Besok, Ribuan Warga Tanah Merah “Geruduk” Kantor Mendagri

JAKARTA (BO)-Lebih dari 3500 warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, akan menggelar aksi massa di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI pada Rabu (26/10) besok. Mereka akan menuntut penerbitan KTP-Elektronik (e-KTP) sesuai dengan domisili.

Menurut koordinator aksi, Mohamad Huda, sampai sekarang ini 35.000 jiwa warga tanah merah belum mendapatkan hak atas status kewarganegaraan, khususnya kepemilikan dokumen berupa KTP, KK, dan surat pencatatan sipil.

Bahkan program e-KTP pun belum dirasakan oleh warga tanah merah. Kebijakan Kementerian Dalam Negeri itu ternyata diabaikan oleh Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Utara.

“Gubernur DKI dan Walikota Jakut dengan lantang menolak melaksanakan edaran mendagri soal e-KTP, khususnya untuk warga Tanah Merah. Meski begitu, pihak Mendagri juga seolah mendiamkan masalah ini,” ujar Huda dalam siaran persnya, Selasa, 25 Oktober 2011.

Mohammad Huda, yang juga ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB), menganggap “pembangkangan” ini akan menjadi preseden buruk bagi jalannya pemerintahan. “Bagaimana kalau tradisi membangkan seperti ini menular dan diikuti oleh Gubernur-Gubernur yang lain. Bisa hancur negara ini,” tegasnya.

Mohamad Huda juga menyeroti perilaku diskriminatif pemerintah Indonesia terkait penerbitan KTP. Ia mencontohkan dua pemain sepak bola naturalisasi, Cristian Gonzales dan Irfan Bachdin, yang begitu gampang mendapat status warga negara dan memiliki dokumen-dokumen sebagai warga negara.

“Sementara warga Tanah Merah yang lahir dan besar di Indonesia tidak diberi KTP sampai sekarang,” ungkapnya.

Muhamad Huda juga mempertanyakan keengganan Pemda DKI mengesahkan pembentukan RT/RW di wilayah Tanah Merah. Padahal, warga tanah merah sudah berdomisili di tempat itu sekitar 30-an tahun, dan terlibat dalam proses-proses politik seperti Pemilu dan Pilkada.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • anangdante

    watak birokrasi neolib.
    orang asing dengan gampangnya mendapatkan KTP dan izin berusaha.
    sementara warga negara pribumi asli, susah dan bahkan tidak bisa sama sekali untuk mendapatkan KTP atau surat adminitrasi lainnya agar bisa diakui oleh negara menjadi warga negara indonesia asli.
    Mendagri Tolol dan Bodoh…