Banjir Sebagai Peringatan: Krisis Ekologi!

Ketika alam menyerang kita melalui virus, itulah jalan yang mengembalikan pada pesan kita sendiri. Pesannya adalah apa yang kamu lakukan padaku, sekarang aku lakukan padamu.”

Slavoj Zizek , Pandemic, 2020.

Pesan Zizek pada bukunya “Pandemic” dapat dimaknai sebagai sebuah pesan yang umum, tidak hanya terkungkung pada konteks virus saja, tapi bisa meluas.

Pesan tentang bahaya serangan virus juga pernah disampaikan oleh seorang ahli biologi evolusioner bernama Rob Wallace dalam karyanya “Matinya Epidemilog” dan “Big Farm Make Big Flu.” Sama halnya dengan Zizek, Rob mengatakan virus ini sebagai akibat hancurnya metabolisme alam atau adanya retakan ekologis. Sebuah peristiwa kerusakan alam akibat ulah manusia, yang mengadopsi sebuah sistem produksi yang hanya mengejar keuntungan, tetapi mengorbankan alam.

Persoalan Banjir seringkali direspons secara fatalis, dianggap sebagai cobaan atau menyalahkan hujan yang terlampau deras. Padahal, persoalan banjir memiliki kompleksitas, bukan sekedar tingginya curah hujan sehingga mengakibatkan volume air naik, lalu sungai sebagai wadah alami tak mampu berbuat apa-apa sebab sudah tak bisa merangkul air. Pada akhirnya meluap, membanjir setiap sudut rumah dan menciptakan kesengsaraan.

Selain soal rusaknya kawasan hulu dan resapan, banjir sendiri sebenarnya juga dapat dikatakan sebagai respons alam atas rusaknya hutan alam atau hutan primer, yang selama ini menjadi penyangga iklim. Dampak dari sistem ekonomi yang tidak peduli dengan keberlangsungan hidup, karena yang dipikirkan hanya keuntungan. Ini menyebabkan cuaca ekstrem, kejadian tak menentunya iklim dan perubahan iklim. Dampaknya pun besar sekali, hujan dengan intensitas tinggi, musim yang tidak jelas dan susah diprediksi, akhirnya terjadi banjir, longsor, kemarau panjang dan krisis pangan. Sebab, bencana itu menganggu pola tanam petani yang bergantung pada musim (Field dkk, 2014, Techincal Summary IPCC: 39).

Beberapa riset telah menyebutkan jika penyebab banjir salah satunya oleh rusaknya ekosistem, seperti wilayah hulu yang menjadi tempat asal sungai. Selain itu juga ditengarai akibat rusaknya kawasan resapan yang seharusnya menjadi benteng alami.

Alih Fungsi Kawasan

Salah satunya catatan dari peneliti, bahwa banjir di Kalimantan tidak sekedar bencana yang karena hujan saja, tetapi disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Seperti untuk perkebunan kelapa sawit dan tambang, yang meningkatkan resiko kerentanan komunitas terhadap banjir.

Riset itu menemukan, komunitas yang rumahnya dekat dengan sawit atau tambang, sangat beresiko terkena dampak banjir semakin tinggi, dibandingkan dengan yang jauh dari lokasi tersebut. Mengapa? Karena ada perubahan pada kawasan resapan, seperti hilangnya hutan primer dan rusaknya lahan basah (Wells dkk, 2016).

Mari kita lihat tujuh daerah di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir, yakni Batola, Banjar, Banjar Baru, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Banjarmasin. Banjir mengakibatkan 210.140 orang terkena dampaknya. Rumah rusak, mata pencaharian hilang, dan berkurangnya akses terhadap kebutuhan paling dasar (pangan dan air).

Sebagai contoh di Tabalong. Dari pendekatan normatif yang ditemukan di catatan proyeksi KPHP Tabalong, Kalimantan Selatan, pada halaman 95 menyebutkan bahwa karena tingginya harga jual cengkeh, sawit dan komoditas kebun lainnya telah mengakibatkan alih fungsi hutan oleh masyarakat. Apakah benar oleh masyarakat? Tentu benar, sebab korporasi juga adalah masyarakat. Hasil dari analisis LAPAN menyebutkan jika banjir ini disebabkan oleh penyempitan kawasan hutan, sehingga meningkatkan resiko kerentanan bencana banjir. Dari tahun 2010 sampai 2020, ada penyusutan lahan di Kalimantan selatan, khususnya kawasan hutan. Dari catatan LAPAN terungkap, penyusutan hutan primer mencapai 13 ribu hektare, hutan sekunder 116 ribu hektar, sawah 146 ribu hektar, dan semak belukar 47 ribu hektar. LAPAN pun mengungkapkan jika luasan perkebunan juga bertambah sekitar 219 ribu hektar.

Sejalan dengan LAPAN, Walhi Kalimantan Selatan menemukan adanya alih fungsi yang cukup serius di Kalimantan Selatan. Data Walhi menunjukkan, di Kalimantan Selatan ada 33 persen atau sekitar 1.219.461,21 hektar lahan berubah jadi izin usaha pertambangan, lalu sekitar 17 persen atau 620.081,90 hektar berubah peruntukannya menjadi perkebunan sawit. Sebagian besar dikuasai oleh perkebunan negara dan swasta. Luasan hutan primer masih tersisa 89.169 hektar dan hutan sekunder sekitar 581.188 hektar.

Seperti di Kalimantan Selatan, di Jawa Timur juga tengah mengalami banjir,  terutama di wilayah Jember. Banjir di Jember melanda wilayah Bangsalsari, Tanggul, Gumukmas, Puger, Tempurejo, Ambulu, dan Jenggawah. Di semua wilayah yang terkena banjir tersebut dilewati oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul yang berhulu di Argopuro dan Mayang yang berhulu di lereng Raung. Pada catatan SDLH Kabupaten Jember 2007, DAS tersebut memiliki lahan kritis. Terbesar ada di DAS Bedadung dengan 54.90 persen. Yang terbaru, tahun 2019, luasnya mencapai 65 persen. Kemudian DAS Mayang seluas 30.39 persen dan Bondoyudo atau tanggul 14.71 persen.

Lahan kritis ini sendiri dipicu oleh berkurangnya kawasan tutupan hutan.  Data terakhir menyebut tersisa 33.100 hektar. Pada tahun 2001, Jember memiliki 45.300 hektar hutan primer yang membentang lebih dari 15 persen dari luas daratan. Pada tahun 2019, hutan primer menyusut sekitar 60,9 hektar yang setara dengan 33,6 kt emisi CO₂. Total luasan tutupan hutan yang berkurang seluas 12.200 hektar.

Tentu saja, ini jadi masalah. Ada persoalan tata ruang yang kacau, yang menyebabkan alihfungsi kawasan hutan.

Saya kira, inilah salah satu faktor yang menyebabkan banjir begitu meluas. Tak belajar dari banjir terdahulu, malahan mengajak untuk berpasrah.

Tanggung Jawab Moral Intelektual

Ada banyak intelektual yang menjadi pembela sawit dan tambang. Tentu posisi ini patut dipertanyakan.

Di Indonesia, kajian ilmiah soal dampak tambang dari segi science murni sangat minim. Yang ada hanya soal penanggulangan dan reklamasi pasca tambang. Tak pernah membahas dampaknya pada lingkungan. Ini sangat mengkhawatirkan. Ketika kerusakan dan bencana terus berulang, kaum intelektual tidak bersikap dan bergerak sesuai keilmuwannya.

Kalau ada ada akademisi yang menyebut banjir tempo hari karena curah hujan tinggi dan tidak ada kaitannya dengan alih fungsi kawasan hutan, maka patut dipertanyakan kajian dan keberpihakannya.

Noam Chomsky lewatThe Responsibility of Intellectuals punya pesan untuk mereka, bahwa tanggung jawab kaum intelektual harusnya memenangkan kebenaran dan menyingkap kebohongan. Seperti ditunjukkan Chomsky di buka itu, ia mengeritik seorang sejarawan liberal, Arthur Schlesinger, terkait kesalahan posisi dan cara pandangnya dalam melihat perang Vietnam.

Seperti juga dikatakan Mohammad Hatta (1957), bahwa kaum intelektual punya tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran karena mengetahuinya dan secara moral karena menyangkut keselamatan masyarakat.

Bercermin dari kasus banjir ini, sudah saatnya kaum intelektual berani bersikap: memihak manusia dan keberlangsungan alam ataukah memihak sistim ekonomi yang hanya mengejar keuntungan semata.

Kaum intelektual harus berani menyatakan kebenaran, bahwa kita di tengah krisis iklim, yang mengancam keberlangsungan kita sebagai manusia dan seluruh isi alam raya ini.

WAHYU EKA STYAWAN, anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid