IDI: Program Pendidikan DLP Belum Diperlukan

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan, prioritas sektor kesehatan kedepan adalah melayani seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 sesuai roadmap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untuk itu, kata dia, prioritas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya adalah mendayagunakan lebih banyak dokter umum yang sebagai tenaga dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik dan dokter praktik mandiri.

“Kita membutuhkan sekitar 20.000 dokter umum lagi sebagai tenaga dokter FKTP,” kata Ilham melalui keterangan pers, Rabu (1/2/2017).

Menurut Ilham, selama pelaksanaan JKN dua tahun ini, rujukan dari FKTP ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)/Rumah Sakit secara nasional mencapai 12 persen. Angka ini masih di bawah standar maksimum, yakni 15 persen.

“Fakta rujukan ini menunjukkan bahwa dokter umum berkompeten sebagai dokter di layanan primer. Karena itu, tidak perlu dididik lagi di prodi DLP dengan tujuan yang sama,” jelas Ilham.

Ilham mengakui, di beberapa FKTP tertentu terdapat rujukan yang lebih 15 persen. Namun, penyebabnya bukan karena kompetensi dokter, melainkan faktor seperti sarana-prasarana Puskesmas yang kurang, kekurangan obat, masalah kapitasi yang masih rendah, dan permintaan pasien.

Lebih lanjut, Ilham menjelaskan, saat ini dokter di Indonesia dididik menggunakan kurikulum SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) 2012, yang sudah memasukkan semua kompetensi dokter layanan primer.

Selain itu, imbuh Ilham, dari segi efisiensi, prodi DLP tidak efisien dari segi biaya, waktu dan sumber daya. Prodi DLP juga tidak ada bentuknya dalam sistim pendidikan dokter, baik di Indonesia maupun dunia internasional.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut