‘Bunda Putri’ Dan Korupsi Di Era Rezim Neoliberal

Bicara kasus korupsi di Indonesia, lebih banyak hebohnya ketimbang penegakan hukumnya. Setiap pekan kita hanya disuguhi berita-berita heboh dari pelakon korupsi. Tetapi pengungkapan fakta dan penegakan hukumnya sangat dangkal.

Pekan ini ada sosok heboh bernama Bunda Putri. Awalnya, nama bunda Putri muncul dari kesaksian Ridwan Hakim, anak petinggi PKS, dalam persidangan kasus suap impor daging. Belakangan mantan Preside PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menyebut Bunda Putri punya kedekatan dengan Presiden SBY.

Mendengar namanya dikaitkan dengan Bunda Putri, Presiden SBY pun naik pitam. Ironisnya, amarah Presiden SBY itu diletupkan ketika baru saja mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/10), seusai melakukan lawatan ke negeri Brunei Darussalam.

Lantas siapakah sosok Bunda Putri? Sejauh ini, berdasarkan ulasan yang muncul di media massa, sosok Bunda Putri mengacu pada tiga nama nama, yakni Istri Dirjen Kementerian Pertanian, istri Kepala Rumah Tangga Cikeas, dan adik perempuan Wakil Presiden Boediono. Belakangan, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebut nama palsu yang dibesar-besarkan. Inisial sebenarnya adalah SS. Di beberapa media SS ini disebut-sebut inisial dari Sylvia Soleha, istri dari Kepala Rumah Tangga Cikeas. Mana yang benar? entahlah.

Yang menarik, sosok Bunda Putri ini disebut-sebut sebagai orang yang dapat mengondisikan decision maker atau pengambil keputusan. Bahkan, seperti diungkapkan dalam kesaksian Luthfi Hasan, Bunda Putri bisa mengetahui reshuffle kabinet yang akan dilakukan SBY. Menurut Luthfi, Bunda Putri memiliki informasi yang valid terkait kebijakan reshuffle karena dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya publik juga dihebohkan dengan sosok Sengman, seorang pengusaha yang juga dekat dengan SBY. Dalam kasus suap impor daging, Sengman ini disebut-sebut sebagai “utusan Presiden SBY”. Tahun 2008, SBY juga diketahui dengan Artalyta Suryani, pengusaha yang tertangkap tangan menyuap jaksa dalam kasus BLBI.  Dan kita juga tidak lupa dengan sosok Hartati Murdaya, pengusaha yang dikenal sebagai penyokong kuat logistik SBY dan partai Demokrat.

Adanya sosok-sosok seperti “Bunda Putri”, Sengman, Artalyta Suryani (Ayin), dan Hartati Murdaya membuktikan kepada kita bahwa kebijakan rezim berkusa saat ini begitu gampangnya disetir oleh kepentingan bisnis. Tangan-tangan pemain bisnis begitu gampangnya mengondisikan decision maker untuk memuluskan kepentingannya. Ironisnya, proses-proses tersebut berlangsung di dalam ruangan tertutup.

Hal tersebut bukan hal aneh di bawah rezim neoliberal. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, neoliberal melemahkan negara dan mengubah aparatusnya sekedar sebagai agen atau fasilitator untuk melayani kepentingan swasta. Misalnya, untuk memudahkan investor mendapatkan akses terhadap sumber daya material bagi invetasi, aparatus negara dipaksa memastikan perijinan dan pembebasan lahan. Proses ini banyak disertai dengan suap dan penjualan wewenang politik.

Jadi, anggapan bahwa neoliberalisme mengurangi intervensi negara dalam kehidupan ekonomi adalah tidak benar. Yang terjadi, neoliberalisme hanya mengubah bentuk intervensi negara agar sejalan dengan tuntutan kepentingan bisnis untuk memaksimalkan proses akumulasi keuntungan.

Kedua, neoliberalisme membawa kekuatan bisnis/swasta terintegrasi langsung dalam pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan politik. Akibatnya, dinding yang memisahkan antara pemegang kekuasaan politik dan kelompok bisnis tidak ada lagi. Hal itu membuat berbagai kebijakan pemerintah sarat dengan kepentingan bisnis.

Dalam beberapa kasus, kelompok bisnis tidak hanya mengondisikan para pengambil keputusan (decision maker), tetapi bahkan turut mengintervensi penyusunan Undang-Undang agar sesuai dengan kepentingan bisnis. Ini bisa kita lihat dengan banyaknya UU yang sangat pro-bisnis.

Aksi-aksi yang dimainkan oleh Bunda Putri ataupun Sengman masih terbilang ecek-ecek. Mereka baru bermain di level pengambilan kebijakan dalam lingkup kecil, seperti pengaturan kuota impor daging. Akan tetapi, aksi-aksi yang dilakukan oleh kapitalisme global, terutama melalui IMF, Bank Dunia, dan WTO, sudah sampai pada mendikte kebijakan ekonomi nasional, mengamandemen UUD 1945 agar sejalan dengan kepentingan pasar, mendorong lahirnya puluhan UU yang pro-liberalisasi, dan lain-lain.

Ketiga, neoliberalisme merusak proses demokrasi dan lembaga-lembaga demokrasi. Neoliberalisme berusaha memaksakan logika kapital, yakni mengakumulasi keuntungan, ke dalam semua proses pengambilan kebijakan publik. Di sini terjadi perbenturan antara logika kapital yang hanya melayani segelintir pemilik modal dengan kepentingan publik. Di sini, untuk memenangkan tuntutan kapital, neoliberalisme melemahkan atau mengkooptasi lembaga-lembaga demokrasi. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat, yang seharusnya berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, justru disuap untuk melayani keinginan pemilik modal. Seringkali terjadi proses pengambilan kebijakan ekonomi dan politik berlangsung di dalam ruang tertutup, tanpa diketahui dan konsultasi dengan rakyat.

Dengan demikian, jangan heran bila praktek korupsi di era rezim neoliberal ini makin menggurita. Dan parahnya lagi, gurita korupsi itu menggerogoti hampir semua institusi negara. Maklum, sistem neoliberal hanya menempatkan para “decision maker” atau ‘pengambil keputusan’ sebagai pelayan bisnis mereka. Tak heran bila suap dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal lazim di era rezim neoliberal ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Saguh Fajaryanto

    Ini semakin memperkuat aksi KPK selama ini sangat KONTRA PRODUKTIF. Aksi KPK cubesar memakan APBN namun outputnya tdk menyensuh substansi pemberantasan korupsi malah memunculkan gonjang ganjing politik yg membawa ghibah dan bahkan fitnah..! Bubarkan KPK