Masyarakat adalah unsur terpenting dalam momentum Pilkada 2024. Pelaksanaan Pilkada ditandai dengan pemungutan suara akan berlangsung serentak pada Rabu, 27 November 2024 di seluruh Indonesia.
Sebagai pemegang hak suara, masyarakat telah dihadapkan pada berbagai kampanye dan program dari calon Kepala Daerah. Bijak dalam memilih, tentunya dibutuhkan untuk menentukan masa depan Daerah.
Tentunya masyarakat menginginkan pemimpin tanggap terhadap isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan lingkungan, hukum, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta memiliki misi untuk masa depan Daerah. Pemimpin harus memiliki jiwa keteladanan serta dapat memberikan citra baru dan tulus kepada rakyat.
Masyarakat berharap agar Pilkada 2024 bisa berjalan dengan adil, demokratis, transparansi dan tidak ada kecurangan. Sehingga banyaknya suara masyarakat sebanding dengan yang diimpikan seperti Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap Rakyatnya.
Namun, sudahkah masyarakat saat ini paham apa kebutuhannya dan apa yang ditawarkan oleh para calon pemangku kebijakan, terlebih lagi kesiapan masyarakat akan perbedaan pendapat dan informasi. Tentu hal ini patut di pertanyakan.
Demokrasi sejatinya adalah proses rakyat untuk menyalurkan kekuasaan pada orang-orang yang dipilih dan dipercaya dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbeda pendapat itu hal yang biasa, tapi janganlah perbedaan pendapat itu kemudian diperuncing sehingga akhirnya bisa membuat perpecahan.
Penulis berpendapat bahwa memilih pemimpin ini tidak sama dengan memilih kucing di dalam karung: soal integritas, kapasitas, dan pengalaman itu penting. Kalau memilih bukan karena kapasitas, tapi isi tas, ini akan menjadi sesuatu hal yang fatal, karena akan berdampak pada kehidupan masyarakat lima tahun ke depan.
Jadi jangan terjebak dengan praktik-praktik uang tapi gunakanlah hak pilih sesuai dengan pertimbangan rasionalitas.
Lebih jauh lagi, dampak negatif politik uang bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin tentunya akan menghambat pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terjadi karena figur terpilih akan mengumpulkan uang untuk mengembalikan modal yang di keluarkan selama kampanye. Karena itu sangat penting masyarakat menolak bentuk-bentuk politik uang, termasuk serangan fajar (pembagian uang sebelum hari pencoblosan)
Dampak terakhir akibat politik uang yaitu terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten, transparan dan akuntabel. Penulis berpesan kepada masyarakat: pilihlah pemimpin dari figur yang berintegritas. Masyarakat harus cerdas memilih jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka; pilih yang berintegritas, bukan isi tas.
Sardin (Anggota EK LMND Kendari)