Anwar Ibrahim: Ekonomi Jangan Textbook Dan Memuja Angka-Angka

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menganjurkan pembangunan ekonomi tidak bersandar pada angka-angka makro saja. Sebab, baginya, angka-angka fantastis itu belum menjamin rakyat sudah sejahtera.

Hal itu disampaikan Anwar Ibrahim dalam pidato kebudayaan di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (30/1/2012) malam. Anwar mengambil pengalamannya ketika menjadi Menteri Keuangan Malaysia pada tahun 1990-an.

Suatu ketika, kata Anwar, para bawahannya melaporkan angka-angka ekonomi yang sangat fantastis. “Semua yang baik-baik dilaporkan. Seolah seperti asal bapak senang,” kata Anwar mengisahkan.

Tapi, pada saat itu, ia mendapat pelaporan tentang seorang miskin yang sakit di sebuah perkampungan miskin. Perkampungan tersebut terletak tidak jauh dari kantornya saat menjabat Menteri Keuangan.

Ketika mengunjungi perkampungan itu, Anwar menemukan kenyataan lain: jalan berlubang, rumah-rumah rakyat yang tak layak huni, parit tidak terurus dan kondisi rakyat yang memperihatinkan.

Mengetahui hal itu, Anwar pun marah besar. Ia menyuruh bawahannya, seorang pejabat perencanaan pembangunan (mirip Bappenas di Indonesia), untuk berkeliling dan melihat langsung kampung itu.

Berbekal pengalaman itu, Anwar pun merumuskan program perumahan rakyat terbesar dalam sejarah Malaysia. “Dari mana kebijakan itu datang? Dari expert? No! dari Bank Dunia? No! Dari Birokrat? No! Dari mana? Dari mata hati saya melihat penderitaan rakyat itu secara langsung,” kata Anwar.

Anwar mengaku sebagai pendukung setia ekonomi pasar (market economy). Sebab, tanpa market economy, suatu bangsa akan sulit mengejar kemajuan.

Anwar mengaku tidak setuju dengan gagasan ekonomi komando atau model-model pemikiran kiri dalam ekonomi. Sebab, baginya, sistem ekonomi semacam itu hanya akan memproduksi kemiskinan massal.

Hanya saja, menurut dia, ekonomi pasar itu perlu diatur supaya bisa memastikan tercapainya kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. “Ekonomi pasaran tidak boleh dikendalikan oleh konglomerat,” ungkap Anwar.

Akan tetapi, penerapan ekonomi pasar di dunia ketiga sering bermasalah. Menurut mantan Menteri Keuangan Malaysia ini, masalahnya terletak pada soal pemahaman dan cara kita mempraktekkannya.

“Masalahnya, ekonomi pasaran itu mestinya diatur, tetapi penafsiran kita  soal ekonomi pasar itu adalah kebebasan penuh,” kata Anwar.

Anwar pun menceritakan pengalamannya menolak pinjaman Bank Dunia ketika menjabat Menkeu Malaysia pada tahun 1993. Saat itu, ketika ekonomi Malaysia sudah surplus, ia menolak didikte oleh Bank Dunia.

Bagi Anwar, pemerintah tetap harus mengambil peran dalam memastikan kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang. “Apa artinya pembangunan jika membebani rakyat miskin,” tegasnya.

Karena itu, sehubungan dengan meluasnya gerakan “Duduki Wall Street” di seantero Amerika Serikat dan Eropa, Anwar mengajak agar kita belajar dari pengalaman ekonomi pasar yang tidak terkontrol (unregulated).

“Saya tahu bahwa gerakan ‘Duduki Wall Street’ tidak menolak market economy, tapi menolak eksesnya. Yakni, soal keserakahan (greed) konglomerat. Perusahaan dibayar mahal, tapi rakyat tidak,” ungkapnya.

Anwar mengaku tertarik dengan konsep-konsep ekonomi kerakyatan, seperti penyaluran kredit mikro, koperasi, dan distribusi pendapatan. “Bagi saya, lapangan minyak, gas, dan hasil bumi harus diperuntukkan untuk kemaslahatan rakyat, bukan konglomerat,” tegasnya.

Karena itu, Anwar menyimpulkan, sistim ekonomi yang berkelanjutan bukan lagi terletak di barat, tetapi harus disusun secara orisinil dan kreatif dari pengalaman sendiri.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut