Bagaimana Model Ekonomi Menciptakan Korupsi?

Kebijakan ekspor benih lobster telah menggiring seorang Menteri mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan: tahanan KPK.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, ditangkap oleh petugas anti-rasuah dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/12/2020). Politisi partai Gerindra itu tersandung kasus dugaan suap ekspor benih lobster.

Penangkapan Menteri Edhy bukan hanya menelanjangi keburukan kebijakan ekspor benih lobster, tetapi juga menyingkap wajah buruk sebuah model ekonomi yang bekerja di belakangnya: ekstraktivisme.

Sekilas tentang Ekstraktivisme

Bercokol sejak 500-an tahun yang lalu, kemudian berjaya di era kolonialisme, ekstraktivisme bisa ditandai lewat dua hal yang penting.

Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam untuk menghasilkan bahan mentah (raw material). Bukan hanya sektor pertambangan (mineral, batubara, minyak, dan gas), tetapi juga pertanian, perhutanan, peternakan, perkebunan, dan pengelolaan hasil laut.

Kedua, hasil ekstraksi dalam bentuk bahan mentah kemudian dijual/diekspor ke pasar dunia, terutama ke negara-negara industri maju.

Singkatnya, ekstraktivisme adalah eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar-besaran (volume dan intensitasnya), lalu hasilnya dalam bentuk mentah atau diolah terbatas diekspor ke pasar dunia (Eduardo Gudynas, 2015).

Ekstraktivisme hanya berjualan bahan mentah. Tidak melakukan pengolahan, dengan memanfaatkan teknologi dan tenaga kerja manusia, sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena itu, model ekonomi ini tidak menciptakan nilai-tambah.

Ekstraktivisme mewakili bentuk pembagian kerja paling usang dalam tata ekonomi global. Di satu sisi, negara-negara miskin, kerap disebut pinggiran (periphery), menjadi penyuplai bahan mentah. Di sisi lain, negara industri maju, kerap disebut pusat (core), mengubah barang mentah itu menjadi barang jadi.

Kemudian, barang mentah itu diolah di negara maju, dengan bantuan mesin-mesin dan tenaga kerja, sehingga menjadi prod17uk jadi. Lalu, produk jadi itu dijual kembali ke negara-negara asal bahan mentah itu.

Inilah yang disebut Habibie, Presiden RI ke-3, sebagai “VOC-baju baru” atau neokolonialisme. Yang terjadi, kata Habibie, bangsa kita tak hanya kehilangan nilai tambah, tetapi juga membeli jam kerja bangsa lain.

Kasus ekspor benih lobster hanya satu contoh pikiran pendek ekstraktivisme. Alih-alih berpikir nilai-tambah lewat budidaya maupun industri pengolahan, ekstraktivisme maunya jualan benih.

Padahal, perbedaan harga jual benih dengan lobster dewasa sangat timpang. Harga benih hanya Rp 30 ribu, di tingkat Nelayan malah hanya Rp 3-10 ribu, sementara lobster dewasa ukuran 400-500 gram bisa mencapai Rp 600-800 ribu.

Lalu, siapa yang diuntungkan oleh ekspor benih lobster ini? eksportir dan para pemburu rente.

Ekonomi Rente

Yang menarik, kendati tidak menciptakan nilai tambah, sektor ekstraktif tetap menjadi lahan yang menjanjikan bagi para pemburu keuntungan besar. Kok bisa?

Itu dimungkinkan terjadi karena dua hal, yaitu: pertama, proses ekstraksinya dalam skala besar, baik volume maupun intensitas; dan kedua, sumber daya alam yang diekstraksi adalah komoditas primer yang sedang booming di pasar dunia.

Dalam aktivitasnya, ekstraktivisme melakukan penambangan, pengeboran, hingga penggundulan hutan (deforestasi). Tentu saja, karena berkaitan dengan lingkungan dan manusia, semua aktivitas itu membutuhkan perizinan.

Selain itu, karena skala produksinya, ekstraktivisme membutuhkan lahan yang luas. Karena itu, ekstraktivisme sering identik dengan “kapitalisme primitif”, yang mengedepankan cara paksa dalam mengakuisisi sumber daya seperti perampasan dan penggusuran.

Kemudian, setelah diekstraksi dan menjadi bahan mentah, kemudian dijual ke pasa dunia. Ini juga berkaitan dengan perizinan dan kuota.

Nah, dari semua proses itu, dari eksploirasi, eksploitasi, produksi hingga penjualan (ekspor), pelaku usaha di sektor ekstraktif harus berurusan dengan pemangku kebijakan dan pihak-pihak di sekitarnya (politisi).

Karena itu, agar mendapat limpahan keuntungan, sektor ekstraktif lekat dengan praktek ekonomi rente, yaitu penciptaan keuntungan lewat manipulasi penyaluran sumber daya ekonomi lewat transaksi politik dengan penguasa, misalnya kongkalikong tender, perizinan, atau konsesi lahan, subsidi yang tidak tepat sasaran, hingga manipulasi pajak.

Prakteknya, ekonomi rente selalu membutuhkan perselingkuhan politik. Agar ada jalan supaya kebijakan dan alokasi sumber daya bisa dimanipulasi, sehingga mengalir ke kantong pengusaha.

Karena ekonomi rente sangat membutuhkan dukungan politik, maka praktek “kapitalisme kroni” juga akan terus jaya dan lestari. Kiranya tidak mengherankan, meski era Orde Baru sudah tamat, tetapi model ekonomi yang pernah menopangnya masih lestari.

Tahun 2016 lalu, Indeks kapitalisme kroni yang disusun oleh majalah The Economist menempatkan Indonesia di urutan ke-7 di dunia[1].

Korupsi di Sektor Ekstraktif

Kelindan antara ekonomi rente dan kapitalisme kroni menjadikan sektor ekstraktif sebagai lahan subur bagi praktek korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebetulnya sudah mengendus ini. Tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan, dari 9.353 izin pertambangan saat itu, ada 2.509 izin yang tidak clean and clear alias bermasalah[2].

Di sektor kehutanan, situasinya lebih parah. Berdasarkan temuan KPK pada 2013, dari 150 juta ha tanah hutan yang terkelola, hanya 16,5 juta ha atau 11 persen yang sudah punya izin. Sisanya, 89 persen perizinannya belum clean and clear[3].

Bukan sebatas di perizinan, tetapi di berbagai aspek. Misalnya, pada 2015, KPK menemukan ada  77 persen sampai 81 persen laporan produksi kayu tidak tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)[4]. Ini merugikan negara berpuluh-puluh trilyun.

Pahitnya, fenomena ini sudah terjadi sejak era Orde Baru hingga sekarang ini. Pergantian sistim politik di tahun 1998, yang menjanjikan demokrasi dan pemerintahan bersih, tidak juga berhasil menghentikannya.

Tentu saja, untuk menghentikan korupsi di sektor ini, tak cukup dengan mengandalkan KPK. Tak cukup dengan sekedar membenahi soal perizinan.

Yang lebih penting, bagi saya, harus ada perombakan struktur ekonomi. Indonesia harus meninggalkan ekstraktivisme, dengan memastikan semua pengelolaan SDA bermuara pada hilirisasi. Industri dalam negeri, yang bertumpu pada SDM maju dan inovasi teknologi, harus menjadi tumpuan ekonomi masa depan.

RUDI HARTONO, pimred berdikarionline.com


[1] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160507015501-92-129009/indonesia-peringkat-ketujuh-indeks-kapitalisme-kroni-2016

[2] https://beritagar.id/artikel/berita/mengurai-kusut-izin-pertambangan-di-indonesia

[3] https://news.detik.com/berita/d-2181171/kpk-kirim-surat-ke-sby-dari-150-juta-lahan-hutan-hanya-11-yang-berizin

[4] https://kompas.id/baca/polhuk/2020/11/17/korupsi-kehutanan-merajalela/

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid