HUT PRD Ke-17: Ada Utang Sejarah Yang Belum Terbayarkan

Partai Rakyat Demokratik (PRD) memperingati Hari Ulang Tahun ke-17 di Aula Perpustakaan Nasional (Perpusnas), di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2013). Sedikitnya 500-an anggota dan simpatisan PRD menghadiri acara tersebut.

Acara yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, Rizal Abdulhadi, aktivis Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker), memandu untuk menyanyikan Mars Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kemudian pembacaan puisi tentang PRD oleh Ririn Sefsani.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pidato politik dan sekaligus refleksi perjalanan 14 tahun PRD. Web Warouw, salah seorang pendiri PRD, menyinggung soal cita-cita politik pendirian PRD. Menurutnya, sejak didirikan secara legal tahun 1996 hingga saat ini ada utang PRD kepada rakyat Indonesia yang belum terbayarkan, yakni menempatkan rakyat di kekuasaan politik.

“Kritik otok kritik kita hari ini adalah kegagalan kita menghantarkan rakyat merebut kekuasaan politik. Hanya dengan merebut kekuasaan di tangannya, rakyat bisa membebaskan diri dari belenggu penindasan dan penghisapan,” kata Web Warouw.

Ia menjelaskan, sejak di bawah rezim kediktatoran Orde Baru hingga rezim pasca Orde Baru, rakyat Indonesia terpinggirkan dari kekuasaan. Lebih parah lagi, setelah lepas dari kediktatoran Orde Baru, rakyat Indonesia justru masuk ke mulut rezim neoliberal atau neo-koloanilistik.

Akibatnya, kata dia, sekalipun terjadi peralihan kekuasaan, tetapi rakyat belum terbebas dari belenggu penindasan dan penghisapan. “Inilah utang sejarah kita. Selama rakyat belum berkuasa, maka tugas sejarah kita belum berakhir. Utang sejarah ini harus kita tunaikan,” ujarnya dengan nada suara berkobar-kobar.

Sementara itu, Bursah Zarnubi menyinggung kandasnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 akibat penghianatan elit politik. Mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) ini mengambil contoh pada kegagalan pengelolaan ekonomi kita sesuai dengan amanat Proklamasi kemerdekaan, yakni memakmurkan seluruh rakyat.

“Sekarang ini kemakmuran hanya dinikmati segelintir orang, sekelompok orang,” ujar Bursah Zarnubi.

Bursah Zarnubi,  yang saat ini menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK), mengutip pendapat seorang ekonom, bahwa 90% kekayaan nasional kita dikuasai oleh kurang-lebih 300-an orang kaya di Indonesia. Sementara 90% rakyat kita hanya menguasai 10% aset nasional.

Bursah juga menyinggung utang luar negeri yang mencekik leher rakyat Indonesia dan kehancuran ekonomi akibat perdagangan bebas. “Kita harus berani mengoreksi sistem ekonomi pasar yang tidak membawa keuntungan bagi rakyat kita,” katanya.

Karena itu, Bursah mendukung program politik PRD untuk menegakkan kembali pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan perekonomian nasional Bangsa Indonesia. Ia juga mendukung langkah PRD memperjuangkan pencabutan semua produk UU yang pro-asing.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PRD Agus Jabo juga menyampaikan pidato politiknya. Ia menyinggung penghianatan para reformis gadungan yang telah membajak hasil perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam menggulingkan rezim Orde Baru.

“Dengan berpura-pura berteriak demokrasi dan reformasi, para reformis gadungan telah mencoleng hasil perjuangan reformasi. Tindakan mereka mirip dengan tingkah laku kaum borjuis di Revolusi Perancis,” katanya.

Ironisnya, kata Agus Jabo, begitu berkuasa, para reformis gadungan itu kemudian merombak struktur kekuasaan ekonomi-politik demi membuka pintu selebar-lebarnya bagi modal asing.

“Secara ekonomi, mereka kemudian menerapkan sistem neoliberalisme. Kemudian secara politik mereka memaksakan penerapan demokrasi liberal,” ujarnya.

Agus Jabo mengungkapkan, para reformis gadungan itulah yang kemudian menjelma menjadi ‘borjuis komprador’, yang kemudian memanfaatkan negara sekedar sebagai instrumen untuk melayani kepentingan modal asing di Indonesia.

Di bawah kekuasaan borjuis komprador itu, ungkap Agus Jabo, konstitusi hasil Proklamasi, yakni UUD 1945, dipreteli dan dirombak agar sesuai dengan tuntutan liberalisme ekonomi. Alhasil, keluarlah puluhan produk UU yang sangat berbau neokolonialistik.

Agus Jabo menegaskan, konsep demokrasi yang berlaku saat ini, yakni demokrasi liberal, sangat menyalahi cita-cita pendiri bangsa. Katanya, demokrasi itu seharusnya menjadi alat bagi rakyat untuk berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial budaya.

“Pada kenyataannya, demokrasi liberal itu justru menjadi jembatan bagi korporasi asing untuk menguras kekayaan alam Indonesia, menguasai sumber daya alam nasional,” tegasnya.

Untuk mengakhiri kekuasaan neokolonial ini, Agus Jabo menyerukan perlunya “persatuan nasional” berbasiskan semua kekuatan politik yang setia pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. “Hanya persatuan nasional yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran yang lebih mendalam dan lebih parah,” tegasnya.

Peringatan HUT PRD ini dirangkaikan dengan peluncuran buku berjudul “17 Tahun PRD: Sumbangsih Pemikiran untuk Indonesia”. Peluncuran buku itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis puluhan buku oleh Sekjend PRD, Dominggus Oktavianus, kepada sejumlah tokoh pendiri PRD dan aktivis pergerakan.

Selain itu, acara HUT PRD ini juga ditandai dengan pemotongan tumpeng. Tumpeng tersebut diberikan oleh Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono kepada Ibu Arum, seorang kader PRD DKI Jakarta, dan media Berdikari Online.

Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama, pementasan lagu-lagu perjuangan, dan pementasan teater oleh seniman-seniman muda dari Bekasi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut