Perwakilan 71 Desa di Lampung Meminta DPD RI Menyelesaikan Konflik Agraria

Jakarta, Berdikari Online – Fokus Grup Diskusi Desa Kawasan Hutan (FGD-DKH) Lampung pada Hari Jumat (14/07) menyambangi Kantor DPD RI di Jakarta dan diterima Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga Desa kawasan Hutan dipimpin langsung oleh presidium FDG DKH Abu Hasan dan Robby Sujadmiko bersama perwakilan warga yang berdomisili di desa dalam kawasan Hutan Reg. 38 Gunung Balak Hasan Basrie, Register 34 Lampung Utara: Saeful Ginting, dan Reg. 47 Way Terusan: Nyoman sake dan Wagiman.

FGD DKH meminta DPD RI memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Kenapa kami ke DPD karena kita ketahui bahwa Fungsi DPD adalah legislasi, penganggaran, pengawasan, dan KLHK adalah salah satu mitranya; maka kami meminta Ketua DPD RI Bapak Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti dan juga Pimpinan Komite II DPD RI melalui Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. salah satu utusan daerah yang sekarang sedang aktif serta menjabat di DPD RI untuk membantu jalan keluar atas apa yang menjadi kendala-kendala dari kegiatan PPTPKH Lampung,” jelas Abu Hasan.

Dalam sambutannya, Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. menegaskan jika aturannya sudah dibuat oleh Kementerian LHK tentang kegiatan PPTPKH yang harus dijalankan. Adapun kendalanya secepatnya akan kami komunikasikan segera ke Ibu Menteri. Mengingat banyak desa di Lampung, tentu tidak mungkin kita sampaikan satu persatu. Jadi kita akan usulkan nanti agar KLHK dan Dirjend Planologi supaya segera sosialisasi seusai diskusi yang lumayan panjang. Jadi Bapak-Bapak tunggu saya di Lampung. Surat Penyampaian Aspirasinya sudah saya terima secara resmi ya dan segera saya laporkan ke Ketua DPD RI Pak Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti,” ujar Bustami Zainudin. Hal itu diamini juga oleh Kasubag DPD RI Gerlan saat menerima surat dari perwakilan FGD DKH Lampung.

“Perlu diketahui Masyarakat Lampung bahwa tujuan kami ke Jakarta adalah kita ingin mendorong percepatan terkait Surat DIRJEN PKTL, Permintaan Data Subjek dan Objek Pemukiman dan Fasos Fasum dan Pembentukan Tim Teknis Per Kabupaten yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,” tambah Abu Hasan. “Karena hingga saat ini kami belum melihat proses sosialisasi, pendataan dan Inventarisasi oleh Tim Terpadu yang nantinya masuk dalam program TORA,” ujar Abu Hasan Lagi.

Menurut Abu Hasan, keinginan masyarakat senafas juga dengan harapan Presiden Joko Widodo dalam program Nawacita dan Program TORA. Presiden ingin mengeluarkan desa-desa definitif yang ada dalam kawasan kehutanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan Pusat Statistik pada 2021 merilis ada 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan dengan 36,7% termasuk kategori miskin. Khusus di Lampung masih ada kurang lebih 200 desa. Oleh sebab itu Abu Hasan menghimbau dan mengajak Kepala Daerah, Gubenur dan Bupati agar proaktif. Sebab, bagi 14 kabupaten atau kota yang tidak menyampaikan data tersebut pada batas waktu dimaksud maka dianggap tidak mengajukan permohonan PPTPKH.

“Jadi ini hasil kesepakatan Pemda seProvinsi Lampung yang dipimpin oleh Tim Terpadu. Lo ga percaya hubungi aja koordinator Tim terpadu PPTPKH Lampung,” ucap Abu Hasan meyakinkan, “kan kasihan rakyat yang sudah puluhan tahun memimpikan lahan pemukimannya lepas dari kawasan kehutanan kalau tidak direkomendasaikan oleh Pemerintah Daerah.” Abu Hasan pun menambahkan bahwa keberadaannya hingga jauh-jauh ke DPD ini ingin membantu pemerintah daerah dan juga mendampingi masyarakat desa agar kegiatan PPTPKH dapat berjalan sesuai jadwal.

Sebagai infomasi, tahun 2022 Timdu sudah melakukan penelitian Tahap I terhadap 7 (Tujuh) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur. Tahun 2023, akan dilakukan Penelitian Tahap II Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung.

“Jadi kami tunggu Timdu ke lapangan. Warga siap membantu dalam hal sosialisasi dan pendataan,” tutupnya.

(Rahayu)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid