Revolusi Telah Dimulai: Agus Jabo, Prabowo, Dan Pertarungan Sejarah Merebut Kembali Cita-Cita Proklamasi

Seri Pemikiran Agus Jabo Priyono

Dari Kongres VII FNPBI di Jakarta, sebuah gugatan terhadap liberalisme, imperialisme, oligarki, dan birokrasi predator, sekaligus tawaran membangun kembali Indonesia di atas fondasi kedaulatan, konstitusi, dan keadilan sosial.

Ada ironi besar dalam perjalanan Republik Indonesia. Negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah, tanah subur, laut luas, dan sumber daya manusia yang besar ternyata masih menghadapi kemiskinan serta ketimpangan. Buruh bekerja keras tetapi belum seluruhnya menikmati kesejahteraan. Petani mengolah tanah tetapi kerap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak dari keluarga miskin bahkan harus menghadapi keterbatasan yang diwariskan antargenerasi. Persoalannya bukan semata-mata mengapa Indonesia belum cukup kaya, melainkan mengapa kekayaan Indonesia belum sepenuhnya menjadi kesejahteraan rakyatnya.

Pertanyaan mendasar itulah yang menjadi inti pemikiran Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam pidatonya pada Kongres VII Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), di Jakarta, Minggu, 15 November 2026. Agus Jabo tidak sekadar membicarakan persoalan buruh atau program kesejahteraan sosial. Ia mengajak bangsa ini meninjau kembali perjalanan sejarah, watak kekuasaan, struktur penguasaan ekonomi, dan makna kemerdekaan. Baginya, kemiskinan bukan semata-mata persoalan keterbatasan individu, tetapi juga berkaitan dengan sistem yang menentukan siapa menguasai sumber daya, siapa menikmati keuntungan, dan siapa menanggung beban pembangunan.

Dari sanalah lahir tesis politiknya: Indonesia telah merdeka secara politik sejak 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial belum selesai. Dalam pembacaan Agus Jabo, Presiden Prabowo Subianto sedang berusaha membuka babak baru perjuangan tersebut melalui perubahan struktural yang ia sebut sebagai revolusi. Bukan revolusi untuk mengganti Pancasila atau meruntuhkan Republik, melainkan revolusi konstitusional untuk membongkar sistem yang dinilainya mempertahankan ketimpangan dan membangun kembali negara berdasarkan cita-cita proklamasi.

Republik Indonesia Empat: Kemerdekaan Yang Belum Selesai

Agus Jabo membaca perjalanan Indonesia melalui empat babak sejarah. Periode 1945–1965 dipandang sebagai perjuangan membebaskan bangsa dari kolonialisme, imperialisme, dan ketergantungan ekonomi. Setelah 1965, menurutnya, struktur ekonomi kapitalistik semakin menguat. Reformasi 1998 kemudian membuka demokratisasi politik, tetapi dinilainya belum sepenuhnya mengubah ketimpangan penguasaan ekonomi, bahkan sebagian cita-cita reformasi terserap ke dalam arus neoliberalisme.

Kini, Agus Jabo memperkenalkan gagasan Republik Indonesia Empat, sebuah konsepsi politik tentang fase baru perjuangan nasional, bukan perubahan formal sistem ketatanegaraan. Fase ini menggambarkan upaya mengembalikan negara kepada cita-cita proklamasi dengan memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta distribusi kesejahteraan yang lebih adil. Negara harus memiliki kemampuan mengendalikan pengelolaan kekayaan nasional agar manfaatnya tidak terkonsentrasi pada segelintir kelompok.

Dalam pemikirannya, kemerdekaan tidak cukup ditandai oleh bendera yang berkibar, pemerintahan sendiri, atau pengakuan internasional. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan buruh, petani, nelayan, dan keluarga miskin. Sebab, sebuah bangsa dapat merdeka secara formal tetapi masih menghadapi ketergantungan ekonomi dan ketimpangan struktural. Kemerdekaan sejati bukan hanya kemampuan bangsa menentukan pemerintahannya sendiri, melainkan kemampuan rakyat menikmati hasil kekayaan negerinya sendiri.

Serakahnomics: Tiga Kekuatan Yang Menghambat Keadilan

Salah satu bagian paling tajam dari pemikiran Agus Jabo adalah kritik terhadap serakahnomics, istilah yang digunakan Presiden Prabowo untuk menggambarkan keserakahan dalam praktik ekonomi. Agus Jabo mengembangkannya menjadi kritik struktural. Baginya, keserakahan menjadi persoalan bangsa ketika memperoleh perlindungan dalam sistem, memengaruhi kebijakan, dan menggunakan institusi negara untuk mempertahankan kepentingan tertentu.

Ia mengidentifikasi tiga kekuatan utama. Pertama, imperialisme, yaitu dominasi kepentingan ekonomi luar yang dapat menjadikan Indonesia sekadar pemasok bahan mentah dan pasar. Kedua, oligarki, yakni konsentrasi kekayaan dan pengaruh politik pada kelompok terbatas yang mampu memengaruhi penguasaan sumber daya serta kebijakan publik. Ketiga, birokrasi predator, yaitu aparatur atau jaringan kekuasaan yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kekuatan ketiga menjadi penekanan penting Agus Jabo. Sebelum masuk pemerintahan, kritiknya terutama tertuju kepada imperialisme dan oligarki. Namun, pengalamannya dalam pemerintahan membuatnya semakin memahami bahwa hambatan perubahan juga dapat berasal dari dalam birokrasi. Program yang baik bisa kehilangan manfaat karena korupsi, kebijakan yang berpihak kepada rakyat dapat tersendat akibat kepentingan tertentu, dan anggaran besar tidak selalu menghasilkan perubahan apabila pelaksanaannya menyimpang.

Dalam konteks tersebut, Agus Jabo menyinggung deep state sebagai gambaran kemungkinan adanya jaringan kepentingan yang menghambat kebijakan dari dalam struktur kekuasaan. Keberadaan jaringan semacam itu tentu memerlukan pembuktian, tetapi kritiknya terhadap integritas birokrasi tetap relevan. Negara tidak akan mampu membebaskan rakyat dari ketidakadilan apabila sebagian aparaturnya justru menjadi bagian dari persoalan tersebut. Karena itu, revolusi harus mencakup keberanian negara membenahi dirinya sendiri.

Pasal 33: Merebut Kembali Kedaulatan Ekonomi

Pertanyaan berikutnya menyentuh jantung persoalan ekonomi nasional: mengapa negeri yang memiliki tambang, perkebunan, hutan, dan kekayaan laut begitu besar masih menghadapi kemiskinan? Dalam pidatonya, Agus Jabo menyoroti dugaan kebocoran sumber daya alam melalui manipulasi transaksi, penyalahgunaan izin, pengalihan keuntungan ke luar negeri, serta praktik penguasaan ekonomi yang merugikan kepentingan publik. Angka kerugian yang disampaikannya masih memerlukan verifikasi independen, tetapi persoalan pokok yang diajukannya tetap penting: siapa sesungguhnya menikmati kekayaan Indonesia?

Pertanyaan tersebut membawa Agus Jabo kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengamanatkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan serta penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baginya, Pasal 33 bukan sekadar rumusan hukum, melainkan mandat untuk memastikan kekayaan nasional memberikan manfaat yang luas, bukan hanya keuntungan bagi kelompok tertentu.

Dalam kerangka itulah Agus Jabo melihat kebijakan Presiden Prabowo mengenai hilirisasi, devisa hasil ekspor, penguatan industri nasional, serta penertiban pengelolaan sumber daya alam sebagai instrumen memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun, keberhasilannya harus diukur melalui peningkatan nilai tambah nasional, penerimaan negara, pekerjaan layak, perlindungan lingkungan, dan pemerataan kesejahteraan. Kedaulatan ekonomi bukan sekadar mengganti siapa yang menguasai kekayaan, tetapi memastikan rakyat memperoleh manfaat terbesar dari kekayaan tersebut.

Revolusi Sebagai Dekonstruksi Dan Rekonstruksi

Agus Jabo menjelaskan revolusi melalui dua konsep: dekonstruksi dan rekonstruksi. Dekonstruksi berarti membongkar struktur lama yang dinilainya mempertahankan ketimpangan, ketergantungan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Rekonstruksi berarti membangun sistem baru yang menempatkan kedaulatan nasional, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial sebagai tujuan utama. Keduanya harus berjalan bersama, karena membongkar sistem tanpa membangun alternatif hanya akan melahirkan ketidakpastian, sementara menjalankan program kesejahteraan tanpa memperbaiki struktur penyebab kemiskinan hanya akan menyelesaikan persoalan di permukaan.

Dalam pembacaan Agus Jabo, agenda Presiden Prabowo merupakan bagian dari upaya perubahan struktural tersebut. Negara berusaha memperkuat kendali atas sumber daya strategis, membenahi birokrasi, dan mempercepat pelaksanaan program untuk rakyat. Perubahan demikian dapat menghadapi perlawanan dari kepentingan yang merasa dirugikan. Namun, kritik yang sah dalam demokrasi harus tetap dibedakan dari praktik mempertahankan penyimpangan.

Di sinilah revolusi konstitusional menemukan tuntutan terpentingnya. Ketegasan harus berjalan bersama penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak warga negara. Revolusi bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, melainkan mengubah untuk siapa kekuasaan bekerja. Keberhasilannya bukan hanya ditentukan oleh kemampuan membongkar ketidakadilan lama, tetapi juga membangun institusi yang mencegah ketidakadilan baru.

Melawan Penjajahan Atas Kekayaan Dan Cara Berpikir

Agus Jabo juga mengangkat dimensi kolonialisme yang lebih mendalam. Penjajahan tidak hanya merampas kekayaan alam dan menguasai wilayah, tetapi juga dapat memengaruhi mentalitas bangsa. Ketergantungan yang berlangsung lama berisiko melemahkan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, membuat suatu bangsa terbiasa menjadi pemasok bahan mentah, pengguna teknologi asing, dan pengikut keputusan ekonomi yang ditentukan pihak lain.

Karena itu, kedaulatan harus disertai pembangunan kepercayaan diri nasional melalui pendidikan, penguasaan teknologi, industrialisasi, inovasi, dan penguatan kapasitas manusia Indonesia. Kemandirian bukan berarti menutup diri dari kerja sama internasional, melainkan kemampuan bekerja sama tanpa kehilangan hak menentukan kepentingan nasional. Bangsa yang berdaulat bukan bangsa yang menolak dunia, tetapi bangsa yang mampu berdiri sejajar dan menentukan masa depannya sendiri.

Dari Pasal 33 Ke Pasal 34: Revolusi Harus Menjangkau Rakyat Miskin

Ada dimensi penting yang menghubungkan pemikiran Agus Jabo dengan tanggung jawabnya sebagai Wakil Menteri Sosial. Pasal 33 berbicara tentang pengelolaan kekayaan bangsa, sementara Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin, anak-anak terlantar, jaminan sosial, dan pelayanan dasar. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kekayaan nasional harus dikelola secara adil agar negara semakin mampu melindungi rakyat dan memperluas kesempatan hidup mereka.

Dalam konteks tersebut, perlindungan sosial bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan bagian dari perjuangan membangun keadilan struktural. Bantuan sosial harus tepat sasaran, data kemiskinan harus akurat dan mutakhir, serta pelayanan negara harus menjangkau mereka yang selama ini belum memperoleh perlindungan memadai. Program kesejahteraan harus membantu masyarakat bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu contoh konkret dalam pembacaan tersebut. Pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin memiliki makna yang jauh melampaui penyediaan ruang kelas dan fasilitas belajar. Ia membuka kesempatan untuk memutus pewarisan kemiskinan antargenerasi. Tidak seorang anak pun seharusnya kehilangan masa depan hanya karena dilahirkan dari keluarga miskin. Anak buruh, petani, dan keluarga miskin ekstrem harus memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan, mengejar cita-cita, dan memperbaiki kehidupan keluarganya.

Di sinilah Pasal 33 dan Pasal 34 bertemu. Kedaulatan ekonomi harus menghasilkan perlindungan sosial, pendidikan, dan kesempatan yang semakin luas. Kekayaan bangsa harus menjadi kekuatan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan, bukan sekadar memperbesar angka pertumbuhan ekonomi.

Tiga WArisan Besar Para Pendiri Bangsa

Dalam pidatonya, Agus Jabo merumuskan tiga warisan besar perjuangan kemerdekaan: api perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kedaulatan bangsa, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ketiganya saling berkaitan. Perjuangan memberikan semangat, proklamasi memberikan kemerdekaan, sedangkan konstitusi memberikan tujuan dan arah penyelenggaraan negara.

Agus Jabo menghubungkannya dengan pemikiran Bung Karno mengenai revolusi nasional dan demokratis. Revolusi nasional dimaknai sebagai perjuangan membebaskan bangsa dari dominasi imperialisme dan ketergantungan ekonomi, sedangkan revolusi demokratis diarahkan untuk mengatasi struktur feodal serta ketimpangan sosial. Dalam pembacaannya, perjuangan historis tersebut belum sepenuhnya selesai dan harus dilanjutkan sesuai tantangan zaman.

Menghidupkan cita-cita para pendiri bangsa tidak berarti mengulang seluruh kebijakan masa lalu. Yang harus diterjemahkan adalah prinsip-prinsip dasarnya: kedaulatan, demokrasi, gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Negara harus kuat tetapi tetap demokratis, perekonomian harus mandiri tetapi produktif, dan pemerintahan harus tegas sekaligus bersih serta dapat dipertanggungjawabkan.

Prabowo Dan Pertaruhan Sejarah Perubahan

Dalam perspektif Agus Jabo, Presiden Prabowo sedang berusaha menempatkan pelaksanaan konstitusi sebagai fondasi perubahan nasional. Penegasan terhadap Pasal 33, kebijakan hilirisasi, penertiban sumber daya alam, pembenahan birokrasi, dan percepatan program kesejahteraan dipandangnya sebagai bagian dari agenda mengembalikan negara kepada cita-cita proklamasi.

Agus Jabo menekankan keinginan Presiden agar program pemerintah memberikan manfaat sebesar mungkin, menjangkau rakyat seluas mungkin, dan dilaksanakan secepat mungkin. Namun, kecepatan harus disertai ketepatan, integritas, serta hasil yang dapat diukur. Keberhasilan perubahan akan ditentukan oleh kemampuan menekan penyimpangan, memperluas pekerjaan layak, meningkatkan kesejahteraan buruh dan petani, mengurangi kemiskinan, serta membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang paling membutuhkan.

Inilah pertaruhan sejarah sebuah agenda yang disebut revolusi. Tekad politik dapat membuka jalan perubahan, tetapi hanya pelaksanaan yang konsisten dan hasil nyata yang dapat membuktikan keberhasilannya. Revolusi tidak cukup dinyatakan telah dimulai. Revolusi harus dikerjakan, diukur, dan dibuktikan dalam kehidupan rakyat.

Penutup: Kemerdekaan Harus Sampai Ke Meja Makan Rakyat

Pada akhirnya, seluruh gagasan Agus Jabo tentang imperialisme, oligarki, serakahnomics, kedaulatan ekonomi, dan revolusi konstitusional harus kembali kepada satu tujuan: manusia Indonesia. Negara tidak didirikan semata-mata untuk memperbesar kekuasaan, mengejar pertumbuhan ekonomi, atau menjadi arena persaingan elite. Negara didirikan untuk melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

Bagi seorang buruh, revolusi berarti memperoleh pekerjaan layak dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga. Bagi petani, revolusi berarti hasil kerja kerasnya dihargai secara adil. Bagi keluarga miskin, revolusi berarti anak-anak mereka dapat makan, bersekolah, tumbuh sehat, dan memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupan mereka, revolusi bukanlah perdebatan ideologi yang rumit, melainkan perubahan nyata yang membebaskan manusia dari ketidakberdayaan.

Itulah pesan mendasar yang dapat ditarik dari pidato Agus Jabo Priyono dalam Kongres VII FNPBI. Perjuangan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada pergantian kekuasaan atau penguasaan sumber daya alam. Ia harus berujung pada transformasi kehidupan rakyat. Kedaulatan harus menghadirkan kemakmuran, konstitusi harus menghasilkan keadilan, dan negara harus hadir terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.

Revolusi yang sejati bukanlah ketika satu kekuatan berhasil menundukkan kekuatan lainnya, melainkan ketika struktur ketidakadilan berhasil diubah menjadi kesempatan hidup yang lebih adil bagi seluruh rakyat. Jika revolusi itu sungguh telah dimulai, bukti terbesarnya bukan sekadar runtuhnya kekuasaan lama, melainkan bangkitnya kehidupan rakyat dari kemiskinan menuju kemandirian dan martabat.

Sebab, kemerdekaan harus sampai ke meja makan rakyat. Kedaulatan harus sampai ke sawah petani dan pabrik tempat buruh bekerja. Keadilan sosial harus sampai ke rumah keluarga miskin. Dan cita-cita proklamasi harus sampai ke masa depan anak-anak Indonesia.

Di sanalah Pasal 33 dan Pasal 34 menemukan maknanya. Di sanalah konstitusi memperoleh jiwanya. Dan di sanalah cita-cita Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja menjadi kenyataan yang dapat dirasakan seluruh rakyat.

Karena pada akhirnya, revolusi bukanlah tentang bagaimana kekuasaan dikenang oleh sejarah, melainkan bagaimana rakyat merasakan perubahan dalam kehidupannya.

Agustinus Budi Prasetyo Hadi, Penulis merupakan Tenaga Ahli Menteri Sosial RI

[post-views]