Negara Harus Hadir Melindungi Perempuan

Indonesia benar-benar sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Bulan lalu, YY, siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu, diperkosa dan dibunuh oleh 14 remaja. Kali ini, ada kabar seorang gadis asal Manado diperkosa 15 pria.

Ketua Umum Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini Minaria Christyn Natalia mengatakan, kekerasan seksual merupakan ancaman nyata bagi setiap perempuan Indonesia, khususnya perempuan miskin.

Dia merujuk pada data Komnas Perempuan tahun 2015, bahwa setiap dua jam terdapat tiga perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual.

“Itu baru yang terungkap. Kami yakin, ada banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, yang tidak terungkap ke permukaan,” jelasnya.

Kata dia, sebagian besar kasus kekerasan seksual di Indonesia pelakunya adalah anggota keluarga dan orang-orang dekat. Data Komnas Perempuan menyebutkan, dari  93 ribu kasus kekerasan seksual selama 10 tahun, sebanyak 70 persen pelaku adalah anggota keluarga dan orang-orang dekat.

“Dalam kejadian seperti ini, korban cenderung tertutup untuk mengungkap kekerasan yang dialaminya. Dan kalaupun terungkap, biasanya ditutupi atau diselesaikan lewat jalur damai/keluarga,” jelasnya.

Faktor Penyebab

Minaria membeberkan tiga faktor yang menyebabkan perempuan rentan menjadi objek kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Pertama, kata dia, masih kuatnya konstruksi sosial dan ideologis yang mengukuhkan superioritas laki-laki terhadap perempuan atau patriarki.

“Patriarki ini memberikan legitimasi kepada laki untuk merasa menguasai perempuan, termasuk melakukan tindakan kekerasan,” paparnya.

Minaria tidak setuju dengan kesimpulan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa perkosaan bermula dari aktivitas mabuk-mabukan/menenggak miras.

Kesimpulan itu, jelas Minaria, punya cacat epistemologis. Sebab, mengabaikan konstruksi sosial patriarkal yang menguasai kesadaran individu.

Yang kedua, lanjut Minaria, masih lemahnya kehadiran Negara dalam bentuk regulasi untuk melindungi kaum perempuan.

Dia mengakui, Indonesia sudah punya beberapa regulasi yang bertujuan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, seperti  UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pengapusan KDRT. Namun, kata dia, Indonesia belum punya regulasi, yang dari defenisi, cakupan, hingga sanksinya, benar-benar melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Faktor ketiga, kata Minaria, kondisi sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial dan kurangnya pendidikan, turut menciptakan kondisi dan tekanan yang membuat perempuan rentan dari kekerasan.

“Kejadian yang menimpa YY menguatkan kesimpulan ini. Korban maupun pelaku hidup di tengah setting sosial masyarakat yang sangat miskin,” tandasnya.

Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Untuk menghadi kekerasan seksual itu, tutur Minaria, API Kartini mendesak DPR dan Pemerintah untuk mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“Kita berharap RUU itu masuk Prolegnas tahun ini. Setidaknya, kalau RUU itu sudah disahkan, kekerasan seksual bisa diredam,” jelasnya.

API Kartini juga menuntut DPR dan Pemerintah untuk menyusun UU khusus tentang anti kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perempuan.

Selanjutnya, API Kartini menuntut negara menyediakan akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Terakhir, API Kartini mendesak penghapusan semua regulasi yang mendiskriminasi perempuan. Sebab, regulasi itulah yang melanggengkan patriarki dan impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Rini

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid