Pembangunan Batalyon TP Jayasasana Di Cianjur Dipersoalkan, Petani Minta Aktivitas Alat Berat Dihentikan

Cianjur, Berdikari Online – Rencana pembangunan sarana dan prasarana Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) Jayasasana di Desa Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menuai persoalan. Pasalnya, lokasi pembangunan tersebut berada di areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) yang dikelola Kelompok Tani (KT) Karya Mandiri.

Persoalan ini dibahas dalam pertemuan virtual melalui Zoom Meeting yang difasilitasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Ditjen PKPS), Kementerian Kehutanan, pada Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Fasilitas dan Jasa Kekuatan Pertahanan, Kepala Pusat Konstruksi Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0608 Cianjur, Camat Cikalongkulon, Kepala Desa Mekargalih, KT Karya Mandiri, serta PP STN selaku pendamping kelompok tani.

Agenda utama pertemuan adalah membahas tindak lanjut aktivitas pembangunan sarana dan prasarana Batalyon TP Jayasasana yang direncanakan berdiri di atas lahan seluas 50,62 hektare. Lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus (KHDPK) dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang persetujuan pengelolaannya dipegang KT Karya Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, telah melakukan evaluasi terhadap permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diajukan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk pembangunan Batalyon TP Jayasasana.

Melalui surat tanggapan Nomor 5.612/Menhut-PLA/PKH/PLA-4/B/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026, permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pihak Kementerian Kehutanan bahkan menyarankan agar pembangunan fasilitas militer tersebut mencari lokasi alternatif.

Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya karena lahan yang diajukan masuk dalam areal Perhutanan Sosial dan KHDPK yang telah memiliki persetujuan pengelolaan oleh KT Karya Mandiri.
Namun, persoalan muncul ketika aktivitas alat berat milik PT Perkasa Guna Abadi, selaku pengembang yang mengerjakan pembangunan sarana dan prasarana Batalyon TP Jayasasana, tetap berlangsung di lokasi. Aktivitas tersebut disebut telah memasuki lahan garapan petani anggota KT Karya Mandiri dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Atas kondisi tersebut, KT Karya Mandiri melayangkan surat pengaduan kepada Ditjen Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan. Mereka meminta agar aktivitas alat berat di lokasi pembangunan segera dihentikan sampai terdapat kejelasan mengenai status dan legalitas penggunaan kawasan tersebut.

Dalam pertemuan virtual tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan penjelasan terkait persoalan pembangunan. Setelah melalui pembahasan, seluruh pihak sepakat untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan kesesuaian lahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kelayakannya sebagai lokasi pembangunan Batalyon TP Jayasasana.

Apabila hasil peninjauan menunjukkan bahwa lokasi di Desa Mekargalih tidak memenuhi ketentuan, pembangunan sarana dan prasarana Batalyon TP Jayasasana akan diarahkan untuk mencari lokasi alternatif di Desa Mekarsari, yang berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas dan masih dikelola Perum Perhutani.

Peninjauan lapangan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap status kawasan, melindungi hak dan ruang kelola petani Perhutanan Sosial, sekaligus memastikan agar setiap aktivitas pembangunan pemerintah tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(Amir)

[post-views]