BBM Dan Perlawanan Kepala Daerah

Kepala daerah berani memprotes pemerintah pusat. Apakah dengan demikian berarti separatisme? Tidak. Protes dan kritik merupakan hal yang sah dalam kehidupan negara demokratis. Apalagi, jika protes dan kritik itu berbasis pada persoalan konkret yang riil dihadapi rakyat.

Pada hari Senin (7/5) lalu, empat Gubernur se-Kalimantan menggugat pemerintah pusat. Sudah berbulan-bulan pulau Kalimantan mengalami kelangkaan BBM. Rakyat antre sampai sehari penuh untuk mendapatkan BBM. Antrean kendaraan pun mengular di hampir semua SPBU di Kalimantan.

Ini sangat ironis. Kalimantan merupakan daerah kaya tambang, termasuk minyak. Anehnya, pasokan BBM untuk Kalimantan terus berkurang. Kita lihat contoh Kalimantan Tengah. Pada tahun 2011, realisasi BBM di Kalteng sebesar 281 ribu kiloliter. Akan tetapi, pada tahun 2012, BP Migas hanya memberi kuota BBM sebesar 263 ribu kiloliter. Secara nasional jatah BBM Kalimantan hanya 5 persen dari kebutuhan nasional. Coba bandingkan, misalnya, dengan Jawa-Bali yang berjatah 59 persen dan Sumatera  dengan jatah 20 persen.

Padahal, Kontribusi Kalimantan terhadap geliat perekonomian nasional sangat besar. Dengan jumlah penduduk yang cuma 5,6% dari total penduduk Indonesia, mereka menyumbang 9,3% produk domestik bruto (PDB). Hampir sepertiga dari kontribusi itu atau sekitar Rp200 triliun per tahun dihasilkan sektor pertambangan.

Kabarnya, empat Gubernur di Kalimantan sudah berkali-kali meminta penambahan kuota BBM. Namun, permintaan itu tidak pernah direspon oleh pemerintah pusat, khususnya Pertamina, BPH Migas, dan Menteri ESDM. Karena itu, pantas jika empat Gubernur mengeluarkan ancaman: akan menghentikan produksi tambang jika permintaan penambahan kuota tidak direalisasikan.

Akhir maret lalu, sejumlah kepala daerah juga menyatakan protes terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Bahkan, diantara kepala daerah itu terjun di tengah-tengah aksi massa. Mereka memilih memihak rakyatnya yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM.

Pertama, apa yang dirasakan rakyat di daerah, yang kemudian berusaha diperjuangkan oleh kepala daerah, adalah dampak kebijakan pemerintah pusat yang berhaluan neoliberal.

Kelangkaan BBM di Kalimantan tidak lepas dari kebijakan pemerintahan SBY membatasi BBM bersubsidi. Ironisnya, pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan dengan mengurangi volume BBM bersubsidi untuk rakyat. Tentu saja, tindakan ini akan berdampak pada kegiatan perekonomian dan kehidupan rakyat.

Kebijakan neoliberal menyebabkan rakyat Kalimantan tidak bisa menikmati kekayaan alamnya. Sebab, kebijakan neoliberal telah membuka pintu bagi modal asing untuk menguasai kekayaan alam itu. Tidak hanya itu, ‘kegandrungan’ pemerintah mengekspor bahan mentah juga menyebabkan pasokan bahan baku dan energi di dalam ini selalu kekurangan.

Kedua, kelangkaan BBM di Kalimantan, juga rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, adalah bukti tidak betapa tidak berdaulatnya politik energi pemerintahan sekarang. Bayangkan, negara yang begitu kaya raya ini sampai kesulitan menjamin kebutuhan energi rakyatnya.

Ketiga, desentralisasi merupakan senjata efektif melawan birokratisme. Desentralisasi juga bisa bermanfaat untuk mendorong pemerintahan lokal agar lebih merespon persoalan-persoalan rakyat di daerahnya.

Pada kenyataannya, desentralisasi yang terjadi di Indonesia adalah desentralisasi neoliberal, yakni sebuah proyek desentralisasi untuk memfasilitasi kepentingan korporasi asing menguasai sumber daya lokal.

Kita tidak setuju dengan desentralisasi ala neoliberal. Sebab, seperti dikatakan Presiden Venezuela, Hugo Chavez, desentralisasi neoliberal cenderung untuk melemahkan negara bangsa. Desentralisasi ala neoliberal juga menjadi jembatan bagi ekspansi neoliberal.

Kita setuju dengan desentralisasi yang dibasiskan pada demokrasi dan solidaritas, yaitu desentralisasi yang memperkuat partisipasi rakyat, kontrol rakyat terhadap administrasi, dan redistribusi sumber daya yang demokratis. Desentralisasi memperkuat demokrasi dan negara pusat. Di sini, negara pusat bertugas mendistribusikan kekayaan nasional secara adil: membantu daerah yang relatif tertinggal dan membantu perkembangan yang sudah maju.

Kita tidak bisa melihat protes empat Gubernur Kalimantan itu sebagai pembangkangan politik. Akan tetapi, bagi kami, apa yang dilakukan para Gubernur itu adalah gugatan terhadap kebijakan neoliberal yang ditempuh pemerintah pusat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut