Peluang dan Tantangan Partai Alternatif di Pemilu 2024

Sejak 2004 hingga sekarang, ada beragam upaya memperjuangkan lahirnya partai alternatif. Sebuah partai yang lahir dari bawah, yang dikelola secara modern dan demokratis, dan bercita-cita mulia untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

Sayang sekali, niat mulia saja tak cukup. Selain rintangan politik yang berbiaya mahal, yang menempatkan uang di segala urusan, ternyata ada hambatan politik formal juga, yaitu UU Parpol dan UU pemilu.

Seberapa besar peluang partai alternatif bisa ikut berlaga dan berbicara di pemilu 2024?

Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, partai alternatif harus punya target yang jelas.

“Sekedar berbadan hukum, sehingga bisa mempengaruhi kebijakan dengan demonstrasi, perluasan wacana, dan menyuplai kader ke partai arus utama, ataukah mau ikut pemilu dan masuk parlemen,” kata Usep dalam diskusi virtual bertajuk “Pemilu 2024: Saatnya Partai Alternatif Berbicara”, Rabu (20/1/2024).

Selain itu, menurut dia, partai alternatif juga harus melihat kecairan ideologi partai-partai di parlemen. Artinya, tidak ada partai yang berbasis ideologi yang kuat dan berpengaruh di parlemen.

Aspek lainnya yang disoroti oleh Usep adalah soal tingkat pengakaran di masyarakat (party ID) semakin menurun. Tahun 1999 angka party ID itu masih dikisaran 86 persen, tetapi di tahun 2014 tinggal 11 persen.

“Ini peluang bagi partai alternatif untuk di tengah massa yang merasa tak terafilisasi dengan parpol tertentu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asep menyinggung aspirasi yang tidak terakomodasi parlemen, seperti aksi-aksi protes jalanan yang melibatkan banyak orang.

“Ada aksi tolak RKUHP, tolak omnibus law, juga pawai tahunan dari kaum buruh dan perempuan,” ungkapnya.

Menurutnya, partai alternatif perlu mengkalkukasi aksi protes ini di setiap daerah sebagai basis untuk membangun strukturnya.

Ma’ruf Asli, mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)-MPO, menekankan partai alternatif yang punya basis ideologi, keberpihakan, dan cita-cita politik yang jelas.

“Rakyat merindukan partai yang bisa menggunakan kekuasaan untuk memakmurkan rakyat,” ujarnya.

Mantan aktivis 1998 ini juga berharap partai alternatif bisa menyentuh beragam sektor sosial di masyarakat. Tidak hanya fokus pada sektor masyarakat yang menjadi pendukung tradisional kaum progressif, seperti petani, buruh, dan kaum miskin.

Gerakan Buruh

Gerakan buruh, yang cukup aktif mewarnai politik mobilisasi sejak bergulirnya reformasi, juga menyadari urgensi pembangunan partai alternatif.

Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengakui isu partai alternatif sudah lama bergulir dalam pendiskusian di antara serikat buruh.

“Baik di KASBI, aliansi, maupun jaringan, ada kesadaran akan perlunya menghadirkan partai alternatif. Hanya saja, tidak ada target itu harus terwujud di Pemilu 2024,” katanya.

Menurutnya, partai alternatif harus lahir dari gerakan rakyat dan punya akar yang kuat di tengah basis massa. Untuk itu, pembangunan partai alternatif membutuhkan persiapan yang matang.

Anwar “Sastro” Ma’ruf, sekretaris Jenderal Konfederasi Gerakan Rakyat Indonesia (KPRI), mengajak aktivis pergerakan rakyat memperkuat pembacaan terhadap masyarakat Indonesia sebelum berbicara tentang pembangunan partai alternatif.

Dia mencontohkan, di negara yang belum terindustrialisasi dengan baik, ide dan niat membangun partai Buruh belum tentu relevan.

Selanjutnya, dia juga mengajak aktivis pergerakan rakyat memperhitungkan regulasi kepartaian dan persyaratan pemilu yang memang sengaja diciptakan untuk menjegal partai alternatif.

“Melawan regulasi ini, tidak cukup dengan judicial review ke MK, kecuali jika membawa massa jutaan,” ujarnya.

Dia mengajak semua organisasi pergerakan rakyat untuk duduk bersama, lalu melakukan refleksi terhadap kelemahan dan potensi memajukan gerakan rakyat.

Sastro, sapaan akrabnya, juga berbicara tentang politik devide et impera atau politik pecah belah yang kerap dipergunakan oleh oligarki untuk melemahkan gerakan rakyat.

Dia mencontohkan radikalisasi dan mobilisasi besar menentang UU Cipta Kerja terinterupsi oleh berbagai kegaduhan yang terjadi pasca kepulangan pendiri Front Pembela Islam, Habib Rizieq.

“Gerakan buruh harus memadukan pengorganisiran berbasis tempat kerja dan lingkungan. Juga mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan budaya dan religius di masyarakat,” terangnya.

Terakhir, dia menekankan perlunya pergerakan rakyat memperhatikan pembangunan ekonomi. Mulai dari pendirian koperasi pekerja hingga memperjuangkan pendapatan azasi universal.

Menurutnya, pembangunan ekonomi rakyat penting untuk melawan politik uang.

Terakhir, terkait pembangunan partai alternatif, Sastro mengusulkan agar gerakan rakyat segera duduk bersama untuk merumuskan agenda pembangunan partai alternatif menuju pemilu 2024.

Sangat Mendesak

Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD), Dominggus Oktavianus, menegaskan bahwa pembangunan partai alternatif merupakan jawaban atas pilihan-pilihan yang makin terbatas belakangan ini.

“Situasinya, pilihan politik itu makin sempit. Realitas politik kita hanya menghadirkan pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya. Tidak ada perbaikan,” jelasnya.

Penyebabnya, lanjut dia, sistem kepartaian dan perpolitikan kita sudah dibajak oleh oligarki. Kelompok kecil elit yang berkuasa inilah yang makin menentukan arah Indonesia ke depan.

Menurut Dominggus, menghadapi situasi dengan pilihan yang makin terbatas itu, gerakan rakyat atau kaum 99 persen semakin didesak untuk menciptakan sebuah alat politik alternatif.

“Partai alternatif ini butuh platform bersama yang sangat luas, yang bisa mengakomodir banyak sekali pemikiran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dominggus menyinggung tiga tantangan yang merintangi pembangunan partai alternatif, yaitu tantangan politik, hambatan birokratis, dan internal gerakan rakyat.

“Secara politik, kita berhadapan oligarki yang sangat kuat. Oligarki itu merupakan fusi dari kekuatan politik birokratis dengan kekuatan ekonomi-bisnis,” jelasnya.

Sedangkan hambatan birokratisnya adalah UU Pemilu yang mensyaratkan kepengurusan di seluruh Provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota.

Di internal gerakan rakyat, kata Dominggus, diperlukan pembicaraan yang bersifat luas untuk mendiskusikan masa depan pergerakan rakyat.

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid