Buruh Tambang di Morowali Tuntut Upah Sektoral 

Buruh yang bekerja di kawasan industri Tsingshan atau kawasan industri Bahudopi di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk menerapkan upah minimal sektoral (UMS). Pasalnya, upah minimal propinsi (UMP) yang saat ini diberlakukan  dinilainya  tidak memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Kabupaten Morowali Albar menilai, UMP bagi para buruh tambang sebesar Rp 1.470.000 per bulan sangat kecil dan tidak layak bagi buruh yang sudah berkeluarga.

“UMP yang diterapkan saat ini, itu  diperuntukan untuk buruh lajang saja  tidak layak, apa lagi yang sudah berkeluarga, olehnya pemda harus menggunakan sisitem pengupahan sektoral,” kata Albar, Kamis,(22/10), di Morowali.

Sementara itu, mendengar keluhan  buruh yang sebagian bekerja di perusahaan PT.Bintang Delapan Mineral, PT.Sulawesi Meaning Invesment (PT.BDM/PT.SMI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Kuswandi  pada akhir pekan ini  akan melakukan reses ke daerah industri Bahudopi untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat  lingkar tambang dan serikat buruh diperusahaan PT.BDM dan PT.SMI) tersebut.

“Iya benar, rencana saya akan jaring aspirasi, bahkan anggota DPRD yang berasal dari dapil satu itu tanpa terkecuali akan ikut serta ke areal industri tsingshan,” kata Kuswandi.

Rudi Astika

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut