketika keadilan telah terbentuk sejak dalam pikiran (dini) maka tentu akan melahirkan pola kehidupan dengan struktur yang teratur. Akan tetapi, mazhab positivisme ternyata yang memenangkan pertarungan. Proses–proses hukum itu pada hakikatnya adalah proses-proses dialektik yang penuh konflik. Konflik antara suatu kepentingan dengan kepentingan lain dan tampak sangat paradoksal. Hukum di Indonesia memang tengah tenggelam dalam lenturnya peradaban akibat erupsi kebudayaan. Indonesia tengah kehilangan ketimurannya dari struktur ketatanegaraan yang tengah mengalami proses transvaluasi pengetahuan akan nilai dan norma yang dikandungnya di lapisan tradisional.

Kini masuklah kita kepada fase-fase sulit dalam reformasi yudisial yang ‘masuk angin’, gembos, keropos, dan tidak memiliki visi masa depan. Keadilan tidak menjadi pengetahuan yang menuntun, tidak menjadi guide for action, tidak menjadi perasaan kolektif, dan terutama sekali kita telah kehilangan tradisi berkeadilan. Kini sistem hukum kita mewarisi sistem hukum yang pernah menghancur leburkan para pejuang dan rakyat Indonesia, yakni sistem hukum peninggalan kolonialisme Eropa, dimana pengetahuan para hakim terbentuk.

Susanto Polamolo, mahasiswa pascasarjana magister ilmu hukum UNISRI Surakarta dan direktur program pusat kajian HTN Universitas Proklamasi 45 yogyakrta

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut