Inilah 8 Alasan Mengapa Perppu Kebiri Belum Tentu Efektif

Kasus kekerasan seksual yang marak akhir-akhir ini membuat pemerintah turun tangan. Hari Rabu (25/5/2016), Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Perppu baru ini, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual makin diperberat. Ada pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Juga ada pidana tambahan, seperti pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pemerintah berharap, Perppu baru ini bisa menjadi senjata yang memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Penambahan hukuman pada pasal-pasal tersebut juga diharapkan memberikan ruang pada hakim memutuskan hukuman kepada pelaku seberat- beratnya.

Pertanyaannya, bisakah Perppu itu mengatasi persoalan darurat kekerasan seksual saat ini?

Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tidak percaya Perppu tersebut bisa efektif dalam menghadapi kekerasan seksual.

“Saya melihat Perppu itu masih konvensional dan kolot. Belum ada sesuatu yang baru. Ini kan seperti membuat UU hanya untuk menakuti orang, bukan menyelesaikan persoalan kekerasan seksual, bukan cara berpikir yang sejalan dengan revolusi mental,” kata Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, seperti dikutip kompas.com, Kamis (26/5/2016).

Jauh sebelumnya, Komnas Perempuan sudah bersikap kritis terhadap Perppu kebiri ini. Seperti dalam siaran pers Komnas Perempuan pada 19 Januari 2016 lalu. Di situ Komnas Perempuan mengajukan 8 catatan kritis atas wacana Perppu kebiri itu.

Pertama, kekerasan seksual bukan hanya perkosaaan. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya 15 bentuk kekerasan seksual, dimana perkosaan hanyalah salah satunya. Bagi Komnas Perempuan, kalau hanya menghukum kasus perkosaan, potensial mengecilkan keluasan bentuk dan intervensi pada kekerasan seksual lainnya.

Kedua, kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena dorongan seksual. Temuan Komnas Perempuan selama 17 tahun memantau kekerasan seksual di ruang publik dan domestik, personal maupun komunal, menemukan bahwa kekerasan seksual justru disebabkan oleh relasi kuasa sebagai ekspresi penaklukan, inferioritas, teror, kontrol yang berhubungan dengan dorongan psikis daripada desakan genital.

Ketiga, sebanyak 70 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat dan terjadi di ranah domestik-personal. Data Komnas Perempuan menunjukkan, sepanjang 1998-2010 terjadi 93.960 kasus kekerasan seksual, dimana 70 persen pelakunya adalah orang-orang dekat. Karena itu, hukuman kebiri justru akan menutup peluang bagi korban untuk mengadukan pelaku, yang notabene adalah anggota keluarga sendiri atau orang dekat. Ini juga akan semakin memupuk impunitas kekerasan seksual di ranah domestik.

Keempat, pelaku kekerasan seksual juga terdapat anak-anak. Hal ini terungkap dari temuan Komnas atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal (RP), termasuk kekerasan dalam pacaran. Dari catatan tahun 2015, terdapat 736 pelaku anak yang berusia 13-18 tahun dalam ranah KDRT/RP.

Kelima, perkawinan anak adalah sumber kekerasan seksual pada anak yang difasilitasi negara melalui pembiaran usia perkawinan 16 Tahun. Perkawinan anak juga sebuah bentuk fasilitasi negara atas praktik pedophilia (kelainan seseorang dengan ketertarikan pada anak di bawah umur) melalui institusi perkawinan. Artinya, pelaku kekerasan seksual adalah suami-suami yang menikahi anak-anak.

Keenam, sterilisasi paksa adalah salah satu kejahatan seksual yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Selain itu Indonesia sudah melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan sudah diundangkan. Sebagai konsekuensinya, Indonesia mestinya menghentikan tindak dan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan kemanusiaan.

Ketujuh, hukuman kebiri mencabut hak seksual manusia sebagai hak dasar untuk melakukan aktivitas reproduksi. Selain itu, negara yang seharusnya melindungi disabilitas, melalui kebijakan dan implementasi hukuman kebiri, justru menyuburkan disabilitas warga negaranya, dalam bentuk “disabilitas seksual”.

Kedelapan, hukuman kebiri akan merusak integritas konstitusi. Sebab, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai bentuk penghukuman yang mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia. —Berdikarionline.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut