Aliansi Rakyat Buol Protes Penyimpangan APBD

Sedikitnya 500 pemuda, mahasiswa, dan pegawai negeri sipil memprotes pengelolaan APBD kabupaten Buol yang mendapatkan stempel disclaimer opinion dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu dianggap oleh demonstran sebagai pembuktian buruknya pengelolaan keuangan daerah kabupaten Buol di bawah kepemimpinan bupati Amran Batalipu.

Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2010, terdapat Rp.36.17 milyar anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, dari tahun 2007 hingga 2009, ditemukan indikasi penyimpangan anggaran. Pada tahun 2007 terjadi penyimpangan sebesar Rp. 74 milyar, lalu tahun 2008 sebesar Rp 53 milyar, dan kemudian pada tahun 2009 sebesar 106,5 milyar.

Dalam aksi di kantor DPRD kabupaten Buol siang tadi, massa Aliansi Rakyat Buol Bersatu dan Gerakan Moral PNS (GMP) sempat bersitegang dengan pihak DPRD. Ketegangan terjadi setelah pihak DPRD menolak melakukan rapat dengar pendapat dengan perwakilan demonstran.

Ketegangan kembali terjadi ketika Bupati Buol, Amran Batalipu, muncul dihadapan massa. Sang Bupati berusaha memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang diangkat oleh massa demonstran.

Namun usaha bupati itu dihalangi oleh demonstran dengan membuat barikade. Bentrok fisik pun hampir saja terjadi antara massa dan preman yang mengawal Bupati.

Akhirnya Bupati pun diberi kesempatan untuk memberi penjelasan. Seusia memberi penjelasan, Bupati kembali masuk dalam ruangan DPRD.

Kekacauan kembali terjadi saat seorang pimpinan DPRD bernama Rudi Harun dan seorang preman sewaan Bupati berusaha mengamuk di tengah massa. Beruntung, pihak Kepolisian bertindak cepat untuk mengamankan kedua orang itu.

Dalam tuntutannya, massa Aliansi Rakyat Buol dan gerakan moral PNS mendesak pencopotan Bupati Amran Batalipu. Mereka menganggap sang bupati sudah gagal mengemban mandate dari rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut