Posko Menangkan Pancasila kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar aksi massa menolak kebijakan impor beras, Rabu (26/01/2018).
Selain diikuti oleh anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD), aksi tersebut juga diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, seperti Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Luwu Utara.
Awalnya aksi ini digelar di depan Taman Makam Pahlawan, jalan Dr. Ratulangi, lalu bergerak menuju kantor DPRD kota Palopo, sembari menggelar spanduk dan orasi secara bergantian.
Ketua LMND Palopo Asmal mengatakan, kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak menguntungkan rakyat, tetapi justru menguntungkan pihak swasta.
″Harusnya kebijakan yang diambil pemerintah menguntukan rakyat, tetapi ini kok malah segelintir orang,″ katanya.
Dia melanjutkan, kebijakan impor beras sebesar 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam berpotensi merugikan petani lokal. Sebab, impor beras itu dilakukan bersamaan dengan panen raya petani lokal.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan pernyataan Mentri Pertanian yang mengklaim Indonesia sudah mencapai swasembada beras.
″Apabila pemerintah tidak mampu mengontrol harga dan tetap melakukan impor, maka Menteri tersebut layak dicopot dari jabatannya,″ tegasnya.
Selain menolak impor beras, aksi tersebut juga menuntut penurunan harga kebutuhan dasar lainnya, seperti BBM, tariff listrik, dan gas elpiji.
Mereka juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk kembali ke jalan Trisakti dan Nawacita, sebagaimana janji kampanyenya dulu.
Rencananya, Posko Menangkan Pancasila akan kembali menggelar aksi bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya pada senin (29/01).
Abdul Wahid