Perumahan Rakyat

Negara yang dikelola oleh rejim neoliberal memang selalu membawa malapetaka. Tidak terkecuali di sektor perumahan. Di sektor ini, menurut laporan BPS yang terbaru, masih terdapat sekitar 22% atau 13,6 juta keluarga yang tidak mempunyai rumah.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa pun angkat bicara. Alumnus Institut Teknologi Bandung ini pun mengaku bahwa pembangunan perumahan rakyat memang belum sesuai dengan target. Rupanya, Suharso Monoarfa dan bosnya (SBY) sudah lupa dengan pesan filsuf Jerman, Heidegger, yang berkata: “masalah perumahan lebih tua dari masalah perang, dan masalah perumahan jauh lebih tua dari masalah ledakan penduduk.” Artinya, kalau tidak ada fokus dan keseriusan, maka jangan harap persoalan perumahan bisa selesai dengan sendirinya.

Dengan beban ekonomi yang semakin berat, berakibat pada semakin mengecilnya daya beli rakyat, maka program perumahan rakyat akan menjadi sangat penting. Setidaknya, jika program perumahan bisa diatasi pemerintah, maka pendapatan yang kecil itu bisa dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dasar yang lain. Sebaliknya, jika dalam situasi seperti ini pemerintah tidak bisa menyediakan perumahan bagi rakyat, maka ke depan akan semakin banyak rakyat Indonesia yang hidup menjadi “tuna-wisma”.

Satu hal yang harus diakui, dan memang wajib untuk diakui, bahwa program pembangunan rumah di Indonesia sangatlah lamban. Marilah kita ambil perbandingan antara Indonesia dan Malaysia: Sektor perumahan di Indonesia hanya menyumbang sekitar 2,7% terhadap Product Domestic Bruto (PDB), sedangkan Malaysia sektor perumahan memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap PDB-nya.

Apa masalahnya? Selama ini, pemerintah selalu ini masih bertumpu kepada pengembang untuk membangun rumah. Padahal pengembang, namanya juga pengusaha, harus memperhitungkan untung dan rugi. Pada kenyataannya, pengembang lebih cenderung membangun perkantoran dan perumahan untuk kelas menengah ke atas.

Seharusnya, dalam hal bagaimanapun, tanggung-jawab pembangunan perumahan rakyat diletakkan di pundak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bukankah agenda perumahan rakyat merupakan amanat konstitusi yang mesti dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah seharusnya mempersiapkan anggaran khusus untuk membiayai program perumahan ini. Ada baiknya pemerintah Indonesia bercermin kepada pemerintahan Hugo Chavez di Venezuela. Berkah dari keuntungan minyak negeri sosialis itu sebagian besar telah dialihkan untuk membangun rumah dan apartemen layak untuk rakyatnya. Sebaliknya, di Indonesia, sebagian besar kekayaan alam mengalir deras ke tangan perusahaan multinasional.

Jika persoalan pembangunan perumahan adalah karena ketiadaan lahan, kenapa pemerintah pusat tidak mengalihkan semua lahan milik negara untuk digunakan sebagai lahan untuk perumahan rakyat.

Selain itu, program pembangunan Rumah Susun Sederhana untuk rakyat tetap harus dilanjutkan, tentunya dengan disertai fasilitas dan layanan publik seperti transportasi, sekolah, pusat kesehatan, dan lain sebagainya. Selama ini, banyak program Rusunawa  untuk kaum miskin kandas di tengah jalan. Dan, kalaupun berhasil diselesaikan, itu sudah disewakan kepada kelas menengah ke atas.