Anggota Komisi VII DPR: Masalahnya Ada Di Tata Kelola Migas

-13797

Persoalan utama di sektor minyak dan gas di Indonesia saat ini bukan hanya di pengadaan, atau soal keberadaan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) saat ini, melainkan justru pada persoalan tata kelola.

Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR, Hari Purnomo, dalam diskusi bertajuk Tata Kelola Energi Era Jokowi-JK di Warung Komando Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2015).

Menurut Hari, situasi itu diperparah dengan keluarnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Menurutnya, UU migas itu membuat tata kelola migas nasional carut-marut dan tidak sesuai dengan paken pasal 33 UUD 1945.

“Ini semua berawal dari lahirnya UU 22 tahun 2001 tentang menggantikan UU nomor 8 tahun 1971. Itu terjadi di jaman Megawati,” katanya.

Lebih parah lagi, kata Hari, Indonesia makin bergantung pada impor minyak. Sejak tahun 2003, produksi minyak Indonesia tidak bisa lagi menutupi kebutuhan nasional.

“Masalahnya juga, ketergantungan kita terhadap minyak impor sangat tinggi. Indonesia makin bergantung dengan harga minyak dunia,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan ketergantungan ini, Hari mengusulkan agar Pertamina diberi kewenangan menguasai dan mengelola blok-blok migas di tanah air. Kalau perlu, kata dia, pemerintah membeli saham di blok-blok migas di luar negeri.

Sayangnya, kata politisi Partai Gerindra ini, tata kelola migas di bawah pemerintahan Jokowi-JK tidak ada yang baru. Sebagian besar masih mengikuti penguasa terdahulu.

Karena itu, ia menganjurkan agar ada UU migas baru yang sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. “Pembuatan UU migas baru untuk mengganti UU nomor 22 tahun 2001 menjadi top priority DPR tahun ini,” bebernya.

Terkait keberadaan Petral, Hari menganggap hal itu tidak salah. Menurutnya, perusahaan migas manapun di seluruh dunia butuh ‘trading arm company” untuk melakukan pengadaan BBM di dalam negeri.

“Justru Petral itu hal lazim yang ditemui di setiap negara. Yang salah bukan Petralnya. Manajemennya mungkin,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan pengadaan BBM, Hari mengusulkan adanya badan semacam BULOG di sektor energi. Badan tersebut yang bertugas memastikan ketersediaan energi di tanah air.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut