Eva Sundari: Demokrasi Prasyarat Perbaikan Status Perempuan

Kemajuan perempuan Indonesia sering berhubungan linear dengan demokrasi yang berkualitas, bukan yang prosedural. Jika demokrasi membaik, maka status perempuan seharusnya juga membaik.

Hal tersebut dikemukakan oleh anggota Komisi 11 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, melalui siaran pers menyambut Hari Perempuan Sedunia, Selasa (8/3/2015).

Menurut Eva, kaum perempuan harus aktif memastikan mendapat manfaat dari peluang membaiknya demokrasi. Dia mencontohkan pengalaman gerakan perempuan pasca reformasi ketika memperjuangkan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Karena tahu keadilan bukan hadiah dari laki-laki,” katanya.

Dia mengingatkan, saat ini praktek intolerasi sedang menguat di Indonesia. Dalam situasi itu, kepentingan praktis dan strategis perempuan terkena imbasnya.

“Kelompok intoleran ini menolak demokrasi dan cara-cara yang demokratis dan bahkan menghalalkan penggunaan cara kekerasan dalam memenangkan kepentingannya,” paparnya.

Dia juga mengatakan, Pemerintah pusat yang Presidennya pro- perempuan pun akan kesulitan karena sabotase daerah yang sudah dikuasai oleh kelompok fundamentalis.

“Kelompok intoleran sudah berhasil membajak pimpinan daerah, birokrasi, aparat keamanan untuk memimpin tindakan outlaw, di luar hukum,” tuturnya.

Untuk itu, Eva mendorong agar ada sosialisasi empat pilar kebangsaan di kalangan pemerintahan. Sedangkan partai politik perlu menyelenggarakan pendidika politik internal soal kewarganegaraan dan melembagakannya ke dalam sistem rekruitmen, pembinaan, karir, dan lain-lain.

“Politisi yang memimpin Pemerintahan harus kuat iman terhadap hasutan kelompok intoleran yang menarget pemusnahan kelompok minoritas yang rentan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Eva berharap tidak ada lagi politisi perempuan yang mengusung agendanya patriarki, ketidaksetaraan gender, menolak perempuan jadi pemimpin, promosi domestikasi perempuan, dan lain-lain.

Dia juga menyerukan agar perempuan tidak menolak demokrasi atau menyokong khilafah. Sebab, demokrasi merupakan kondisi yang diperlukan bagi kesetaraan perempuan.

Untuk diketahui, Eva Sundari bersama anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Susi Marleny Bachsin, sedang berada di Maroko, untuk menghadiri Konferensi Women’s Empowerment and The Sustainable Development Goals.

Konferensi yang berlangsung tanggal 8-9 Maret 2016 itu diorganisir oleh oleh Parlemen Maroko dan Westminster Foundation for Democracy dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia dan Hari Perempuan Arab tanggal 1 Februari 2016.

Muhamad Idris

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut