Pertambangan, Industrialisasi Nasional dan Hilirisasi

Soal seberapa besar kekayaan sumber daya alam kita yang menjadi basis pertambangan tidaklah perlu diragukan lagi. Justru, pertambangan Indonesia yang kaya raya itu sampai kini masih menjadi rebutan penguasaan oleh Modal Asing melalui perusahaan multinasional dalam sistem Kontrak Karya (KK). Pertambangan Indonesia dalam hitungan awam seperti yang disampaikan Abraham Samad dan juga kemudian diulang Mahfud MD jika tak ada salah urus pengelolaan seperti korupsi seharusnya memperkaya rakyat Indonesia. Namun seringkali malah pertambangan justru menjadi alat eksploitasi dan sumber kesengsaraan rakyat terlebih di sekitar tambang sebagaimana dahulu Rempah-Rempah tidak mendatangkan berkah begitu penjajahan tiba.

Penjajahan alias kolonialisme itu semakin memperparah eksploitasi sumberdaya alam dan manusia dengan mengabdikan hasil-hasil produksi tanah jajahan dan keuntungan untuk kepentingan asing. Kebutuhan anak negeri diabaikan.

Setelah Indonesia merdeka, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33, kekayaan sumber daya alam dan pertambangannya seharusnya digunakan untuk “Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”.
Kekayaan alam yang melimpah inilah yang menjadi harapan Kemakmuran Rakyat menjadi nyata. Untuk itu perlu dikelola secara pengetahuan agar bisa bernilai lebih yaitu secara industri bukan sekadar menunggu hasil dari geliatnya alam bagaikan “tongkat kayu dilempar jadi tanaman” sebagaimana lagunya Koes Plus. Tetapi lebih dari itu karena (Ilmu) pengetahuan. Karena itu dalam industri pangan disiapkan anak-anak negeri yang akan mampu mengelolanya; misalnya melalui pendirian Institut Pertanian Bogor.

Yang kita bicarakan adalah Industrialisasi Nasional. Artinya pembangunan menuju kemakmuran rakyat itu melalui kerja-kerja Industri yang bersifat nasional yaitu mengabdi pada kepentingan nasional. Industrialisasi bisa saja terjadi di Indonesia tapi tidak untuk kepentingan nasional sebagaimana di masa kolonialisme. Modal Asing bebas masuk membangun Industri dan hanya menjadikan rakyat Indonesia sebagai buruh-buruh berupah rendah. Kita tentu tidak menginginkan kondisi Industrialisasi seperti itu terus berlangsung. Kita ingin sebagaimana telah dikemukakan, Industri dengan basis kekayaan alam dan pertambangan yang melimpah menjadi basis kemakmuran rakyat sehingga mampu memajukan sumber daya manusianya melalui pendidikan dan kesehatan.

Tapi Kita selalu berkata: tak ada modal nasional yang menggerakkannya. Kita perlu investor. Kita perlu investasi asing. Tentu bisa betul tetapi tidak perlu juga kita membudak pada investasi asing yang seringkali malah menjadikan rakyat sengsara. Sebab secara prinsip, Modal Asing itu tak akan membiarkan kita mampu membangun Industri Nasional dan menjalankan industrialisasi nasional yang secara perdagangan persaingan saja sudah tidak betul dengan membuat saingan bisa mandiri.

Jadi, mau tidak mau kita harus mempunyai atau mengumpulkan modal nasional untuk membangun industri nasional tersebut.

Saat ini ada peluang untuk mengumpulkan modal nasional dari dunia pertambangan yaitu Hilirisasi. Kita tidak ingin pertambangan menjual murah kekayaan alam kita tetapi bagaimana melipatgandakan keuntungan sehingga bisa menjadi modal nasional untuk industrialisasi nasional. Membangun industri sesuai kebutuhan nasional yang ke depan juga bisa menjadi sarana pergaulan Internasional : “…ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tema Industri Nasional dan Hilirisasi ini seharusnya bisa menjadi pertarungan gagasan dalam Pemilu 2024 di tengah isu kecurangan pemilu yang melanda. Para Capres yang menjadi fokus politik hari-hari ini dan mendatang yang berpuncak pada pemilihan Presiden perlu lebih jelas dan detail mengemukan gagasan.

Jalan kemakmuran rakyat Indonesia selain Industrialisasi nasional dan Hilirisasi adakah jalan lain?

Foto : illustrasi Hilirisasi Tambang

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid