Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, telah selesai. Tetapi yang tertinggal bukan hanya keputusan organisasi, susunan kepemimpinan, atau catatan persidangan. Yang jauh lebih penting adalah satu pesan besar: NU kembali menunjukkan bahwa organisasi sebesar ini masih memiliki kemampuan untuk mengelola perbedaan tanpa kehilangan rumah besarnya.
Di tengah dinamika politik, kompetisi kepemimpinan, tarikan kepentingan, dan besarnya perhatian publik, mengawal Muktamar NU bukan pekerjaan administratif biasa. Ia adalah pekerjaan politik dalam pengertian yang paling luhur: mengelola kepentingan, menjaga keseimbangan, merawat komunikasi, dan memastikan perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan.
Dalam konteks itulah peran Saifullah Yusuf atau Gus Ipul patut mendapat apresiasi
Sebagai Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU, Gus Ipul berada pada posisi yang tidak ringan. Ribuan peserta dan peninjau datang dari berbagai daerah. Persidangan harus berjalan. Akomodasi, keamanan, konsumsi, mobilitas peserta, hingga sistem pengawasan harus bekerja. Lebih dari 100 CCTV bahkan diintegrasikan melalui command center untuk membantu menjaga jalannya Muktamar.
Namun pekerjaan terberat sesungguhnya bukan soal teknis. Yang paling sulit adalah menjaga suasana.
NU bukan organisasi kecil. Ia memiliki jaringan pesantren, ulama, struktur organisasi, kader politik, kelompok kepentingan, dan jutaan warga dengan aspirasi yang beragam. Karena itu, setiap pergantian kepemimpinan hampir pasti melahirkan kompetisi. Dan di setiap kompetisi selalu ada risiko: perbedaan pilihan berubah menjadi luka, luka berubah menjadi faksi, dan faksi berubah menjadi perpecahan.
Muktamar ke-35 berhasil melewati titik rawan itu
KH Miftachul Akhyar kembali memperoleh amanah sebagai Rais Aam PBNU. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Mekanisme pemilihan Ketua Umum melalui Ahlul Halli wal ‘Aqdi menjadi salah satu keputusan penting forum.
Tetapi yang paling bernilai justru bukan siapa yang menang.
Yang paling bernilai adalah NU tetap berdiri setelah kompetisi selesai.
Inilah pelajaran yang hari ini semakin mahal dalam kehidupan politik Indonesia.
Kita terlalu sering menyaksikan kompetisi yang meninggalkan dendam. Pemilihan selesai, tetapi permusuhan tidak selesai. Kontestasi berakhir, tetapi masyarakat terus dibelah menjadi kubu-kubu. Politik akhirnya tidak lagi menjadi seni mengelola perbedaan, tetapi berubah menjadi industri kebencian.
NU seharusnya tidak boleh jatuh ke dalam jebakan itu. Karena NU memiliki tanggung jawab sejarah yang jauh lebih besar daripada sekadar memilih pengurus.
Sejak lahir, NU tumbuh dari pesantren, dari masyarakat, dari tradisi keagamaan yang dekat dengan kehidupan rakyat. NU telah melewati kolonialisme, revolusi kemerdekaan, pergantian rezim, konflik politik, hingga perubahan sosial yang sangat besar. Organisasi ini tetap bertahan karena memiliki akar yang tidak semata-mata struktural, melainkan kultural.
Itulah sebabnya Muktamar ke-35 di Tambakberas memiliki makna simbolik yang kuat. Tambakberas bukan sekadar lokasi acara. Ia merupakan salah satu ruang sejarah penting NU. Dari lingkungan pesantren seperti inilah lahir tradisi keilmuan, perjuangan, dan jaringan ulama yang kemudian ikut membentuk perjalanan Nahdlatul Ulama.
NU seolah kembali ke akar untuk memulai perjalanan abad keduanya
Di titik inilah Gus Ipul memainkan peran yang menarik.
Ia adalah seorang kader NU, tetapi sekaligus figur pemerintahan dan politik yang telah lama hidup di dalam berbagai arena kekuasaan. Posisi seperti itu mudah mengundang prasangka. Namun justru tantangannya adalah bagaimana seluruh pengalaman politik tersebut digunakan bukan untuk memperbesar konflik, melainkan untuk mengelolanya.
Kemampuan mengelola proses inilah yang sering tidak terlihat
Publik biasanya lebih tertarik kepada siapa yang terpilih, siapa yang kalah, siapa yang mendapatkan posisi, dan siapa yang tersingkir. Padahal sejarah organisasi sering kali ditentukan oleh orang-orang yang memastikan proses tetap berjalan ketika suhu politik meningkat.
Pemimpin bukan hanya mereka yang berdiri paling depan. Kadang pemimpin adalah mereka yang mampu memastikan orang-orang yang berbeda tetap mau duduk dalam satu ruangan.
Kepemimpinan bukan sekadar memenangkan pertarungan. Kepemimpinan adalah kemampuan mencegah pertarungan menghancurkan rumah sendiri.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan dan penutupan Muktamar juga menghadirkan pesan tersendiri mengenai hubungan NU dan negara. Panitia menyebut Muktamar ke-35 sebagai pertama kalinya Muktamar NU dibuka sekaligus ditutup oleh Presiden Republik Indonesia.
Tetapi kedekatan NU dengan negara harus selalu ditempatkan secara sehat. NU tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Negara juga tidak boleh menjadikan NU sekadar sumber legitimasi politik.
Relasi terbaik antara NU dan negara adalah relasi yang saling menguatkan untuk kepentingan rakyat. Ketika negara membela rakyat miskin, memperluas pendidikan, melindungi kelompok lemah, dan menjaga keadilan, NU selayaknya berdiri bersama negara. Tetapi ketika kekuasaan menjauh dari kepentingan rakyat, tradisi moral NU juga harus cukup kuat untuk mengingatkan.
Di situlah marwah sebuah organisasi besar dijaga
Karena kekuatan NU tidak semata berada pada jumlah jamaahnya. Kekuatan NU berada pada kepercayaan umat.
Kepercayaan itu tidak dapat dibangun hanya dengan struktur, jabatan, atau kedekatan politik. Ia tumbuh melalui keteladanan, keberpihakan, dan konsistensi dalam membela kepentingan masyarakat.
Karena itu, setelah Muktamar selesai, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai. Kepengurusan baru akan dinilai bukan dari seberapa banyak jabatan dibagikan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan umat. NU harus semakin hadir pada persoalan nyata: kemiskinan, pendidikan, ketimpangan, pesantren, ekonomi umat, lingkungan, moderasi beragama, dan masa depan generasi muda.
Abad kedua NU tidak membutuhkan organisasi yang hanya besar secara jumlah. NU membutuhkan keberanian untuk semakin besar dalam pengabdian.
Di sinilah ungkapan sederhana itu terasa sangat relevan:
“Dadi pengurus sakcukupe, dadi NU selawase.”
Menjadi pengurus ada waktunya. Menjadi NU adalah selamanya.
Kalimat itu seharusnya menjadi rem bagi siapa pun yang terlalu mencintai jabatan. Sebab jabatan hanyalah titipan sementara. Organisasi jauh lebih panjang daripada umur kepengurusan. Dan sejarah jauh lebih jujur daripada tepuk tangan sebuah forum.
Pada akhirnya, orang tidak akan lama mengingat siapa duduk di kursi apa. Orang akan mengingat siapa yang menjaga rumah ketika rumah itu sedang diuji.
Karena itu, keberhasilan Gus Ipul mengawal Muktamar ke-35 NU layak ditempatkan dalam perspektif tersebut. Bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai keberhasilan membantu memastikan salah satu organisasi Islam terbesar di dunia melewati pergantian kepemimpinan dengan tertib dan bermartabat.
Indonesia membutuhkan NU yang kuat
Tetapi lebih dari itu, Indonesia membutuhkan NU yang rukun, mandiri, kritis, dan tetap berpihak kepada rakyat.
Sebab ketika NU pecah, dampaknya tidak berhenti di dalam tubuh NU. Dan ketika NU teduh, Indonesia ikut teduh.
Muktamar ke-35 telah selesai di Tambakberas. Namun tugas yang jauh lebih besar sedang menunggu di luar pagar pesantren: memastikan abad kedua NU benar-benar menjadi abad pengabdian.
Menjaga NU bukan sekadar menjaga organisasi. Menjaga NU adalah ikut menjaga salah satu rumah besar Indonesia.
Agustinus Budi Prasetyohadi, Penulis Merupakan Tenaga Ahli Menteri Sosial RI