Bagaimana Menyikapi Omnibus Law?

Pemerintah sedang menggodok sejumlah Omnibus Law untuk menyederhanakan banyak regulasi yang dianggap bermasalah di Indonesia.

Omnibus law merupakan metode hukum untuk merampingkan atau mengoreksi berbagai regulasi yang tumpang-tindih atau dianggap bermasalah.

Boleh dikata, Omnibus Law merupakan metode hukum yang terdengar baru bagi masyarakat Indonesia, sehingga menuai banyak polemik.

Hari Jumat (31/1) lalu, bertempat di kantor Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), berlangsung diskusi untuk membahas isu tersebut.

Diskusi yang dimoderatori oleh Ida Ayu Prasasti ini mengambil tema “Omnibus Law dalam Bingkai Pancasila”.

Wakil Sekjend KPP-PRD Rudi Hartono menjelaskan, proses pembuatan regulasi di Indonesia seringkali tidak mengabdi pada kebutuhan rakyat, melainkan melayani kepentingan elit dan birokrasi yang gemuk.

“Ada banyak regulasi yang bermasalah, yang tumpang-tindih, njelimet, melanggar hak-hak dasar rakyat, dan bertentangan dengan konstitusi,” jelasnya.

Menurutnya, omnibus law bisa menjadi jalan untuk memperjuangkan agenda hukum yang progressif, seperti mengoreksi semua Undang-Undang yang bermasalah tersebut.

“Kalau selama ini kita menempuh jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap satu UU, yang kadang prosesnya cukup lama. Omnibus law ini memungkinkan sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui,” ujarnya.

Karena itu, bagi Rudi, persoalannya bukan pada omnibus law sebagai metode hukum, melainkan pada proses legislasi dan isi atau muatan pasal-pasalnya.

Ia menganggap proses legislasi omnibus law  sangat bermasalah. Selain pembahasannya yang tertutup dan tidak partisipatif, draft omnibus law  terkesan dirahasiakan dari publik.

“Sampai hari ini, kita belum mendapat draft resmi versi pemerintah dari semua omnibus law yang sedang disusun dan akan diserahkan ke DPR,” terangnya.

Selain itu, dari bocoran sosialisasi tertutup pemerintah soal omnibus law, terutama RUU Cipta Lapangan Kerja, ada banyak sekali pasal bermasalah dalam regulasi tersebut.

 “Semangat pasal-pasalnya sangat menyenangkan pengusaha, tetapi berpotensi semakin menyengserakan kaum buruh dan rakyat banyak,” tambahnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra P.G Talattov, juga menyinggung banyak masalah dalam penyusunan omnibus law ini.

Menurutnya, selain mengabaikan partisipasi publik, pembahasan omnibus law juga sangat minim melibatkan partisipasi pemerintah daerah.

“Reformasi itu kan cita-citanya desentralisasi. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah juga berhak punya aspirasi dalam bentu perda-perda,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kendati ada anggapan bahwa banyak Perda di daerah yang menghambat, tetapi tak terpungkiri bahwa produk legislasi daerah itu konstitusional. Sebab, prosesnya melalui pembahasan eksekutif dan legislatif di daerah.

Karena itu, Abra menegaskan, jika omnibus law kemudian menderegulasi sejumlah perda, itu tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mendesakkan penundaan pembahasan omnibus law  tersebut sebelum masuk ke DPR, terutama RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Kalau sudah terlanjur masuk ke DPR, nanti kita akan terjerumus pada narasi atau strategi yang berkembang,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos juga menyinggung proses legislasi omnibus law yang sangat tertutup dan tidak partisipatif.

“Ini regulasinya sudah mau selesai, baru kami tahu bahwa ada regulasi besar yang mengatur hidup kami,” ungkapnya.

Menurut Nining, lahirnya omnibus law tidak bisa dipisahkan dengan berbagai upaya pemerintah pada bulan Agustus dan September 2019 yang sangat ngotot merevisi sejumlah UU, seperti UU KPK, UU ketenagakerjaan, KUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Minerba.

“Karena mendapat banyak sekali perlawanan saat itu, bahkan sampai hilang nyawa sejumlah aktivis, pemerintah menunda revisi-revisi itu,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, RUU Cipta Lapangan Kerja, atau sering disebut oleh aktivis sebagai RUU Cilaka, tidak bisa dipisahkan dari isu-isu revisi UU ketenagakerjaan sebelumnya.

Nining menceritakan, keinginan merevisi UU Ketenagakerjaan muncul setelah Presiden Joko Widodo mengumpulkan para penguasaha dari berbagai asosiasi, dari APINDO, KADIN, HIPMI, dan lain-lain.

“Saat itu muncul anggapan bahwa UU ketenagakerjaan seperti kanebo, terlalu kaku. Sehingga muncullah ide untuk mendorong fleksibitas pasar tenaga kerja,” imbuhnya.

Jadi, bagi Nining, omnibus law hanya jalan pintas bagi pemerintah untuk melanjutkan revisi sejumlah UU yang sempat tertunda karena perlawanan massa.

Sementara itu, Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim menyorot potensi omnibus law untuk merombak berbagai UU berhaluan neoliberal di Indonesia, seperti UU ketenagakerjaan, UU SJSN, dan UU BPJS.

“Waktu dengar pidato Jokowi soal omnibus law, saya melihat ada secercah harapan bahwa metode hukum ini bisa merombak semua regulasi yang merugikan ekonomi nasional,” katanya.

Sayangnya, kata Lukman, belakangan omnibus law  semakin terang-benderang hanya melayani kepentingan investasi dan liberalisasi ekonomi.

Namun, Lukman tak menampik potensi omnibus law untuk dipergunakan melindungi ekonomi nasional, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Ada 63 juta unit UMKM di Indonesia, yang itu menyerap tenaga kerja hampir 99 persen. Ini yang harus dilindungi dan dimajukan,” ungkapnya.

Menurutnya, omnibus law harusnya dipakai untuk melindungi dan memajukan ekonomi nasional, bukan sekedar melayani investasi asing.

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid