Dari Kopenhagen: Moratorium Hutan dan Lahan Gambut?

KOPENHAGEN, ibukota Denmark, telah menjadi saksi cuci tangan negeri-negeri imperialis terhadap kerusakan hutan dan ekosistem di negeri dunia ketiga. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama, kerakusan perusahaan-perusahaan negeri imperialis-lah yang menyebabkan atau mempercepat kerusakan hutan dan ekosistem di negera berkembang.

Seolah-olah peduli dengan ancaman perubahan iklim di dunia ini, negeri-negeri imperialis itu telah menawarkan skema Clean Development Mechanism (CDM). Salah satu turunan dari program CDM ini, khususnya di bidang Kehutanan, adalah diluncurkannya program reducing emission from deforestation and degradation of forest (REDD). Program ini mengadaikan penghentian pembabatan hutan dan lahan gambut di berbagai negara.

Menindaklanjuti keputusan Kopenhagen ini, pada 21 Mei 2010, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan pemerintah Norwegia. Dan, untuk itu, pemerintah Norwegia telah berjanji untuk menggelontorkan dana hibah kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 1 milliar atau sekitar Rp9 triliun.

***

Meskipun skema perdagangan karbon ini dirintis oleh negeri-negeri imperialis, tetapi Indonesialah yang paling gembar-gembor mau memangkas emisi. Bermula dari konferensi perubahan iklim dunia di Bali, Desember 2007, Indonesia sudah paling lantang berbicara soal pengurangan emisi.

Lalu, saat pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, September 2009, Presiden SBY menjanjikan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020. Bahkan, kalau ada bantuan dari negara-negara maju, Indonesia siap mengurangi hingga 41%. Kemudian di pertemuan Kopenhagen, Desember 2009, Indonesia melangkah lebih maju lagi dengan menyertakan sektor-sektor yang akan dilibatkan.

Selepas kesepakatan di Kopenhagen dan LOI dengan Norwegia, Indonesia menyusun tiga tahap untuk program moratorium hutan itu: pertama, persiapan, Juli-Desember 2010, yakni membuat rencana aksi nasional, membentuk lembaga pengelola dana hibah (trust fund) dan lembaga pengukur, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) untuk memantau keberhasilan, serta menentukan provinsi sebagai proyek percontohan.

Kedua, dari Januari 2011-Desember 2013, yang dilakukan adalah mengoperasikan lembaga pembiayaan, moratorium izin baru konversi hutan alam primer dan gambut, menyusun database hutan rusak untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi, penegakan hukum penebangan kayu ilegal dan perdagangan kayu gelondongan.

Selanjutnya fase ketiga, Januari 2014, adalah pelaksanaan moratorium secara nasional. Pada tahun itu juga dilakukan penghitungan REDD untuk mencairkan dana hibah.

Sekarang ini Indonesia mestinya sudah di fase kedua. Tetapi, langkah-langkah dan tindakan untuk mencapai moratorium itu belum juga ada. Perpres-nya saja belum keluar, dan baru dijanjikan pertengahan Mei 2011 ini. Selain itu, di sejumlah tempat di Indonesia, termasuk di pulau padang, proses pembabatan hutan dan pembukaan lahan gambut masih terus berlanjut.

Kelihatan sekali, bahwa Indonesia tidaklah serius untuk melakukan moratorium penebangan hutan, melainkan hanya mengejar bantuan hibah atau uangnya saja. Ini nampak dari komitmen yang disampaikan oleh Presiden SBY: siap menurunkan emisi karbon hingga 26% pada tahun 2020, tetapi bisa bertambah menjadi 41% asalkan ada bantuan.

***

Di tengah gembar-gembor mau moratorium hutan dan lahan gambut itu, PT.RAPP akan membabat hutan dan sekaligus membuka lahan gambut di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Luas areal yang akan dibuka oleh PT.RAPP mencapai 41.205 hektar atau hampir separuh dari luas pulau tersebut.

Masyarakat Pulau Padang sendiri sudah menyampaikan penolakan. Mereka sudah mendatangi Bupati dan DPRD setempat, namun tidak mendapat tanggapan memuaskan.

Untuk memperkuat suara penolakan itu, sebanyak 46 orang petani Pulau Padang datang ke Jakarta dan menggelar aksi di depan Kantor Menteri Kehutanan (Menhut). Tetapi, respon dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan justru sangat pahit bagi masyarakat: proyek HTI PT.RAPP jalan terus!

Dengan membiarkan PT.RAPP membuka hutan dan lahan gambut di Pulau Padang dan sejumlah tempat lainnya, maka pemerintah Indonesia jelas-jelas tidak punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon tersebut. “Pemerintah Indonesia hanya tergiur oleh bantuan hibahnya, tetapi sama sekali tidak serius untuk menyelamatkan hutan dan gambutnya.” (Agus Pranata)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut