2019: Ganti Haluan Ekonomi (3)

Ganti Haluan Ekonomi: Pasal 33 UUD 1945

Haluan ekonomi liberal terbukti tidak bisa membawa kita menuju cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial. Yang terjadi justru sebaliknya, ekonomi kita tidak pernah berkembang sebagaimana mestinya, karena kegagalan industrialiasi dan pengembangan sektor pertanian.

Karena itu, di pemilu 2019 nanti, perlu untuk menyerukan perlunya perubahan haluan ekonomi sebagai jalan keluar atas situasi ekonomi nasional saat ini.

Tinggalkan haluan ekonomi liberal. Kembalilah pada haluan ekonomi sebagaimana digariskan konstitusi kita: pasal 33 UUD 1945.

Pertama, mendorong reforma agraria yang konsisten

Reforma agraria merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan aset, terutama tanah. Untuk itu, aspek terpenting dari reforma agraria yang mesti diperjuangkan adalah redistribusi lahan/tanah agar lebih berkeadilan sosial.

Untuk penguasaan tanah yang berkeadilan sosial itu, perlu kebijakan yang membatasi penguasaan dan pemilikan tanah oleh individu maupun unit usaha/bisnis.

Investasi di sektor pertanian memang perlu, tetapi lebih baik diarahkan ke industri pengolahan. Selain tidak butuh banyak tanah, ini juga penting untuk industrialisasi, menyerap tenaga kerja, dan menambah pasar bagi hasil produksi pertanian.

Kedua, pajak progressif atau pajak berkeadilan sosial

Pajak juga merupakan instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan, karena mendorong redistribusi kekayaan dan pendapatan.

Masalahnya, di negara kita, politik perpajakan masih tumpul ke atas, tetapi agresif ke bawah. Kelompok usaha besar sering diberi keringanan pajak, tetapi kelompok usaha kecil (UKM) justru dikejar-kejar untuk bayar pajak.

Begitu juga dengan pajak penghasilan. Pendapatan selevel UMP masih dikenai beban pajak. Tetapi pendapatan di atas Rp 500 juta per tahun hanya dikenai pajak 30 persen.

Politik pajak ini harus dikoreksi.

Sekarang ini, tarif pajak korporasi di Indonesia terbilang tinggi di Asia tenggara, yakni 25 persen. Di Vietnam, pajak korporasinya cuma 20 persen. Demi mendukung industrialisasi, pajak korporasi tidak perlu membebani pelaku usaha.

Yang terpenting adalah kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak. Tidak ada lagi pelaku usaha, termasuk perusahaan asing, yang mengemplang pajak. Seperti Kementerian Keuangan pada 2016 lalu, ada 2000 perusahaan asing yang tidak membayar pajak.

Skema pajak penghasilan (PPH) perlu diubah. Pendapatan selevel UMP mestinya dibebaskan dari pajak (PKTP). Sementara untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun, perlu layer tambahan: 500-1 milyar dan di atas 1 milyar.

Skema yang kami tawarkan sebagai berikut: (i) sampai 50 juta (0 persen); (ii) 50-250 juta (15 persen); (iii) 250-500 juta (30 persen); (iv) 500 juta-1 milyar (30 persen + 15 persen); dan (v) di atas 1 milyar (30+20 persen).

Ketiga, Industrialisasi nasional

Tidak ada pilihan lain, untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus mendekatkan diri pada cita-cita kemakmuran, jalannya hanya industrialiasi nasional.

Pertama, pemerintah harus punya peta jalan industrialisasi nasional, yang menjadi acuan strategi dan agenda pembangunan nasional. Agar tidak berjalan secara parsial, peta jalan industrialisasi ini perlu didukung dengan Undang-Undang, seperti UU perekonomian nasioanal.

Kedua, agenda liberaliasi ekonomi, terutama di bidang perdagangan, harus dikoreksi karena merugikan perkembangan industri dalam negeri.

Ketiga, industrialisasi nasional perlu pijakan yang kuat, dalam hal ini perlu dukungan industri dasar dan industri olahan hasil sumber daya alam. Karena itu, hilirisasi industri produk tambang, perkebunan dan pertanian perlu digenjot terus.

Keempat, ketersediaan infrastruktur penopang industri, seperti energi (gas dan listrik) dan sistim transportasi yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan.

Kelima, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengusai teknologi dan inovatif melalui pembukaan pintu akses pendidikan seluas-luasnya kepada setiap warga negara.

Keenam, strategi industrialiasi harus memperhitungkan rantai pasokan (supply chain), baik nasional, regional maupun global. Selama ini, dalam rantai pasokan global (global supply chain), Indonesia hanya berperan sebagai pemasok bahan-bahan mentah/komoditas untuk industri di luar sekaligus sebagai pasar bagi barang-barang jadi dari luar.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut