Benarkah Poligami (Lora Fadil) Urusan Privat?

Hiruk pikuk pelantikan anggota DPR, Selasa (1/10/2019), menyisakan bertubi-tubi kritik dan sindiran. Salah satunya, kelakuan anggota DPR Fraksi Nasdem, Achmad Fadil Muzakki Syah (Lora Fadil), yang pamer bojo telu.

Kelakuan Lora memang perlu dihujat. Ia tak menghargai perjuangan perempuan Indonesia, yang sudah seabad lebih mengumandangkan perjuangan menentang poligami. Terhitung sejak Kartini hingga sekarang ini.

Tetapi tak sedikit juga yang membela Lora. Dari barisan konservatif hingga beberapa bekas aktivis progressif. Salah satu argumentasi yang mereka dengunkan: poligami adalah urusan privat.

“Tidak perlu juga over. Sebab, istri dan keluarga urusan privat,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, seperti dikutip detik.com, Rabu (2/10/2019).

Teriring artikel ini, ada klarifikasi:

Saya mau koreksi pengertian poligami dulu. Poligami adalah pernikahan dengan suami atau istri yang lebih dari satu orang.

Poligami punya tiga bentuk: (1) Poligini, yaitu seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri; (2) Poliandri, yaitu seorang perempuan memiliki lebih dari seorang suami; dan (3) poliginiandri, yaitu perkawainan kelompok (grup marriage).

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, tiga-tiganya pernah terjadi. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat patriarkal yang monogamis, poliandri dan poliginandri dianggap tidak lazim alias dilarang.

Seterusnya, poligami yang bertahan tinggal poligini. Terjadilah, orang menyebut perkawinan poligini dengan istilah poligami. Dan itu juga dilakukan oleh gerakan perempuan sejak kemunculannya hingga hari ini. Jadi, yang dimaksud poligami di artikel ini adalah poligini.

Benarkah poligami, seperti dipamerkan oleh Lora Fadil, itu urusan privat?

Sebetulnya, sebagai pejabat publik, setiap perilaku Lora Fadil pantas untuk disorot oleh publik. Apalagi, dalam kasus ini, dia memamerkan ketiga istrinya di acara resmi kenegaraan, pelantikan anggota DPR/MPR RI, bukankah itu sudah menjadi urusan publik?

Tentu saja, karena Lora Fadil memamerkan ketiga istrinya di acara resmi kenegaraan, sehingga terkesan mempromosi poligami ke publik, maka adalah hak perempuan atau siapa pun yang menentang poligami untuk mempersoalkannya.

Tapi, itu bukan jawaban yang sifatnya prinsipil. Tapi, poligami bukan sekedar pamer atau tidak. Di sini ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu tentang bagaimana mewujudkan kesetaraan gender di Republik ini, termasuk di dalamnya kesetaraan dalam perkawinan. Bukankah ini cita-cita berbangsa dan bernegara juga: masyarakat adil dan makmur.

Dalam konteks untuk mewujudkan itulah, saya memberi tiga alasan kenapa poligami Lora Fadil patut dipersoalkan oleh siapa pun yang menghendaki kesetaraan dan keadilan sosial di Negara ini.

Pertama, sudah semenjak munculnya ide kesetaraan gender, yang mekar bersama dengan nasionalisme, poligami sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penindasan oleh kaum perempuan.

Kartini yang memulai. Ia menyaksikan dari dekat, pada ibu kandung dan adiknya, betapa poligami menghadirkan perlakuan tidak adil dan menyengsarakan perempuan. Karena itu, dia menulis:

“Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah, yang apabila sudah bosan kepada istri dan anak-anaknya, dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah.”

Tahun 1910-an, ketika organisasi perempuan mulai berkecambah, penolakan terhadap poligami makin menggema. Organisasi perempuan nasionalis-sekuler menganggap poligami sebagai bentuk ketidakadilan dalam perkawinan.

Pada Kongres Perempuan pertama, 1928, penolakan terhadap poligami menggema sangat keras. Saat itu, semua organisasi perempuan nasionalis-sekuler mengeritik poligami dan perkawinan anak.

Di kongres Perempuan kedua, 1935, penolakan terhadap praktik poligami makin mendengung keras. Istri Sedar, organisasi berhaluan nasionalis-radikal, menjadi motor utama penentang poligami.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, perjuangan gerakan perempuan mengarah pada usaha memperjuangkan UU perkawinan yang demokratis. UU tersebut diharapkan bisa menjamin kesetaran laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, menghapus perkawinan paksa, dan melarang poligami.

Akhirnya, sejak 1960, Rancangan UU perkawinan mulai bergulir. Namun, prosesnya sangat alot, terutama terkait larangan poligami.

Baru di tahun 1974, tepatnya 2 Januari 1974, Indonesia punya UU perkawinan: UU nomor 1 tahun 1974. Meski tidak melarang penuh, tetapi UU ini membatasi poligami dengan syarat-syarat yang cukup ketat.

Bahkan, Kongres Ulama Perempuan, yang berlangsung di Cirebon, Jawa Barat, pada 2017 lalu, sudah menyatakan poligami bukan tradisi islam, melainkan warisan jahiliyyah pra-Islam, yang bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jadi, dalam rentang waktu yang panjang, poligami sudah ditentang oleh banyak perempuan. Lewat tulisan, perdebatan kongres, lewat aksi demonstrasi, hingga perjuangan politik lewat wakil-wakil perempuan di Parlemen, bahkan dianggap salah oleh Kongres Ulama Perempuan. Apakah masih pantas menganggap ini sebagai urusan privat?

Kedua, perkawinan poligami tidaklah terbentuk dengan sendirinya (alamiah), melainkan terkonstruksi secara sosial oleh faktor ekonomi-politik.

Setiap institusi sosial dalam sejarah bukanlah sesuatu yang baku dan abadi, tetapi selalu berubah dan berganti sesuai dengan kondisi ekonomi-politik yang melingkupinya. Termasuk institusi keluarga dan Negara.

Merujuk ke Friedrich Engels dalam The Origin of the Family, Private Property and the State, 1884, pernah dalam perkembangan umat manusia, belum dikenal bentuk perkawinan dan keluarga seperti sekarang.

Engels, yang merujuk pada hasil penelitian dua antropolog, Lewis Morgan dan Johann Jakob Bachofen, pada masa-masa awal, yang berlaku adalah perkawinan kelompok (hubungan seksual tak terbatas dalam sebuah kelompok), yang menjadi dasar terbentuknya keluarga primitif: keluarga pertalian-darah. Itu terjadi di zaman, yang oleh Morgan, dinamai “zaman kebuasan”.

Pada perkembangan selanjutnya, hubungan seksual yang promiskuitas itu pelan-pelan di batasi. Seperti larangan incest atau hubungan seksual sedarah (ibu dengan anak laki-lakinya dan antara saudara sekandung), hingga selanjutnya larangan pernikahan dengan sepupu.

Setelah perkawinan kelompok itu punah, lahirlah bentuk keluarga punaluan. Sebuah kelompok saudara perempuan (sekandung atau sepupu) membentuk keluarga bersama laki-laki yang bukan saudara-sepupu mereka. Begitu juga sebaliknya. Karena ibu yang melahirkan, merawat dan melindungi anaknya hingga mandiri, maka peran sentral ibu dalam keluarga diakui. Ibu juga yang menjadi penunjuk garis keturunan.

Setelah bentuk keluarga punaluan runtuh, lahirkan bentuk bentuk keluarga berpasangan. Mulai muncul pasangan tetap untuk jangka waktu tertentu, lama atau singkat. Awalnya, di masa perkawinan kelompok dan punaluan, seorang suami selalu memiliki istri utama dibanding istri-istri lainnya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri memiliki suami utama dibanding suami-suami yang lain. Pada perkembangannya, ini menjadi perkawinan satu laki-laki dan perempuan yang menetap dan berjangka lama. Inilah dasar lahirnya keluarga monogami seperti sekarang.

Apa yang menarik, bahwa semua perkembangan bentuk perkawinan dan keluarga itu tidak lepas dari cara manusia mengorganisasikan produksi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks itu, seperti dijelaskan Engels, seiring dengan munculnya pemilikan pribadi (yang umumnya di tangan laki-laki), muncul juga bentuk keluarga patriarkal. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki muncul sebagai inti dalam keluarga, penentu dalam ruang produksi, dan penguasa dalam ruang sosial/publik. Ini bersamaan dengan penyingkiran perempuan dari ruang produksi, lalu dipaksa hanya mengurus rumah tangga (domestikasi).

Dalam keluarga patriarkal, laki-laki memiliki satu atau beberapa istri (baik sah maupun pergundikan), untuk mewariskan kekayaannya pada anak-anaknya. Kekayaan terbesar jatuh pada anak laki-lakinya.

Tetapi lebih dari tujuan itu, seperti dijelaskan oleh Engels, perempuan dalam keluarga patriarkal juga melakukan tugas reproduksi untuk melahirkan banyak tenaga yang diperlukan untuk aktivitas pertanian maupun peternakan.

Yang menarik, seperti ditegaskan Engels, meski keluarga patriarkal mengarah pada monogami, tetapi monogami hanya berlaku pada perempuan/istri. Sementara laki-laki, sebagai penguasa sosial dan pemilik kekayaan, tetap boleh memiliki banyak istri (poligini).

Karena itu, dalam konteks masyarakat patriarkal, poligini sebetulnya juga bentuk penegasan kekuasaan atau superioritas laki-laki. Persis seperti yang dikatakan Simone de Beauvoir, penulis buku The Second Sex:  “Karena seorang istri menjadi hak milik layaknya seorang budak, seekor hewan penghela, atau sebuah benda bergerak, adalah wajar jika seorang laki-laki memiliki istri sebanyak yang ia suka.”

Jadi, tuan-tuan pengikut patriarki, memilih beristri banyak (poligini) itu bukan melulu ekspresi pilihan pribadi yang sifatnya bebas, yang tak boleh dicampuri oleh siapapun. Tetapi dia juga terkait dengan kehendak untuk menegakkan sekaligus merawat sebuah sistim sosial yang menegaskan superitoritas laki-laki sebagai gender kelas satu alias paling terhormat di dalam masyarakat. Sistim sosial ini disebut: Patriarki.

Ketiga, sebetulnya, kalau merujuk ke UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hukum Indonesia menganut azas perkawinan monogami.

Lihat pasal 3 ayat 1: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Memang, UU ini masih memberi celah bagi poligami, tetapi dipersempit sekali ruangnya dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Di pasal 4 ayat 2 dibeberkan empat syarat: (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pertanyaannya, ketika Lora Fadil memutuskan menikah lagi, apakah istri pertamanya mengalami satu dari tiga syarat yang diharuskan UU itu? Kelihatannya tidak. Bahkan, selain tampak sehat, istri pertamanya juga bisa memberi dua keturunan pada Lora Fadil.

Masalahnya, Lora Fadil akan menjadi salah satu dari 575 anggoa DPR periode 2019-2024, yang tugasnya antara lain menyusun dan menetapkan UU. Bagaimana ia menjadi contoh pembuat UU yang baik, sementara dirinya mengangkangi UU yang mengurus soal perkawinan.

Dan tentu saja, maju dan lolosnya Lora Fadil sebagai anggota DPR tidak terlepa dari andil partai politik. Kita tahu, ada Parpol yang memberi dia tiket untuk maju berlaga di pemilihan legislatif. Dalam hal ini: Partai Nasdem.

Tentu saja, kita patut mempertanyakan sikap partai Nasdem terhadap isu-isu perempuan, termasuk soal poligami.

Rini Mardika, Sekretaris Jenderal Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid