Partai Itu Badan Publik, Bukan Milik Pribadi Oligarki

Partai politik (Parpol) sejatinya adalah lembaga politik milik publik. Sebab, raison d’etre atau alasan mengadanya partai politik adalah melayani kepentingan umum.

Tetapi, di Indonesia, kenyataannya sungguh berbeda. Hari-hari ini, kita melihat parpol tak ubahnya perusahaan milik keluarga. Jabatan partai diisi oleh si pemilik dan anak-anaknya. Regenerasi kepemimpinan partai tak ubahnya pewarisan takhta.

Padahal, di UU Parpol, tujuan Parpol bersifat publik, yaitu memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Gejala Partai Pribadi

Namun, akhir-akhir ini muncul gejala tidak sehat dalam di tubuh kepartaian kita, yakni menguatnya gejala ‘partai personal’ (personal party). Merujuk pada ilmuwan politik Norberto Bobbio (1995) dan Mauro Calise’s (2000), partai personal adalah partai yang dibuat, dimiliki, dan digunakan untuk kepentingan satu orang.

Ada beberapa ciri partai personal. Pertama, partai berdiri karena kehendak individu/tokoh. Biasanya, tokoh itu adalah orang kuat dari kalangan politisi, birokrat, militer, maupun pebisnis.

Sang tokoh ini yang membiayai atau menghidupi partai tersebut. Sulit dibayangkan, tanpa kehadiran sang tokoh itu, belum tentu partai itu bisa berkelanjutan.

Kedua, partai tersebut hanya menjadi alat politik dari si pemilik partai. Pada prakteknya, partai tersebut dikelola layaknya perusahaan milik keluarga.

Ketiga, pengambilan kebijakan partai terkonsentrasi di tangan sang pemilik partai. Biasanya, sang pemilik partai menduduki jabatan Ketua Umum ataupun Dewan Pembina. Suara partai adalah suara sang pemilik. Biasanya lagi, jabatan sang pemilik bersifat seumur hidup.

Tanpa saya menyebutkan di sini, para pembaca yang budiman tentu sudah tahu partai-partai yang masuk dalam 3 kategori di atas.

Tentu saja, partai milik personal memunggungi esensi politik, yakni seni menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umum. Khittah politik adalah pengabdian pada kepentingan umum. Sebaliknya, partai personal mengabdi pada kepentingan pemilik partai.

Agenda Oligarki

Selain makin terpersonalisasi, partai juga makin terjerat dalam kepentingan oligarki. Baik secara tidak langsung (melalui sokongan pendanaan) maupun langsung (oligarki turut mendirikan partai).

Ada dua penyebabnya. Satu, kekayaan dan pengusaan sumber daya berada di tangan segelintir orang. Kita tahu, salah satu basis bagi tumbuh kembangnya oligarki adalah kekayaan.

Dua, politik yang semakin transaksional dan berbiaya mahal. Uang sudah menjadi kunci dalam politik. Jangankan untuk kontestasi politik, membangun dan mengoperasionalkan partai saja butuh uang.

Taruhlah Golkar. Pada 2016, menurut pengakuan Ketua Umumnya saat itu, Setya Novantu, biaya operasional partai per bulan berkisar Rp 5-10 milyar[1]. Tanpa didukung oleh iuran anggota, darimana partai membiayai kebutuhan operasional sebesar itu?

Itu yang membuat politik makin berada dalam kendali oligarki. Mereka yang sanggup mendirikan partai hanyalah orang yang punya uang atau di belakangnya banyak donatur kaya.

Belum lagi menghitung biaya kontestasi politik. Ada banyak data yang bertebaran soal itu. Salah satunya, hasil kajian Litbang Kemendagri tahun 2015. Disebutkan, memperebutkan kursi bupati/wali kota, biaya yang harus dirogoh mencapai Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan gubernur mencapai Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Jadi, kalau kamu ingin berlaga di Pilkada, tetapi tidak kaya-kaya amat, jalan lainnya hanya meminta dukungan pemodal dan cukong. Dan sebagian besar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan itu.

Survei KPK tahun 2017 menemukan, sebanyak 82,3 persen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan dibantu oleh pemodal. Sedangkan pada Pilkada 2018, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibantu cukong sebanyak 70,3 persen.

Tentu saja, dukungan itu tidak gratis. Setelah kandidatnya menang dan berkusa, pengusaha mendapat imbal baliknya: izin konsesi, jaminan keamanan, beragam insentif bisnis, dan lain sebagainya.

Partai Sebagai Milik Publik

Tanpa kehadiran partai yang berjuang untuk kepentingan publik, sulit untuk berharap ada perbaikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, ada kemendesakan untuk memperjuangkan agar partai politik menjadi badan publik. Tentu saja, itu tidak gampang, tetapi harus diperjuangkan.

Pertama, memastikan kemandirian partai politik dalam hal pendanaan. Sudah saatnya mendorong semua partai untuk menghidupkan iuran anggotanya.

Anggaplah satu partai punya kader dan anggota sebanyak 700 ribu orang. Anggaplah iurannya sebesar Rp 10 ribu, maka iurang yang terkumpul bisa mencapai Rp 7 milyar. Setidaknya, anggaran segitu sudah bisa membiayai operasional partai.

Selain itu, sumbangan dari pihak ketiga, baik pengusaha maupun pihak lain yang berduit, harus dibatasi dan dibuat transparan. Untuk ini, UU nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan UU Pemilu sudah membuat batasan sumbangan dari pihak luar: individu maksimal Rp 1 milyar, sedangkan badan usaha maksimal Rp 7,5 milyar.

Ide pembiayaan partai oleh Negara juga patut didukung. Setidaknya, ketika mendapat pembiayaan dari Negara, ada hak publik untuk menagih partai agar membuka laporan keuangannya. Dan yang terpenting juga, publik berhak menagih dan mengevaluasi kinerja partai.

Kedua, mendemokratiskan kehidupan partai. Agar partai tak lagi menjadi milik pribadi. Agar partai tak ubahnya perusahaan milik keluarga. Agar regenerasi kepemimpinan partai tak lagi seperti pewarisan takhta raja-raja di masa lampau.

Tentu saja ini tidak mudah. Menyerukan demokrasi internal kepada partai-partai itu ibarat berseru-seru di tengah padang pasir. Tapi, mau bagaimana lagi, ini harus dilakukan dan diperjuangkan.

Harus ada kondisi yang memungkinkan pengambilan kebijakan partai tidak lagi tersentralisasi di tangan segelintir orang, atau badan super-power, melainkan di tangan seluruh anggota lewat mekanisme yang demokratis. Kemudian, regenerasi kepemimpinan partai juga terbuka ke seluruh kader partai.

Ketiga, memperjuangkan berdirinya partai alternatif. Sebuah partai yang dikelola secara modern dan demokratis, yang bekerja untuk kepentingan publik.

Tentu saja, membangun partai alternatif tidak gampang, di tengah situasi yang segalanya membutuhkan uang, apalagi diperhadapkan dengan batasan-batasan demokrasi yang formalistik: persyaratan pendirian partai, persyaratan partai peserta pemilu, dan lain sebagainya.

Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Suburnya ketidakkepercayaan rakyat terhadap partai-partai yang ada adalah basis sosial untuk pendirian partai alternatif.

NUR ROCHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta.


[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160725140556-32-146848/biaya-operasional-golkar-capai-rp10-miliar-per-bulan

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid