Bhineka Tunggal Ika dalam Cengkeraman(?)

Sewaktu Dewa Siwa menampakkan diri pada  Arjuna, ia tak menampakkan diri sebagai lelaki atau perempuan tetapi “setengah lelaki setengah perempuan” selaku ardhanariswara. Perwujudan persatuan dari Siwa-Durga. Arjuna tidak ragu untuk “memujanya dengan suatu madah pujian dan yang mengungkapkan pengakuannya terhadap Siwa yang hadir dalam segala sesuatu.”

Peristiwa itu dikisahkan Mpu Kanwa dalam Arjunawiwaha yang merupakan “tonggak pertama yang mengawali sastra puitis Jawa Timur”. (Lihat juga P.J. Zoetmulder, Kalangwan, Djambatan, Jakarta, 1985;299;302). Begitulah juga Kertanagara, raja besar Singhasari yang meninggal menjelang berakhirnya abad ke-13 menjadi satu arca Ardhanareswari bersama istrinya, Bajradewi sebagai Wairocana dan Locana: perwujudan Buddha dengan saktinya.

Cerita seperti ini terus berlanjut dengan tokoh yang diidolakan seperti Semar dan barangkali juga Srikandi bahkan dalam dunia wayang yang tengah didominasi kultur yang berubah yang telah mulai mencampakkan atau tidak menganggap penting bahkan menganggap sebagai penyakit (kalau tidak kutukan) sehingga layak dan pantas untuk disingkirkan (peran dan peranannya) dari masyarakat sebagaimana kisah (nasib) orang-orang dari Kota Sodom dan Gomorah. Meskipun berita dan kisah buruk dari Sodom dan Gomorah terus mendominasi, Nusantara tak kurang cerita yang terus meninggikan peran manusia-manusia seperti Semar, manusia yang tidak bisa dikerangkeng dalam definisi gender lelaki atau perempuan. Ia bagaikan perwujudan kuasa Tuhan sendiri yang bisa mewujud dalam segala yang dikehendakinya; pun dianggap manusia setengah dewa atau Dewa yang tinggal di dunia seperti Semar yang kita kenal. Misalnya juga Bissu dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan atau Basir dalam masyarakat Dayak Ngaju yang meninggikan peran kaum transgender.

Dalam Arus Balik, Pramoedya Ananta Toer bahkan mengisahkan kecantikan seorang transgender telah memukau seorang sultan yang paling berkuasa seperti Trenggono. “Jafar, (yang) mungkin karena kecantikannya ditarik oleh Sultan Trenggono jadi pengawal pribadi dan pelayan..dijuluki Juru Taman, menjurutamani Sultan” itu, karena “sudah muak terhadap kelakuan Sultan atas dirinya”, akhirnya terlibat dalam persekongkolan rahasia dan berhasil membunuh Sultan Trenggono yang membuat Demak gagal menaklukkan Blambangan. (Terpaksa) penaklukan Blambangan masih harus menunggu 1 abad kemudian.  Sementara itu Jafar, si Juru Taman yang cantik itu mati “tertembusi tombak-tombak waktu hendak mencabut keris dari tubuh korbannya…karena seorang satria (baca: sekali lagi satria) takkan meninggalkan keris pada tubuh korbannya.” (Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik, Hasta Mitra, Jakarta;2002;759)

Berangkat dari sini, masyarakat kuno, masyarakat leluhur terdahulu, tampak tidak membuat penyingkiran dan tabu terhadap  jenis kelamin dan perilaku sex tertentu yang kini kita kenal secara umum LGBT. Mereka tampak meletakkan semua itu sebagai manusia yang sewajarnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hampir tak ada larangan yang pasti oleh kekuasaan-kekuasaan yang berlaku. Larangan itu justru menjadi jelas dan berlaku di masa kolonialisme Belanda; sebab Belanda di samping tuntutan dari terbebasnya dosa akibat perilaku Sodom dan Gomorah juga tak ingin sebagai penjajah, budaya homoseksual yang dianggap tidak mencerminkan maskulinitas itu melanda pejabat-pejabat kolonialnya. Kolonialisme harus tampil gagah dan maskulin di depan masyarakat jajahannya. (lihat juga: Marieke Bloembergen, Polisi Zaman Hindia Belanda – Dari Kepedulian dan Ketakutan, Kompas, Jakarta, 2011; 418;421) Padahal seorang Jafar yang cantik itu pun bisa mengerti apa arti menjadi maskulin alias satria itu.

Pada masa kemerdekaan kita juga tidak direpotkan dengan perdebatan soal LGBT dalam konstitusi. Dan luar biasanya, Pasal-Pasal UUD 1945 yang kini masih menjadi acuan berbangsa dan bernegara tak juga membedakan jenis kelamin dalam soal kewajiban dan hak konstitusional. Di sana selalu dikatakan dengan jelas: “Segala warga negara….atau tiap-tiap warga negara…juga tiap-tiap penduduk…” sebab jelas spirit dari revolusi  Agustus 1945 atau merdeka dari penjajahan adalah salah satunya: tidaklah untuk menyingkir salah satu jenis kelamin yang ada di Indonesia. Ia justru: “…melindungi  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”

Pada hari ini ketika demokrasi menjadi pilihan politik negara, kampanye kebencian terhadap manusia LGBT justru meningkat. Tampak para penolak LGBT mengulang-ulang kisah Kota Sodom dan Gomorah; Menuntut Negara agar bertindak mengadili dan  menghukum perilaku yang dianggap menyimpang dari LGBT dengan memasukkan gagasan dan ide anti LGBT ke dalam konstitusi. Majelis Konstitusi sudah benar tidak mengadili perkara LGBT ini dan melemparkannya ke DPR yang melalui MPR mempunyai wewenang mengubah: menambah dan mengurangi pasal-pasal konstitusi. Dengan begitu apa dan bagaimana manusia Indonesia ke depan juga dipertaruhkan dalam tahun yang disebut Tahun Politik ini: 2018, 2019…. yang masih berdasarkan setiap warga negara berhak dan berkewajiban….Apakah tahun-tahun mendatang LGBT boleh memilih dan dipilih atau tidak..sebagaimana dahulu di masa Orde Baru kebanyakan eks Tapol PKI kehilangan hak-hak politiknya, tentu tergantung pada keindonesiaan yang sedang Anda (kita) hayati dan menangkan!

Soal-soal seperti ini tentu mengganggu rasa persatuan kita dalam perbedaan tapi toh sampai hari ini kita masih percaya atau setidaknya menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung (bukan hitam atau biru) tapi payung keberagaman (Bhineka Tunggal Ika) bahwa persatuan dalam keberagaman atau Bhineka Tunggal Ika itu masih kita percaya sebagai cara berindonesia, cara menjadi Indonesia. Sebab, tanpa bhineka tunggal ika, tidak ada Indonesia); sebagian lagi merumuskan sebagai strategi untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Tanpa persatuan bagaimana kita bisa mengusir penjajah?

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Tapi pertanyaan pun cukup mengganggu setelah penjajah diusir: untuk apa bersatu kalau tak ada keadilan dan kemakmuran? Tak bisakah kita: bercerai tetap teguh?

Tampaknya tidak. Bagaimana pun persatuan dalam keberagaman itu dianggap mutlak untuk tetap menjadi Indonesia. Bahkan persatuan dan kesatuan sering ditempatkan dalam nilai tertinggi menjadi Indonesia seperti yang sering kita dengar: NKRI harga mati. Pancasila sudah final!

Itulah barangkali mengapa Garuda Pancasila dengan kaki-kaki, jemari yang kokoh dan kuku-kuku yang tajam mencengkeram slogan Bhineka Tunggal Ika: berbeda-beda tetapi tetap satu itu. Cengkeraman erat cakar Garuda itu seakan melambangkan bahwa Indonesia yang bersatu harus dijaga dengan sekuat tenaga mengingat begitu beraneka-ragamnya latar dan ruang pendukung Republik Indonesia yang diproklamasikan hampir 73 tahun yang lalu itu. Cengkeraman itu seakan peringatan  bahwa persatuan Indonesia berada dalam posisi yang rentan yang sewaktu-waktu bisa berada dalam ancaman disintegrasi tetapi sekaligus juga kunci dan pedoman penting jika menginginkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Ancaman disintegrasi itu dengan jelas dirumuskan oleh Orde Baru dalam nama yang terdengar begitu indah: SARA yakni Suku, Agama, Ras dan antar Golongan. Ancaman persatuan yang nyata itu datang dari ketidakpuasan yang bisa datang dari nasional maupun daerah yang dilatarbelakangi oleh kesukuan, agama, ras dan antar Golongan. Sejarah bangsa sendiri pun pasca Proklamasi Republik Indonesia 1945 tidak pernah luput dari usaha-usaha disintegrasi. Yang paling nyata dengan memproklamasikan berdirinya negara sendiri yaitu Negara Islam Indonesia, NII dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia-PRRI.

Ancaman laten disintegrasi itu terus menjadi momok sepanjang keberadaan Republik Indonesia beriringan dengan ketidakpuasan atas berbagai persoalan, terutama di Timor Timur, Aceh dan Papua walau tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang relatif tidak menunjukkan konflik,  bebas dari potensi disintegrasi. Timor Timur, kita mengerti kisahnya: akhirnya lepas dari pangkuan Republik Indonesia. Ketakutan atas ancaman disintegrasi  itu selalu direspon dengan ungkapan nasionalisme sempit yang seakan tak ada cara lain kecuali: NKRI harga mati atau Pancasila sudah final ( tadi ) sementara persoalan rakyat yang berkaitan dengan ketidakpuasan dalam soal pemerataan ekonomi, ketidakadilan budaya dan Hak Asasi Manusia juga tak kunjung menemukan jalan.

Republik Indonesia, kita mengerti dibangun dengan perasaan dan kesadaran  nasionalisme yang kuat dengan harapan bahwa di balik keruntuhan imperialisme Belanda atas ratusan tahun penjajahan itu akan ditemukan jembatan menuju masyarakat adil dan makmur. Nasionalisme itu menyisakan ruang bagi dimensi kemanusiaan yang luas sebagaimana tercantum dalam Pancasila; bahkan para pendiri bangsa yang bersidang merumuskan hal-hal hakiki dalam rencana pendirian Negara Merdeka paham betul bahwa di bawah pengawasan mata Jepang pastilah tidak sempurna dasar negara dan konstitusi yang diputuskan; karenanya terus memberi ruang untuk menyempurnakan di masa mendatang ketika dalam kemerdekaan penuh. Usaha itu pun dilakukan dalam Sidang Konstituante walau kita mengerti bahwa pergulatan politik tidak menemukan jalan untuk mengubah hasil sidang-sidang BPUPKI tetapi kita mengerti bahwa semangat untuk mencintai negara nasional yang didirikan itu tetap ada sehingga kita kembali pada UUD 1945 untuk pijakan mencari jalan menyempurnakan.

Edward Aspinall, seorang Indonesianis dari Australia, menilai bahwa nasionalisme Indonesia masa kini lebih bersifat “un-ideological and un-theorised”. Dia mencontohkan pernyataan Panglima TNI Moeldoko pada Februari 2015 yang dikutip dari detik.com: “Negara-negara lain akan takut bila TNI dan Banser NU bersinergi”. Menurut Aspinall, mengerasnya wacana nasionalisme belakangan ini bukanlah menunjukkan meningkatnya kepercayaan diri sebagai bangsa malah sebaliknya. (dikutip dari Wasisto Raharjo Jati, ed. Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer, sebuah kajian konseptual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017;156). Kurangnya pemahaman nasionalisme Indonesia yang utuh, juga tampak pada pernyataan ahistoris Kapolri Tito Karnavian yang dalam rangka menghitung sumbangan umat Islam bagi Negara Republik Indonesia hanya menonjolkan ormas NU dan Muhammadiyah sementara Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180130195637-20-272738/pidato-tito-soal-cuma-nu-muhammadiyah-pendiri-nkri-diprotes).

Ungkapan lain yang muncul bersamaan dengan peringatan hari jadi ke-72 tahun TNI: Bersama Rakyat TNI Kuat, bisa juga dipertanyakan lebih lanjut apakah rakyat menjadi kuat bersama TNI? Mengingat banyak kasus dan persoalan rakyat yang justru dikalahkan..? dan Bagaimana caranya bila memang TNI hendak menguatkan rakyat? Apakah kembali seperti dalam konsepsi Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru? Atau memberikan dukungan atas posisi politiknya pada partai tertentu yang dirasakan dekat dengan politik (oknum) TNI? Atau menjadikan komando teritorialnya untuk memobilisasi rakyat sebagai kritik sebagaimana seruan Panglima TNI untuk menonton bareng Film G 30 S/PKI ? Apakah nasionalisme seperti ini bisa menjaga NKRI dalam Bhineka Tunggal Ika?

Pertanyaan-pertanyaan itu memang harus diajukan mengingat semakin banyaknya ucapan dan ujaran kebencian yang berpotensi meng-disintegrasikan bangsa pasca Orde Baru tumbang sebagaimana tampak juga dalam Pilkada Jakarta? Pun pada LGBT, orang-orang eks-PKI   atau yang dituduh komunis. Asvi pun mencatat: “Sejak tahun 1928 sampai akhir masa Orde Baru….tidak pernah ada penyerangan fisik terhadap warga dan mesjid Ahmadiyah di Indonesia. Perkembangan baru terjadi pada era reformasi” (Asvi Warman Adam, dalam Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer, ed. Wasisto Raharjo Jati; 2017;155)

Siapakah kini Garuda yang harus mencengkeram kuat Bhineka Tunggal Ika di jaman now? Atau barangkali harus dicari jalan lain dalam menjaga Bhineka Tunggal Ika dan menjadi Indonesia? Haruskah dengan mencengkeram?  Tak bisakah Bhineka Tunggal Ika diletakkan dengan lembut dan penuh cinta pada tubuh Garuda Pancasila?

Atau sebenarnya harapan-harapan baik pada kehidupan berdasar Bhineka Tunggal Ika atau Pancasila sebagaimana dimaksud Gusdur untuk saat-saat ini hanyalah omong kosong belaka dari orang-orang munafik dan berjiwa khianat dari semangat Revolusi Agustus 1945 yang membenci penindasan dan penghisapan kolonialisme-imperialisme sebaliknya begitu mencintai persatuan dalam kebhinekaan sebagai syarat menjadi Indonesia yang adil dan makmur. “Bhineka Tunggal Ika sekarat dipenggal anak kandungnya” sendiri seru penyair Dewi Nova, dalam Burung-Burung Bersayap Air.

Sebab sudah jelas bagi kita bahwa omong kosong kita mencintai rasa religiositas kita bila juga tak ada wujud keadilan sosial. Omong kosong kita mencintai rasa kemanusiaan bila toh kemanusiaan kita terbatas pada golongan dan kaumnya sendiri; Omong kosong kita mencintai persatuan Indonesia bila tak juga menghargai kebhinekaan: suku, agama, kepercayaan, ras dan golongan. Omong kosong kita mencintai demokrasi politik atau musyawarah-mufakat kita bila tak juga ada demokrasi ekonomi alias kesejahteraan sosial.

Kita butuh persatuan yang kuat untuk mewujudkan Keadilan Sosial.  Dengan cara itulah kita seharusnya mencintai Indonesia. Menangkan Pancasila!

Antun Joko Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD dan Pengurus Pusat Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (Jaker)

Catatan: artikel ini merupakan pidato Orasi Kebudayaan yang disampaikan oleh penulis dalam acara Ngobrol Bareng Seniman, di Kedai Tempo, Jakarta Timur, Jumat, 9 Februari 2018.

Foto: peserta aksi Parade Menangkan Pancasila yang diorganisir oleh Posko Nasional Menangkan Pancasila, di Jakarta, 28 Januari 2018. (Dok: PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut