Imperialisme Sudah Sangat Meluas Dan Mendalam

Agus 'Jabo' Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Dalam satu dekade terakhir, terutama sejak pemerintahan SBY, praktek imperialisme di Indonesia makin meluas. Bahkan, praktek itu makin menyusup ke dalam segala aspek kehidupan kita.

“Sekarang, praktek imperialisme tidak hanya di kota-kota, tetapi sudah berkontradiksi langsung dengan rakyat di desa-desa. Salah satu bentuknya adalah perampasan tanah dan sumber daya,” kata Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus ‘Jabo’ Priyono, di Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Menurut Agus Jabo, hampir semua motif imperialisme modern, yakni pencarian bahan baku, eksploitasi tenaga kerja murah, penguasaan pasar, dan upaya pencari tempat penanaman modal yang baru, sudah terlihat sangat nyata di Indonesia saat ini.

Konflik agraria, menurut Agus Jabo, merupakan cerminan dari pertentangan antara kaum imperialis, yang menghendaki penguasaan sumber daya alam, termasuk tanah, melawan rakyat sebagai pemilik sah sumber daya tersebut.

“Jadi, kalau kita mau jujur, konflik agraria itu bukan hanya konflik tata kelola sumber daya, tetapi ada perjuangan anti-imperialisme dan perlawanan terhadap dominasi korporasi besar di dalamnya,” ujar Agus Jabo.

Lebih lanjut, Agus Jabo mengungkapkan, saking berkuasanya imperialisme di Indonesia, mereka telah berhasil merombak haluan negara, termasuk mengamandemen konstitusi (UUD 1945) agar sesuai dengan kepentingan mereka.

Tak hanya itu, ujarnya, imperialisme melalui pemerintah dan DPR kita mengesahkan sejumlah UU pro-imperialisme, seperti UU penanaman modal asing, UU Migas, UU Mineral dan batubara, UU pengadaan tanah, UU kehutanan, dan lain-lain. “Semua UU itu justru melegalisasi praktek neokolonialisme dan imperialisme di Indonesia,” tuturnya.

Sekarang, kata Agus Jabo, Indonesia tidak punya lagi garis dan haluan untuk pembangunan ekonomi. “Sekarang panduannya adalah MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yang notabene merupakan pemetaan geo-ekonomi untuk memudahkan imperialisme menguras SDA Indonesia,” tegasnya.

Yang sangat ironis, kata Agus Jabo, dalam berbagai konflik sumber daya alam itu, aparatus negara dari pusat hingga ke daerah, termasuk aparat keamanan, justru mewakili kepentingan imperialisme untuk melawan kepentingan rakyat banyak.

Agus Jabo mengatakan, dalam rangka menghadapi imperialisme itu, tidak ada jalan lain selain persatuan nasional dari semua sektor rakyat dan kekuatan-kekuatan politik yang pro-kemandirian bangsa. Ia juga menyerukan agar seluruh kekuatan progresif dan pro kemandirian bangsa itu memperjuangkan dilaksanakannya UUD 1945 sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut