Absennya Politik Energi

Dahulu, ada negeri bernama Indonesia pernah menjadi pengekspor minyak. Namun, entah kenapa, negeri itu tiba-tiba menjadi pengimpor minyak. Dan, di suatu masa kemudian, rakyat di negeri bernama Indonesia itu dipaksa membeli minyak dengan harga sangat mahal. Barangkali inilah cerita tentang Indonesia oleh generasi mendatang.

Energi sangat vital bagi sebuah bangsa. Lenin, tokoh marxis yang termashur itu, memulai pembangunan Soviet dengan program elektrifikasi seluruh negeri. Pendek kata, ketersediaan energi menjadi mutlak bagi suatu bangsa yang sedang mengejar kemajuan ekonomi secara berkelanjutan.

Indonesia sendiri punya sumber-sumber energi yang melimpah: minyak, gas, batubara, panas bumi, dan lain-lain. Kita juga punya potensi energi terbarukan yang sangat melimpah, seperti angin, air, dan matahari.

Indonesia sebetulnya masih punya cadangan minyak. Menurut Kurtubi, cadangan minyak kita masih berkisar 50 miliar hingga 80 miliar barel. Seharusnya, kata Kurtubi, Indonesia sanggup memproduksi minyak 1,5 juta barrel per hari. Akan tetapi, karena ketidakmampuan pemerintah, maka kemampuan kita hanya 890.000 barel per hari.

Indonesia juga punya potensi gas yang melimpah dan menjadi salah satu negara penghasil gas terbesar di dunia. Indonesia diperkirakan memiliki cadangan gas sebesar 170 TSCF dan diperkirakan bisa bertahan hingga 60 tahun kedepan. Ladang gas Tangguh, di Papua, adalah termasuk ladang gas terbesar di dunia.

Indonesia juga punya kekayaan batubara yang sangat besar: potensi kandungan batubara Indonesia berkisar 104 miliar matrix ton dan cadangan berkisar 21 miliar matrix ton. Indonesia menjadi eksportir batubara nomor dua di dunia setelah Australia. Indonesia memasuk 22,0% kebutuhan batubara dunia.

Tetapi bagaimana kita memanfaatkan kekayaan energi yang melimpah itu? Kita sekarang sudah menjadi pengimpor BBM terbesar di dunia. Sudah begitu, sekalipun kita eksportir gas dan batubara, tetapi PLN terus-menerus mengalami kekurangan pasokan bahan bakar. Belum lagi, harga jual gas Indonesia sangat murah sehingga merugikan penerimaan negara.

Ada yang absen dalam pengelolaan energi kita, yaitu politik energi. Politik energi berarti bagaimana mengelola dan menggunakan kekayaan energi kita untuk kepentingan nasional: kemakmuran rakyat. Ini berkaitan dengan strategi atau langkah-langkah pemanfaatan energi untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Seharusnya, politik energi kita mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Sebab, energi, seperti juga pangan dan sandang, merupakan kebutuhan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi, sebuah politik energi mengisyaratkan keberpihakan, yakni keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Pemerintah SBY tidak punya politik energi. Buktinya, ada banyak sekali produk UU—notabene produk politik—justru merugikan kepentingan nasional. Di bidang Migas, misalnya, ada UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas yang sangat membuka pintu pada liberalisasi sektor migas.

Kebijakan energi SBY justru memperbesar kontrol modal asing terhadap sumber-sumber energi: sekitar 85-90% ladang minyak kita dikuasai perusahaan asing, 90% produksi gas kita dikuasai oleh 6 perusahaan asing, dan sekitar 70% produksi batubara kita dikuasai asing.

Kita bukanlah anti-asing. Akan tetapi, “asing” di sini bermakna “korporasi”. Tujuan mereka berbisnis adalah menggali keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak peduli dengan upah buruh yang rendah, kemiskinan rakyat, pengangguran, dan lain sebagainya. Tentu saja, logika kapital itu sangat bertentangan dengan prinsip “kemakmuran rakyat”.

Contoh lain absennya politik energi pemerintah adalah penolakan pemerintah untuk memberlakukan windfall profit tax kepada kontraktor minyak dan gas bumi. Padahal, ketika harga minyak dunia meroket naik, mereka menikmati “rejeki nomplok” yang sangat besar. Padahal, kontraktor minyak itu membangun usahanya di negara kita dan mengeksploitasi kekayaan minyak kita.

Di Venezula, sejak tahun 2008 lalu pemerintahan Bolivarian memberlakukan UU windfall profit tax. Dengan UU itu, pemerintah Venezuela berhak mendapat bagian dari keuntungan ekstra yang didapatkan kontraktor minyak saat harga minyak dunia melebihi 70 USD per barel. Perhitungannya: pemerintah Venezuela akan mendapat 92 sen dari setiap dollar keuntungan perusahaan minyak ketika harga di atas 70 USD per barel dan kemudian mendapat 97 sen dari setiap dollar ketika harga minyak di atas 100 USD/barel.

Tetapi, pemerintah kita tidak bisa melakukan politik semacam itu. Sebab, pemerintah kita lebih takut dimusuhi oleh “investor atau korporasi asing” ketimbang rakyatnya sendiri. Pemerintah tidak takut jika dibenci atau dimusuhi rakyatnya sendiri. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi berdiri di atas kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut