Inilah Bahaya “Pasal Zina” dalam RUU KUHP

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memperluas pasal tentang tindak pidana zina dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Zina, atau overspel dalam bahasa Belanda, adalah pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, dimana seseorang yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

Dalam KUHP sekarang, zina diatur dalam pasal 284. Intinya, berdasarkan KUHP sekarang, perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain.

Nah, dalam RUU KUHP, overspel diperluas dari sebelumnya terbatas pada orang yang sudah menikah menjadi kepada siapa saja, termasuk yang belum menikah (fornication). Pasal zina dalam RUU KUHP diatur dalam pasal 484.

Bagi masyarakat sipil, perluasan makna zina dalam RUU KUHP ini berpotensi mengganggu ruang privasi siapa saja. Setidaknya, menurut Komisi Nasional Hak Azasi Perempuan (Komnas Perempuan), ada empat bahaya dari perluasan makna zina ini.

Pertama, korban perkosaan sangat rentan dikriminalisasi oleh pasal zina RUU KUHP ini, jika pelaku persetubuhan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka. Apalagi, jika korban tidak punya alat bukti yang kuat untuk membuktikan kejahatan perkosaan dimaksud.

Dalam banyak kasus perkosaan dan pelecehan seksual, korban terkadang sulit sekali membuktikan bahwa ada penggunaan ancaman atau paksaan oleh pelaku, yang notabene merupakan unsur penting tindak pidana perkosaan.

Kedua, potensi kriminalisasi terhadap anak yang terpapar hubungan seksual, sebagai akibat dari kegagalan pengasuhan dalam rumah tangga dan kegagalan sistemik pendidikan nasional. Seharusnya, kegagalan ini tidak dibebankan kepada anak, melainkan pada orang dewasa.

Ketiga, potensi kriminalisasi terhadap pasangan suami-istri yang status perkawinannya tidak dilengkapi oleh dokumen sah atau akta pernikahan. Hal ini berpeluang terjadi pada penganut agama leluhur/penghayat kepercayaan. Juga terhadap warga yang tinggal di daerah terpencil/terluar, yang kesulitan mengakses layanan administratif pemerintahan.

Bisa juga menimpa pasangan keluarga miskin. Sebab, seperti diungkap oleh Direktur Puskapa Universitas Indonesia, Santi Kusumaningrum, sebanyak 55 persen pasangan dari keluarga miskin tidak punya akta nikah.

Keempat, ketentuan pasal sina RUU KUHP ini berpotensi menciptakan ketegangan sosial-penyebaran fitnah, karena adanya perluasan pihak yang bisa mengadukan tindak pidana zina ini, yaitu “pihak ketiga yang tercemar”.

Dalam banyak kasus, pelibatan “pihak ketiga yang tercemar” berpotensi memperbanyak kasus persekusi atau aksi gerebek terhadap pasangan yang diduga melakukan perbuatan zina. Seperti terjadi di Cikupa, Tangerang, baru-baru ini.

Meskipun, karena banyaknya kekhawatiran publik akan persekusi terkait pelibatan pihak ketiga itu, DPR akhirnya mengganti frasa “pihak ketiga yang tercemar” ini dengan “suami, istri, orang tua dan anak-anak”.

Tetap saja, perluasan makna zina dalam RUU KUHP ini mengundang pihak-pihak tertentu mencampuri urusan privat orang lain.

Karena itu, siapapun yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi manusia dan demokrasi, berkewajiban untuk menolak konten-konten anti-demokrasi dan anti-HAM dalam RUU KUHP ini.

Rini Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut