GNP-33 UUD 1945 Desak Pemkot Siantar Patuhi Konstitusi

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 menggelar aksi massa di kantor DPRD dan kantor Walikota Pematangsiantar, Selasa (10/12). Mereka menuntut Pemkot Siantar melandaskan kebijakannya pada UUD 1945.

Di kantor DPRD Pematangsiantar, massa aksi kecewa karena tak satu pun anggota DPRD yang keluar menemui mereka. Massa aksi GNP-33 UUD 1945 menggelar mimbar bebas dan mengecam DPRD yang dianggap tidak memihak rakyat.

Tak lama kemudian, massa aksi GNP-33 UUD 1945 melanjutkan aksinya ke kantor Walikota Pematangsiantar. Di sana massa aksi berusaha memaksa Walikota Pematangsiantar, Hulman Sitorus, SE, untuk keluar menemui massa aksi. Namun, upaya itu dihalang-halangi oleh aparat keamanan sehingga terjadi adu-mulut.

Koordinator aksi Fransiskus Silalahi, SE mengatakan, pemerintah kota Pematangsiantar harus mendasarkan kebijakan-kebijakannya pada konstitusi nasional, yakni UUD 1945.

Menurutnya, di banyak tempat di pematangsiantar terjadi konflik agraria, seperti Tanjung Pinggir, yang menandakan adanya ketidakadilan dalam sektor agraria. “Ini membuktikan bahwa amanat pasal 33 UUD 1945 tidak dijalankan,” tegasnya.

Ia juga mengeritik Pemkot Pematangsiantar yang kurang memperdulikan pasar-pasar rakyat. “Di sini makin banyak Supermarket dan Mall-Mall yang menggusur pasar rakyat,” kata Fransiskus.

Dalam aksinya massa aksi GNP-33 UUD 1945 juga menggelar konvoi ke pasar Horas dan beberapa pemukiman warga untuk membagi-bagikan selebaran kepada rakyat.

Teguh   

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut