Datangi DPRD Morowali, Ratusan Masyarakat dan Aktifis Morowali Tuntut Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT.TPI

Seratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat PT. Total Prima Indonesia (GERAM PT. TPI) menggelar aksi massa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Senin, (27/10/2014).

Massa aksi bergerak dari desa Tangofa, kecamatan bungku pesisir, kabupaten morowali menuju kantor DPRD Morowali dengan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian sektor bungku selatan pesisir. Setibanya di kantor DPRD, Massa aksi menggelar orasi politik secara bergantian .

Koordinator Lapangan, Asnan As’ad, dalam orasinya meminta kepada pihak DPRD Morowali untuk segera merekomendasikan kepada Bupati Morowali untuk mencabut izin usaha pertambangan PT. Total Prima Indonesia. Menurutnya, perusahaan tersebut dinilai selama dua tahun Sembilan bulan telah melakukan penelantaran lahan, pembayaran royalty, ganti rugi lahan dan gaji karyawan belum diselesaikan, dan juga dana CSR yang belum terbayar hingga sekarang.

“PT. TPI selama ini beberapa kali menggandeng kontraktor tetapi semua mandek karena kontraknya diputuskan sepihak oleh pihak manajeman PT. TPI, sehingga berimbas pada mandeknya sendi-sendi perekonomian masyarakat yg bergantung pada sektor pertambangan,” Ujar Asnan.

Untuk itu, massa aksi mendesak agar bupati morowali segera mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT. TPI dan mengembalikan hak penguasaan atas tanah kepada masyarakat Desa Tangofa untuk dimanfaatkan menjadi lahan garapan.

Dalam aksinya, Massa aksi kemudian ditemui oleh anggota DPRD dari partai Nasdem sekaligus wakil ketua komisi III DPRD Kab. Morowali, Kuswandi. Dan  kemudian menggelar pertemuan dengan Ketua dan anggota Komisi III DPRD Morowali di ruang Aspirasi. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III, Asgar Ali, yang menyatakan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan massa aksi. Dalam pertemuan tersebut, Kuswandi menyarankan kepada Ketua Komisi III untuk segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) selambat-lambatnya hari Rabu (29/10), sehingga bisa melahirkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan.

Setelah menggelar pertemuan, seratusan massa aksi kemudian meninggalkan kantor DPRD Morowali dengan tertib.

Gerakan Rakyat Menggugat PT. Total Prima Indonesia adalah gabungan dari organisasi Forum Masyarakat Tangofa, Forbes Morowali, forum Mahasiswa Morowali dan Hiperwali Sultra.

Niswanto Rachman

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut