Curhat Gaji Presiden dan Negara Neoliberal

Di tengah persoalan-persoalan besar bangsa yang tidak terselesaikan, presiden SBY kembali curhat. Kali ini tentang gajinya yang tidak pernah naik selama enam sampai tujuh tahun. Curhatan di depan para perwira TNI dan Polri ini langsung menjadi pemberitaan dan diskusi di media massa; mulai dari masalah kebiasaannya bercurhat-ria hingga soal wajar atau tidak wajarnya jumlah gaji presiden. Di luar kedua masalah tersebut, tampaknya sudah menjadi pola politik SBY untuk mengeluarkan pernyataan yang bertujuan mengelak dari persoalan, kemudian mencari simpati, untuk menunjukkan betapa ‘tulusnya’ ia bekerja-keras demi kepentingan bangsa dengan segala ‘resiko’ yang harus ditanggungnya.

Kami memandang curhatan ini dengan perasaan tak wajar, karena; mengapa seorang presiden, dengan gaji terbesar ke-16 di dunia (1,1 miliar rupiah per tahun) merasa perlu memberitahukan kepada rakyat, yang sedang menderita, bahwa gajinya tidak pernah naik. Bila presiden ingin menunjukkan teladan pengabdian kepada prajurit, maka maksud tersebut tidak mengena, lantaran adanya kesenjangan yang sangat lebar antara presiden dan para prajurit, baik dalam hal gaji maupun kewenangan politik. Lagi pula, teladan pengabdian yang ditunggu-tunggu bukanlah dengan ‘kerelaan’ tidak naik gaji (berapapun jumlahnya), melainkan dengan keberpihakan yang kongkrit kepada nasib rakyat. Tanggapan dari seorang anggota DPR bahwa gaji presiden seharusnya paling tinggi, termasuk lebih tinggi dari gaji direksi BUMN yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan, benar-benar kekonyolan lain yang sulit dicari maafnya.

Namun kekonyolan ini dapat dijelaskan sebagai suatu cara pandang terhadap hakekat negara dan hakekat para pejabat yang duduk ditampuk kekuasaan (pemerintahan). Terdapat cara pandang umum yang menempatkan tinggi rendahnya gaji dan insentif sebagai pegangan, atau ukuran, bagi aparatus negara dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi bayaran yang diberikan kepada aparatus negara, demikian terimpikan, semakin baik pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem remunerasi merupakan salah satu bukti dari semangat dan cara pandang berbasis uang tersebut.

Di sini bentuk-bentuk penghargaan terhadap keahlian manusia berpotensi menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Di samping menyuburkan lapangan korupsi, di sini, negara beserta aparatusnya ditempatkan sebagai subyek di luar masyarakat, di mana hak-hak masyarakat telah didelegasikan—baik lewat pemilu maupun tidak, dan rakyat menjadi obyek yang diatur oleh subyek penuh kuasa tersebut. Gambaran abstrak ini merupakan bacaan terhadap realitas politik saat ini, bahwa penguasa negara telah menjadi alat bagi lapisan masyarakat kelas pemilik modal besar [terutama asing] untuk merebut ruang-ruang ekonomi rakyat.

Di dalam negara ini, neoliberalisme menciptakan sistem untuk membiayai dirinya (negara) yaitu melalui pajak, utang, dan penjualan aset milik rakyat. Kemudian uang tersebut digelontorkan untuk berbagai kebutuhan pembiayaan negara, mulai dari bailout utang swasta, membayar utang negara, subsidi, sampai membiayai pembuatan peraturan perundang-undangan, penyediaan struktur, infrastruktur, aparatus-aparatusnya, baik yang memaksa secara fisik maupun menguasai secara pengetahuan (hegemoni ideologi neoliberal). Dalam menjalankan keseluruhan sistem ini posisi presiden sangat penting atau bahkan dalam banyak kasus bersifat menentukan.

Presiden SBY tampaknya mengetahui persis posisi dan perannya, dalam menjaga “stabilitas politik” demi akumulasi modal (sering disebut: “pertumbuhan ekonomi”). Perihal gaji, tunjangan, biaya operasional presiden, sampai segala rincian kebutuhannya bukanlah hal pokok baginya (juga tidak bagi kita). Terpenting baginya adalah tetap sanggup membiayai proyek kebohongan politik yang mahal dan berkepanjangan ini.

Sebaliknya, yang terpenting bagi rakyat adalah terus mengorganisasikan persatuan kekuatan-kekuatan anti neoliberalisme. Di dalamnya dapat diorganisasikan program-program ekonomi politik, dan pengetahuan-pengetahuan baru, sebagai bekal pembangunan kekuasaan yang berpihak pada rakyat. Persatuan kekuatan-kekuatan anti neoliberalisme inilah, baik unsur nasionalis, agama, dan kiri/marxis, inilah yang harus merebut kekuasaan negara untuk dibawa berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • gaji buruh kapan di perhatikan???????

  • adi

    pak persiden tolong perhatikan gaji buruh masa gaji seorang honorer yg sudah bekerja selama 26 tahun cuman 150rb/bulan.malu donk pak udah gaji puluhan juta minta naik