API Kartini: Dalam Penggusuran, Perempuan Rentan jadi Korban Kekerasan

Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini mengecam penggusuran paksa terhadap 342 kepala keluarga (KK) di Tanjung Sari, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada 19 Maret lalu.

Organisasi perempuan yang lahir pada Desember 2014 ini menilai penggusuran itu sangat sewenang-wenang dan tidak berperikemanusiaan.

“Masih ada dugaan soal putusan hukum yang keliru dan ketidaksesuai antara pokok sengketa dan objek eksekusi, tetapi eksekusi dipaksakan,” ujar Ketua Umum API Kartini, Diena Mondong, melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (21/3/2018).

Ironisnya, lanjut dia, meskipun ada dugaan putusan hukum yang keliru, aparat kepolisian tetap mengerahkan 1000-an anggotanya untuk melancarkan proses eksekusi.

“Saat penggusuran, terjadi penggunaan kekerasan terhadap ibu-ibu yang mencoba mempertahankan haknya dengan ber-dzikir dan berdoa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Diena mengatakan, dalam berbagai kasus penggusuran paksa di Indonesia, perempuan sangat rentan menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi.

Mengutip data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada 2017, dari 369 warga yang dikriminalisasi dan ditahan, 18 diantaranya adalah perempuan. Kemudian, dari 224 orang yang mengalami penganiayaan, 54 orang diantaranya adalah perempuan.

Kemudian, lanjut dia, perempuan dan anak-anak juga rentan menjadi korban kekerasan psikologis.

“Penggusuran yang disertai kekerasan seringkali meninggalkan trauma mendalam bagi perempuan dan anak-anak,” tuturnya.

Selanjutnya lagi, kata dia, perempuan juga rentan menjadi objek kekerasan ekonomi, terutama pada penggusuran yang disertai penghancuran rumah dan barang.

“Sebab, selain kehilangan tempat tinggal, sebagian besar usaha rumah tangga yang dijalankan oleh perempuan juga hancur,” jelasnya.

Diena mengungkapkan, akibat penggusuran Tanjung Sari, sebanyak 247 perempuan dan 52 orang anak usia di bawah lima tahun hidup di pengungsian. Sebagian besar mereka ditampung di mesjid-mesjid.

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah setempat (Gubernur dan Bupati) untuk mengambil langkah politik atas nama kemanusiaan dan tegaknya rasa keadilan untuk menghentikan penggusuran paksa di Tanjung Sari.

Rini Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut