Aktivis Anti-Kekerasan Duduki Kantor DPRD Palu

Ratusan aktivis Front Anti Kekerasan menduduki kantor DPRD Sulawesi Tengah sejak kemarin (10/12). Mereka berencana menduduki gedung parlemen itu hingga hari Senin besok.

Sebuah baliho berukuran besar membentang dan menutupi papan nama gedung tersebut. Sementara para aktivis menggelar mimbar bebas dan sejumlah kegiatan untuk meramaikan aksi tersebut.

“Jika rejim neolib ingin diganti, dan sistem ingin dirubah, apakah kawan-kawan siap menduduki gedung ini?” kata Endang Herdianti, koordinator aksi Front Anti Kekerasan saat memimpin aksi pendudukan ini, kemarin (10/12).

Aksi massa Front Anti Kekerasan ini bertambah dengan kehadiran ratusan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang baru saja mengikuti aksi massa gerakan nasional pasal 33 di kantor TVRI Palu.

Menurut pantauan Berdikari Online, para aktivis masih bertahan di gedung DPRD Sulteng. Malam ini, mereka berencana membuat renungan sebagai bagian dari peringatan Hari HAM Sedunia.

Sementara besoknya, Senin (12/12), para aktivis akan menggelar mimbar bebas dengan melibatkan puluhan organisasi.

Para aktivis Front Anti Kekerasan mengusung isu utama: “Ganti Rejim, Ganti Sistem”.  Mereka juga membawa 24 point tuntutan mendesak terkait persoalan rakyat Indonesia, khususnya di Sulteng. Mereka juga menyoroti sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah.

Diantara point tuntutan itu: Stop kekerasan terhadap Perempuan; Stop Kriminalisasi Terhadap rakyat; Stop Diskriminasi Upah Terhadap Perempuan; Stop Ekspansi Perkebunan Sawit; Stop ekspasi tambang PT SMM dan Bumi Resources di Dondo Toli-Toli; Perempuan Tolak Utang Luar Negeri; Tolak reklamasi Teluk Palu; Tolak RUU pengadaan Tanah untuk Pembangunan; Tolak Privatisasi pendidikan; Tolak RUU Perguruan Tinggi; dan Tolak Citra palu Mineral, JOB Pertamina Medco, Bintang Delapan Mineral, PT. MPR dan LNG.

RUDI ASIKO

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut