DPP API Kartini Datangi Kementerian Perempuan

API Kartini (2)

Sedikitnya 50-an orang aktivis dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini menggelar aksi massa di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di jalan Merdeka Barat, Selasa (10/8/2015).

Aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Perempuan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. Dalam aksinya, DPP API Kartini mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperluas cakupan programnya sehingga bisa menyelesaikan persoalan kaum perempuan, terutama di kalangan buruh, petani, dan kaum miskin kota.

Menurut Ketua Umum API Kartini, Minaria Christyn Natalia, masih banyak perempuan Indonesia yang mengalami diskriminasi dan kekerasan seksual. Ia mengutip data Komnas Perempuan, dari tahun 1998 hingga tahun 2011, terjadi 93.960 kasus kekerasan seksual perempuan di Indonesia.

Selain itu, Ia menyinggung dampak kebijakan ekonomi pemerintah, yakni neoliberalisme, yang semakin memiskinkan mayoritas kaum perempuan Indonesia. “Kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini mengambil wajah perempuan. Karena mayoritas yang miskin dan rentan kemiskinan itu adalah perempuan,” kata Minaria.

Ia juga menyinggung hilangnya tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat, termasuk perempuan. “Neoliberalisme juga melemparkan sejumlah tugas yang mestinya urusan negara menjadi beban kaum perempuan. Privatisasi, misalnya, tidak sekedar bermakna swastanisasi. Privatisasi pada hakekatnya—bagi kaum perempuan–adalah pemindahan tugas-tugas negara dalam urusan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, menjadi tugas-tugas ibu rumah tangga,” tandasnya.

Menurut Minar, akibat kekangan struktur sosial yang patriarkal dan kemiskinan, kaum perempuan Indonesia sulit tampil di ranah publik, terutama kehidupan politik.

“Hal ini memupuskan harapan kaum perempuan, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, untuk turut bertarung dalam arena-arena politik yang lebih tinggi, terlebih dengan penyedian kouta yang hanya 30% bagi kaum perempuan,” kata Minar dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, perwakilan DPP API Kartini bertemu dan berdialog langsung dengan perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam dialog tersebut, DPP API Kartini mendesak Kementerian Perempuan untuk memperjuangkan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal) untuk mengurangi jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia.

Selain itu, DPP API Kartini juga mendesak Kementerian Perempuan untuk bekerjasama dengan Kementerian lain untuk merancang program pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan, terutama melalui pembangunan koperasi perempuan.

Rini

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut