Padang, Berdikari Online – Aksi Petani Air Bangis di Pasaman Barat, Sumatera Barat dalam memperjuangkan keadilan agraria mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan. Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan pembubaran dan penangkapan terhadap petani yang sedang melakukan ibadah di dalam Masjid Raya, Sabtu (5/8).
Sebelumnya, ribuan petani melakukan unjuk rasa atas penolakan terhadap ditetapkannya lahan masyarakat sebagai kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menuntut agar pemerintah segera melakukan penyelesaian terhadap konflik agraria yang terjadi.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Serikat Tani dan Nelayan (PP STN), Ahmad Rifai, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Polda Sumbar itu telah melanggar etik kemanusiaan.
“Pembubaran dan penangkapan petani yang melakukan aksi massa sejak lima hari kemarin di Kantor Gubernur Sumbar adalah bentuk keangkuhan terhadap rakyat selaku pemilik kedaulatan,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya.(5/8)
Ahmad Rifai juga menyayangkan PSN yang hajatannya untuk membuka lapangan kerja di Sumbar justru meminggirkan basis ekonomi mayoritas penduduk Air Bangis sebagai petani Sawit. Ia menegaskan bahwa Pemerintah jangan sekali-kali mencanangkan proyek apapun yang tidak sesuai dengan kondisi objektif masyarakat.
“Jika itu terjadi maka akan selalu menimbulkan konflik, penderitaan dan juga jangan sampai cawe-cawe untuk ambil keuntungan terlebih menjelang Pemilu 2024,” tambahnya.
Rifai menyampaikan solidaritas kepada Petani Air Bangis yang telah berjuang gagah dan berani menegakkan keadilan. Ia juga mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar menginstruksikan Polda Sumbar untuk melepaskan petani yang ditangkap dalam aksi tersebut.
“Petani Air Bangis jangan kecut; terus semangat bangun dan perkuat persatuan. Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah,” pungkasnya.
(Supro)
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid
