Barisan Pengangguran

Ekonomi nasional kita, kata pemerintah, semakin membaik. Salah satunya, kata mereka, lihatlah angka pengangguran yang terus menurun. Biro Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data pengangguran terbaru. Angka-angka temuan BPS sangat memperkuat argumentasi pemerintah itu.

Data terbaru BPS menyebutkan, jumlah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Pada Februari 2012, pengangguran terbuka di Indonesia turun menjadi 7,61 juta orang. Padahal, menurut BPS, pada Februari 2011 angkanya masih berkisar 8,12 juta orang. Artinya, dalam setahun orang menganggur berkurang sebesar 510 ribu orang.

Hal lain yang dipotret BPS, yaitu dinamika tenaga kerja di sektor formal dan informal. Menurut BPS, pada Februari 2012 sekitar 42,1 juta orang (37,29%) bekerja pada sektor formal dan 70,7 juta (62,71%) bekerja pada sektor informal. Di sini, kata BPS, pekerja formal meningkat 4 juta orang, sedangkan pekerja informal berkurang 2,4 juta orang.

BPS juga mengungkapkan soal tingkat pendidikan pekerja Indonesia: SD ke bawah sebesar 55,5 juta orang (49,21%) dan SMP sebesar 20,3 juta (17,99%). Sedangkan tingkat pendidikan tinggi hanya 10,3 juta orang—- sekitar 3,1 juta orang (2,77%) diploma dan 7,2 juta orang (6,43%) berpendidikan universitas.

Apa yang bisa dicermati dari angka-angka ini? Data yang disajikan BPS, termasuk dalam penyajian angka kemiskinan, banyak diragukan oleh banyak pihak. Hendri Saparini, pengeritik paling vokal data-data BPS itu, menganggap data-data BPS itu tidak memotret realitas. Hendri Saparini menyebut angka-angka BPS itu sebagai “angka-angka akrobatik”.

Selama ini, defenisi ‘orang bekerja’ dan ‘orang tidak bekerja’ sangat minimal. Sebagai misal, pemerintah menganggap orang yang bekerja 1 jam per-minggu sebagai kategori ‘bekerja’. Akibatnya, angka pengangguran memang bisa sangat rendah. Seharusnya, jika mau objektif, BPS menggunakan ukuran bekerja paling minimal 35 jam per minggu.

Selain itu, ada yang paradoks di sini: penurunan angka pengangguran tidak berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat. Artinya, sebagian besar pekerja atau tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor darurat dan berupah rendah. Yah, seperti dipotret sendiri oleh data BPS, sebagian besar tenaga kerja itu berada di sektor informal.

Belum lagi, seperti dipotret data BPS, sebagian besar angkatan kerja kita adalah lulusan SD dan SMP: 70%. Mereka bekerja di sektor industri yang tak memerlukan keterampilan tinggi dan ber-upah rendah. Selain itu, kadang-kadang mereka diperlakukan di bawah kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Pertumbuhan ekonomi tidak menghasilkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Ancaman de-industrialisasi makin nyata di Indonesia. Temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, penyerapan tenaga kerja sektor industri pada kurun waktu 2000-2009 hanya 1,1 persen. Padahal, pada kurun waktu 1990-1999, penyerapan tenaga kerja masih 5 %.

Gejolak de-industrialisasi memicu berkurangnya lapangan pekerjaan, khususnya sektor manufaktur. Gejolak de-industrialisasi juga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan yang berkualitas. Akibatnya, jumlah pekerjaan yang sanggup menopang kesejahteraan buruh makin berkurang.

Situasi ini diperparah dengan pengadopsian pasar tenaga kerja yang fleksibel: pemberlakuan sistim kerja kontrak dan outsourcing. Kebijakan ini menyebabkan tidak adanya “kepastian pekerjaan”. Serikat buruh, yang merupakan alat perjuangan kaum buruh, juga dilemahkan. Ditambah lagi, tingginya angka pengangguran membuat barisan panjang “pasukan cadangan tenaga kerja”.

Bagi kapitalisme, pengangguran merupakan solusi parsial, asalkan tidak begitu tinggi dan mengancam revolusi sosial. Mengapa? Karena, selama ada pengangguran, maka kapitalis dapat menahan atau melemahkan pekerja dalam negosiasi upah, menekan serikat buruh, dan menurunkan daya tawar buruh di pasar tenaga kerja. Harus disadari, ancaman PHK merupakan salah satu mekanisme kapitalis untuk mendisiplinkan kelas pekerja.

Pada abad ke-19, Karl Marx—yang berkolaborasi dengan Friedrich Engels—sudah mengatakan bahwa kapitalisme memerlukan pengangguran. Marx berpendapat, kapitalis akan selalu bersaing dalam kapitalis lain dalam memperbesar profit. Cara paling sering dipergunakan: menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

Penurunan biaya produksi dilakukan dengan menekan upah. Sedangkan peningkatan produktifitas dilakukan dengan mengganti kapital variabel (tenaga kerja hidup) dengan kapital konstan (kapital tetap). Ini disertai dengan pemotongan jumlah tenaga kerja.

Namun demikian, Marx berpendapat, produksi kapitalis tidak berjalan satu arah. Sementara teknologi baru menggantikan tenaga kerja di industri, industri baru juga berkembang. Ada penyerapan tenaga kerja kembali.

Di negara kapitalis maju, pengangguran banyak dipicu oleh mekanisasi produksi. Sedangkan di negara berkembang, penganguran banyak dihasilkan oleh kegagalan melakukan industrialisasi dan gejolak de-industrialisasi.

Dengan demikian, jika ingin mengatasi pengangguran, maka tidak ada jalan lain selain menghentikan kapitalisme itu sendiri. Negara—seperti dianjurkan oleh pasal 33 UUD 1945—harus mendorong demokratisasi di lapangan ekonomi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut