Absurditas Pernyataan SBY

Presiden SBY mengenakan seragam militer

Hari Rabu, 19 Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan orasi politik di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 harian Rakyat Merdeka. Dalam orasi politiknya, Presiden SBY berpesan agar para Calon Presiden (Capres) dalam pemilu mendatang harus bisa memahami persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia.

Di sana SBY menyinggung empat hal yang patut dipahami oleh para capres, yakni ekonomi, politik, sosial, dan hubungan internasional. Di editorial ini, kami akan fokus mengomentari soal ekonomi. Sebab, soal ekonomi ini bersinggungan dengan isu paling panas saat ini, yakni kebijakan SBY menaikkan harga BBM. Sementara tiga soal lainnya, yaitu politik, sosial, dan hubungan internasional, akan kami bahas di editorial berikutnya.

Dalam soal ekonomi, SBY mengingatkan, ada persoalan ekonomi global yang belum terbebas dari resesi dan krisis. Menurut SBY, dalam situasi seperti itu, bangsa Indonesia dituntut tetap menjaga perekonomian dan menjaga pertumbuhan. Atau pendek kata: ketika ekonomi dunia sedang terjerembab dalam krisis, perekonomian kita tetap harus tumbuh.

Ini jelas menarik untuk diulas. Dalam rumusan kami, ketika dunia sedang terjerembab dalam krisis, maka pilihan paling aman bagi kita adalah mengurangi ketergantungan terhadap kapital asing dan pasar global. Indonesia tidak bisa lagi bersandar pada–meminjam istilah Bung Hatta–’ekonomi ekspor’. Di sini ada dua strategi yang mesti dijalankan: Satu, menggenjot industrialisasi yang diprioritaskan untuk memproduksi barang kebutuhan rakyat; Dua, menghidupkan pasar internal dengan penciptaan pekerjaan dan menaikkan daya beli rakyat.

Rumusan SBY berbeda lagi. SBY justru bergantung pada kapital asing dan pasar eksternal. Pertumbuhan ekonomi kita yang rata-rata di atas 6% tiap tahun itu, yang selalu dibangga-banggakan oleh SBY, benar-benar ditopang oleh faktor eksternal: investasi asing, utang luar negeri, dan ekspor bahan mentah. Tidak heran, supaya pertumbuhan tinggi dengan tiga penopangnya itu tetap tetap terjaga, SBY getol mencitrakan Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi asing.

Namun, supaya bisa disebut “market friendly”, pemerintah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut: menerapkan politik upah murah, meliberalkan pasar tenaga kerja, memberikan stimulus bagi investor asing (MNC/TNC), melemahkan/menghapuskan bentuk-bentuk kepemilikan publik/kolektif, menjamin stabilitas investasi asing, membuka pasarnya bagi produk asing, dan lain-lain.

Syarat-syarat di atas, jika dipenuhi oleh pemerintah, justru akan membunuh ekonomi rakyat. Bila pemerintah menerapkan politik upah murah dan meliberalkan pasar tenaga kerja, maka kesejahteraan buruh akan merosot. Daya beli mereka akan berkurang. Jelas, permintaan efektif pasar internal kita akan lesu. Begitu pula dengan banyaknya kebijakan stimulus fiskal kepada korporasi, seperti pengurangan pajak, justru berdampak pada bekurangnya pendapatan negara. Alhasil, negara pun makin bergantung pada utang untuk menutupi APBN-nya.

Begitu pula dengan kebijakan liberalisasi pasar, yang membuat pasar dalam negeri dibanjiri produksi asing, menyebabkan produsen di dalam negeri gulung tikar. Petani kita juga menjerit-jerit karena pasarnya dibanjiri oleh produk pangan impor. Demikian pula dengan hancurnya pasar-pasar rakyat akibat digilas oleh mini-market, supermarket, dan hypermarket.

Kebijakan SBY menaikkan harga BBM juga senapas dengan ketergantungan pemerintah terhadap kapital asing itu. Supaya pemain asing bisa terlibat dalam bisnis penjualan BBM di Indonesia, maka harga jual BBM harus diserahkan pada mekanisme pasar. Segala bentuk distorsi terhadap pasar, seperti subsidi, harus dihapuskan. Semua ini dilakukan rezim SBY demi mendapatkan predikat “market friendly”.

Namun, ketergantungan terhadap kapital asing ini membawa konsekuensi buruk terhadap perekonomian nasional. Kekayaan alam nasional dan sektor-sektor ekonomi strategis dikuasai oleh kapital asing. Akibatnya, tampuk produksi berpindah di bawah kontrol asing. Sebagai konsekuensinya, kita tidak berdaya untuk menggunakan kekayaan SDA dan aset strategis itu untuk kepentingan nasional. Contoh kasus: kendati negara kita adalah produsen gas, tetapi karena dikuasai oleh kapital asing, maka kekayaan gas itu tidak bisa digunakan untuk menopang industri pupuk dan perusahaan listrik negara. Industri pupuk kita hancur dan PLN mengalami inefisiensi.

Dominasi kapital asing juga menyebabkan kesengsaraan rakyat. Demi memenuhi nafsu kapital asing memaksimalkan keuntungan, pemerintah merestui politik upah murah, sistem kerja kontrak, dan outsourcing. Ini menyebabkan kesejahteraan buruh merosot. Selain itu, atas nama investasi, terjadi perampasan lahan milik rakyat, penggusuran pemukiman, penggusuran PKL, dan lain-lain. Belum lagi kebijakan privatisasi dan penghapusan subsidi yang menyebabkan biaya hidup meroket.

Apalah artinya pertumbuhan ekonomi tinggi jika rakyat justru melarat? Apa pula artinya kita kebanjiran kapital asing jikalau ekonomi nasional justru porak-poranda? Tentu hanya pemimpin yang tidak punya otak-lah yang bangga menepuk dada ketika utang luar negerinya sudah melampaui total APBN-nya. Trus, kalau kita bangga sebagai negara eksportir bahan mentah, apa bedanya Indonesia Merdeka dengan Hindia Belanda?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut