STN Kabupaten Temanggung Bantu Selesaikan Konflik Agraria di eks HGU PT. Rumpunsari Medini

Jawa Tengah, Berdikari Online – Petani yang tergabung dalam organisasi Serikat Tani Nelayan (STN) Kabupaten Temanggung mendampingi petugas gabungan penyelesaian konflik agraria PT. Rumpunsari Medini Kebon Kaligintung seluas 31 hektar di Wilayah Temanggung (26/7).

Peninjauan lokasi dipimpin oleh Nurul (42), selaku Petugas Penataan Agraria dari Kantah ATR/ BPN Temanggung bersama 3 (Tiga) Kepala Desa dalam kawasan Hak Guna Usaha yaitu Desa Kaloran, Desa Tlogopucang dan Desa Kalimanggis serta Camat Kaloran.

Agenda Tim Gabungan yaitu memastikan keberadaan obyek dan pemastian batas-batas konflik agraria.

“Saya bersama beberapa petani lain telah berkonflik kurang lebih 30 tahun dari tahun 1993 sampai 2023,” kisah Saryono (56) kepada berdikarionline.com , “alasan para petani menggarap obyek tanah tersebut karena kurangnya lahan garapan, kebutuhan untuk bertahan hidup dan ditelantarkan pengelolanya,” lanjutnya.

Diketahui bahwa pengelolaan Hak Guna Usaha PT. Rumpunsari Medini Kebun Kaligintung seluas 148 hektar terletak di Desa Duren seluas 89,0850 hektar, Desa Kemitir seluas 28,060 hektar; tepatnya di Wilayah Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Sisanya adalah seluas 31,00 hektar, terletak di Desa Kaloran, Tlogopucang dan Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Jenis pengelolaan obyek berupa perkebunan teh.

Permohonan data obyek yang disampaikan Pengurus Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan Jawa Tengah kepada Kantah ATR/ BPN Temanggung ternyata menimbulkan keraguan petugas. Pasalnya Kantah ATR/ BPN Temanggung tidak memiliki dokumen dan pernah diminta atau memberikan perijinan terkait obyek hak guna usaha yang ada di wilayahnya. Dengan melakukan peninjauan obyek konflik agraria, pemastian batas-batas dan dokumen perkebunan teh yang sudah diduduki petani menjadi akurat.

PT. Rumpunsari Medini Kebon Kaligintung sendiri telah habis masa pengelolaanya pada 31 Desember 2019 dan tidak diberi masa perpanjangan karena menuai konflik dengan 260 petani selama 30 tahun. Dapat diketahui bahwa dari 148 hektar perkebunan teh yang dikelola, hanya tersisa 1 hektar obyek tanaman perkebunan teh dan sisanya sudah berupa tanah garapan petani dengan berbagai macam tanaman.

Menurut Suryono Pengurus Kabupaten Serikat Tani Nelayan (PK-STN) Temanggung, STN bersama petani pengarap telah melakukan pendampingan konflik agraria melalui aksi-aksi unjuk rasa protes kriminalisasi terhadap petani penggarap dan pengajuan redistribusi obyek sampai saat ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Reforma Agraria dan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

“Tetapi Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Bupati Semarang selaku Ketua Gugus Tugas Tora tidak menjadikan pengajuan obyek eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Rumpunsari Medini Kebon Kaligintung sebagai obyek redistribusi,” katanya.

(Achmad Misrin)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid