Alasan Menolak UU Pendidikan Tinggi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan UU perguruan tinggi (PT) secara sepihak melalui sidang paripurna pada Jumat (13/7/2012). Seluruh fraksi di DPR menyetujui UU tersebut dengan suara bulat.

Namun, di luar parlemen, berbagai organisasi sosial dan pemerhati pendidikan terus menyatakan penolakan. Bagi mereka, sejumlah pasal dalam UU baru ini sangat bermasalah dan tidak sejalan dengan visi “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Salah satu penolak UU PT ini adalah Komite Nasional Pendidikan. Koalisi ini memayungi puluhan organisasi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka mengajukan sejumlah alasan penolakan mereka.

Ada dua alasan pokok penolakan versi Komite Nasional Pendidikan, yakni alasan yuridis dan substansi.

Secara yuridis, kata Komite nasional pendidikan,  kemunculan UU PT yang seharusnya cukup berbentuk PP (Peraturan Pemerintah) sudah bertentangan dengan amanat UU Sisdiknas.

Katanya, dalam  Pasal 24 ayat (4) UU Sisdiknas disebutkan, “ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sudah begitu, substansi pengaturan dalam RUU PT pun sebenarnya sudah ada di berbagai peraturan pemerintah lain. Kecuali memang tentang PTN BH / PT BHMN yang memang belum ada yang mengatur. Keberadaan RUU PT  dianggap memicu terjadinya dualisme hukum dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia.

Sementara itu, secara substansi, Komite Nasional Pendidikan menganggap UU PT tidak sesuai dengan cita-cita pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Koalisi membeberkan enam alasan untuk hal ini.

Pertama, adanya pelepasan peran negara sebagaimana termaktub dalam pasal 65 tentang PTN Badan Hukum (PTM BH). Pasal ini melegitimasi praktik Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sebagai konsekuensinya, terjadi pemisahan keuangan perguruan tinggi dari keuangan negara yang berarti pula otonomi non akademik. Negara tak lagi turut campur dalam selain sebagai salahsatu “pemegang saham” dalam keuangan perguruan tinggi tersebut.

Kedua, dalam pasal 76 ayat (2c) terdapat ketentuan tentang sistem student loan, yaitu pinjaman tanpa bunga bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini, di mata Koalisi Nasional Pendidikan, sangat  bertentangan dengan semangat tujuan bernegara Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, pasal 31 ayat 1 UUD 1945 (hak warganegara terhadap pendidikan), dan Kovenan Hak Ekosob (UU No. 11 Tahun 2005) pasal 13 ayat 2 C (pendidikan tinggi harus diadakan cuma-cuma secara bertahap).

Ketiga, adanya semangat komersialisasi pendidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 73 tentang penerimaan mahasiswa baru. Di sini, dimungkinkan adanya bentuk penerimaan mahasiswa baru selain ketentuan nasional. Bentuk lain ini rentan dan telah terbukti menjadi lahan komersialisasi pendidikan di mana secara tidak langsung juga menyeleksi mahasiswa secara ekonomi dan juga menjadi ladang perguruan tinggi meraup keuntungan dari calon mahasiswanya.

Keempat, adanya ketentuan tentang pengkuotaan 20% bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Ini bisa dilihat pada pasal 74 UU PT ini.  Ketentuan ini sangat rentan menjadi dalih bagi perguruan tinggi untuk berlepas tangan setelah memenuhi kuota mahasiswa kurang mampu tersebut. Lagipun, seharusnya seleksi masuk sama sekali tidak memperhatikan kemampuan atau ketidakmampuan secara ekonomi, melainkan hanya menyeleksi kemampuan akademik.

Kelima, adanya ketentuan pasal 90 tentang internasionalisasi. Kehadiran perguruan tinggi negara lain di Indonesia, selain berpotensi tidak akan menanamkan nilai-nilai keIndonesian dan justru menanamkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keIndonesiaan, patut diposisikan sebagai sebuah ekspansi bisnis mengingat potensi pasar yang sangat besar di Indonesia sebagai negara dunia ketiga dan sepinya pesaing. PTS akan tergeser dan skema liberalisasi GATS (General Agreements on Trade in Services) akan mulai dijalankan.

Keenam, kehadiran UU PT tak terlepas dari keputusan pemerintah Indonesia menandatangani skema liberalisasi GATS (General Agreements on Trade in Services). Dalam ketentuan GATS ini, ada 7 sektor yang mesti diliberalkan. Salah satunya adalah pendidikan nasional. Ini sempat berusaha digolkan oleh DPR dan pemerintah melalui UU Badan Hukum Pendidikan (BHP), tetapi berhasil dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasca gugurnya UU BHP tahun 2010 lalu, World Bank melangsir dokumen baru yang menargetkan munculnya kebijakan baru pengganti BHP pada tahun 2012, yaitu tak lain dan tak bukan adalah UU PT ini.

Dengan berbekal berbagai alasan di atas, Komite Nasional Pendidikan menuding pengesahan UU PT bukanlah aspirasi rakyat. Melainkan, kata mereka, transaksi atau bahkan instruksi dari kepentingan-kepentingan lain yang tidak memihak pada rakyat.

Dalam siaran persnya, Komite Nasional Pendidikan juga membeberkan sejumlah dampak terkait pengesahan UU PT ini. Pertama, melambungnya biaya pendidikan karena mahasiswa dijadikan sumber pemasukan; kedua, orientasi pendidikan yang bergeser dari pemenuhan HAM Ekosob dan memanusiakan manusia menjadi pemenuhan permintaan pasar tenaga kerja; ketiga, terpinggirkannya PTS karena dipaksa bersaing dengan PT-PT dari negara-negara dunia pertama; keempat, semakin elitisnya lembaga pendidikan karena aksesnya yang eksklusif terhadap kaum berpunya; dan kelima, semakin sulitnya rakyat mengakses pendidikan.

Komite Nasional Pendidikan ini beranggotakan puluhan organisasi, yaitu: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Padang, Federasi Guru Swasta Indonesia (FGSI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia (PPUI), Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan, ELSAM, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Marjinal (LAPAM),  KOMPAK, Serikat Perempuan Indonesia (SPI), Pembebasan, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), FORMASI – IISIP Jakarta, BEM Universitas Negeri Jakarta, BEM Universitas Indonesia, BEM FISIP UI, BEM FHUI,  BEM FKM UI, BEM FKUI, BEM REMA UPI,  Kabinet KM ITB, dan BEM UGM).

Laporan: Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags: